Bangun Sitohang, Fungsionaris MPN PP: Implementasi Pancasila sebagai Sistem Nilai Kebangsaan

Bangun Sitohang, Fungsionaris MPN PP: Implementasi Pancasila sebagai Sistem Nilai Kebangsaan

111
0
banner 300x250

HAMPIR setiap peringatan terkait Pancasila selalu menjadi perbincangan hangat dan cenderung asosiasi berpikirnya ke arah pendapat dan kepentingan sektarian, padahal Pancasila sudah jadi milik bangsa Indonesia. Untuk mempermudah cara berpikir kita tentang Pancasila maka lebih mudah memaknainya dari sistem nilai kebangsaan.

Sebagai sistem nilai, maka yang terpenting dilakukan setiap WNI adalah bagaimana membuat “perilaku kita sebagai WNI” merujuk tata laku sesuai nilai-nilai Pancasila. Seharusnya kalau kita sudah sepakat Pancasila sebagai idiologi negara, maka yang paling penting kita pikirkan untuk kelanjutannya bagaimana implementasi pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terhadap proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini pernah dilakukan pada era pemerintahan sebelumnya dengan lembaga BP7 dengan programnya P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila). dari sejarahnya, konsep lembaga ini sudah membumi dalam semua kelembagaan di Pemerintahan dan rakyat. Namun terhenti karena ada kebijakan yang keliru (red: menurut saya) karena sangat “aneh” menghapus program upaya pembangunan moral bangsanya sendiri apalagi Pancasila sudah menjadi idiologi negara, sehingga menjadi Karakter Bangsa.

Saya selalu mengingatkan dalam setiap tulisan saya bahwa Karakter bangsa itu harus diajarkan kepada setiap generasi bangsa agar Indonesia tetap ada. sebab karakter bukan warisan , melainkan nila-nilai Pancasila yang perlu diwariskan. Kita contohkan saja, andai saya punya anak kembar, sejak usia 1 tahun mereka saya pisahkan antar 2 negara dengan idiologi, budaya dan bahasa yang beda. Pastilah jika 20 tahun kemudian meskipun mereka berdua sama-sama anak Indonesia, karakternya berbeda. Jika anak kedua yang kebetulan tinggal di negara lain kembali ke Indonesia, saat kita tanyakan tentang nilai-nilai Pancasila pasti akan bertanya balik What is Pancasila? Artinya dari bahasa saja dia tidak lagi bicara dalam bahasa satu bahasa Indonesia. Bukankah bahasa terkait komunitas dan bukankah komunitas terkait budaya? Konkretnya bahasa menunjukkan bangsa dan bangsa terkait idiologi.

Kesimpulan sederhana karakter anak yang tinggal di Indonesia pasti beda karakter dengan anak yang tinggal di negara lain meskipun sama-sama WNI. Inilah pentingnya pendidikan karakter kebangsaan sejak usia dini.

Persoalannya seriuskah kita? Menurut saya akan lebih kuat penanaman karakter Pancasila itu dengan Undang-Undang alasannya jika Perpres cenderung dianalogikan kepentingan “Pemimpim saat itu” akibatnya ketika ganti pemerintahan ganti kebijakan, padahal kebijakannya menyangkut (Rakyat bukan pengaturan tugas lembaga) tetapi eksistensi idiologi negara . Dengan UU diharapkan bisa mengatur kewajiban setiap lembaga atau organisasi baik pemerintah maupun swasta membuat program terkait karakter kebangsaan sehingga membumi dan nilai Pancasila itu tidak dikesankan hanya milik para pegawai pemerintahan saja melainkan seluruh rakyat Indonesia (Contoh sederhana, ┬álihatlah pada saat upacara peringatan 17 Agustus hari kemerdekaan RI), kenapa masyarakat menonton saat Indonesia Raya dikumandangkan kan “Seharusnya ikut upacara.”. (Ini karena kurangnya kesadaran, bukankah sama-sama WNI). Hal ini terkesan yang upacara hanya aparatur dan pegawai pemerintahan.

Inilah secuil uraian tantangan pewarisan Pancasila sebagai sistem nilai kebangsaan Indonesia. Pancasila itu ya Indonesia, jika ada WNI yang tidak setuju nilai Pancasila, berarti belum belajar menjadi Orang Indonesia. (Zul)

Bangun Sitohang, Fungsionaris MPN Pemuda Pancasila &

Ketua Kajian Nilai Menjadi Orang Indonesia (KANIMOI)

banner 300x250

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY