Kemendagri Gelar Workshop Operasionalisasi Peringatan Dini Dalam Rangka Penanganan Konflik

Kemendagri Gelar Workshop Operasionalisasi Peringatan Dini Dalam Rangka Penanganan Konflik

43
0

JAKARTA – Dewasa ini banyak permasalahan yang terjadi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan penyerangan atau mendiskreditkan pemerintah. Maka dari itu, dalam upaya deteksi dan pencegahan dini, pada pagi hari ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional menggelar Workshop Operasionalisasi Peringatan Dini Dalam Rangka Penanganan Konflik yang bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Selasa 17 April 2018.

Akbar Ali selaku Direktur Kewaspadaan Nasional mengatakan bahwa Pemerintah menerbitkan regulasi-regulasi agar terwujudnya efektivitas penanganan konflik sosial secara terpadu dengan dibentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS).

“Tujuan dibentuknya sistem ini sangatlah penting karena sebagai Early Warning System/Sistem Peringatan Dini di daerah yang terindikasi dan diidentifikasi sebagai daerah rawan konflik,” paparnya.

Kasubdit Penanganan Konflik Heru Matador menambahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan upaya pemerintah membuat aplikasi sistem ini untuk melakukan deteksi dini, pemetaan daerah rawan konflik di daerah yang khususnya terlibat langsung dalam Pilkada 2018 dan dalam menyongsong Pilpres 2019.

“Berdasarkan data dari subdit Penanganan Konflik Dit. Wasnas tersisa 95 kabupaten/kota yang belum terbentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), yang mudah-mudahan tahun 2018 ini sudah bisa terbentuk semua,” ucap Heru.

Heru menekankan pentingnya membangun dan mengembangkan sistem peringatan dini sebagai wadah untuk pelaporan data dan informasi sebagai upaya dan langkah-langkah pencegahan konflik sejak dini.

Workshop hari ini dihadiri oleh perwakilan Kaban Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota serta Pejabat dalam Lingkup Ditjen Polpum. (zul)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY