Kemendagri Tegaskan Tahun Politik Disikapi Secara Regulatif

Kemendagri Tegaskan Tahun Politik Disikapi Secara Regulatif

42
0

YOGYAKARTA – Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melaksanakan kegiatan Forum Diskusi Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi Bidang Politik Dalam Negeri melalui Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (Simpoldagri) .

Kegiatan yang diikuti oleh kepada jajaran kesbangpol provinsi, kabupaten, kota dari prov di Yogyakarta dan Provinsi Jateng dan pemerhati pemilu serta lintas forum seperti FKDM, FKUB dan FPK .ini diadakan di Hotel Atrium Resort, kota Yogyakarta, Senin (9/4/2018)

Dalam pengarahannya, Staf Khusus Mendagri bidang Pemerintahan, Budi Prasetyo menekankan agar berpolitik itu tetap mengacu regulasi sehingga perilaku politik kita tidak menyimpang dari semangat persatuan bangsa.

Mantan Direktur Ormas Kemendagri ini sangat memahami pergeseran perilaku politik pasca reformasi.

“Kita boleh berbeda pendapat tetapi tidaklah karena beda kita berselisih faham, karena visi kebangsaan kita adalah Pancasila dan UUD 1945 yang di dalam pembukaan salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Budi.

Dia meminta agar para elit politik perlu menyepakati adanya aturan yang mengatur perjalanan kehidupan demokrasi kita terlebih di tahun politik ini tetap berjalan sesuai aturannnya.

Budi mencontohkan, misalnya dalam tahun 2018 kita menghadapi pilkada serentak dan tahun 2019 pemilu serentak pilpres dan legislatif. Dalam perhelatan politik tersebut masing-masing ada aturan pekaksanaannya, silahkan setiap individu atau kelompok masyarakat mengikuti rambu-rambu politik dan demokrasi yang sudah menjadi hukum positipnya. Arah kebijakan politik sejatinya membangun kualitas berdemokrasi.

Kemendagri terus mengajak semua elemen masyarakat agar dalam setiap proses emokrasi, informasi politik yang diyakini haruslah dari sumber yang layak dipercaya sehingga tidak info yang bersifat HOAKS. Hal ini juga yang mendasari pentingnya dibuatkan SIMPOLDAGRI atau sistem informasi politik dalam negeri, yang input datanya dilakukan oleh kesbangpol di daerah sebagai mata telinga kepala daerah dalam hubungan informasi politik.

Hal lainnya menurut Budi, dalam membangun kualitas demokrasi terutama dalam proses pilkada serentak 2018 dan memasuki tahapan pemilu serentak tahun 2019 diperlukan komitmen bersama dari semua elemen masyarakat untuk menolak adanya politik uang dan politisasi SARA karena hal tersebut racun demokrasi.

Ditambahkannya, dalam.membangun harmoni kebangsaan bahwa peran tokoh masyarakat seperti FPK , FKUB dan FKDM dan ormas sangat membantu kelancaran tugas jajaran kesbangpol di daerah. Inilah hal yang positip untuk tetap secara intens dilakukan sinergitas forum komunikasi sosial politik sehingga dapat menjaga stabilitas politik secara nasional. Forum-forum silaturahmi seperti yang dilakukan Ditjen Polpum khususnya bidang politik dalam negeri, ujarnya sangat strategis dan punya nilai dorong untuk menjaga kesatuan bangsa menyongsong Pemilu 2019 sebagai agenda politik nasional. (Zul)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY