Keraguan WNI atas Eksistensi Bangsanya, Cermin Rendahnya Pemahaman Nilai Juang 1945

Keraguan WNI atas Eksistensi Bangsanya, Cermin Rendahnya Pemahaman Nilai Juang 1945

8
0
banner 300x250

PROKLAMASI Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 adalah titik kulminasi perjuangan para perintis Kemerdekaan sejak 1908, 1928 dan 1945. Jadi bukan kemerdekan yang diberikan oleh bangsa Belanda atau Jepang, melainkan hasil nilai juang para perintis dan pejuang kemerdekaan RI yang menjadi cita-cita politik yaitu kemerdekaan (lepas dari penjajahan). Kondisi ini harus terpatri dalam setiap generai muda bangsa. Artinya jika ada pihak yang ragu dengan perjuangan bangsanya sendiri, perlu lebih banyak belajar sejarah perjuangan bangsanya.

Pada dasarnya nilai juang itu tetap namun yang berubah-ubah adalah cara pandang individu terhadap nilai juang bangsanya. Hal tersebut tergambar dari awal kemerdekaan bahwa kita pernah mengalami pertentangan kepentingan dalam perjalanan sejarah bangsa yang selanjutnya telah membawa konflik kepentingan dan pertentangan sesama anak bangsa ketika itu (red: peristiwa 1948 dan 1965).

Gejolak kebangsaan dan pengalaman sejarah yang dialami bangsa Indonesia telah membuat lambatnya proses pembangunan nasional dalam segala bidang, terlebih lagi terciptanya pengkotak-kotakan pemerintahan mulai dari istilah Orla (1945-1966), Orba (1966-1998) dan saat ini Orde reformasi (1998-sekarang). Eskalasi politik pada situasi tersebut  cenderung menciptakan disharmoni kebangsaan serta melahirkan bibit-bibit disintegrasi bangsa yang secara sosiopolitik cenderung melemahkan semangat NKRI,

Reformasi 1998 membawa arus perubahan berbagai regulasi  politik Indonesia; Seperti amandemen UUD 1945 dan politik pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi yang dimulai dari lahirnya  Otonomi Daerah (UU No. 22 tahun 1999 yo. UU No. 32 tahun 2004 (UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU 32/2004) dan terakhir perubahannya menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada aspek lain NKRI juga mengakui dan menghormati kekhususan daerah sehingga selain UU DKI dan UU DIY, tambah lagi UU Otsus Papua dan UU Aceh. Semua konsep pemerintahan daerah merujuk kata “NKRI dibagi atas” Provinsi dan kabupaten/Kota bukan kata“terdiri atas”, karena kita adalah negara kesatuan. Dalam rekrutmen Kepala Daerah digunakan istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  secara demokratis. Istilah Pemilu hanya untuk istilah NKRI dalam  Pilpres dan Pileg.

Semua proses politik dalam seleksi pemimpin seperti ditegaskan di dalam konstitusi kita yang sangat terpenting adalah  tujuan adanya pemimpin nasional dan daerah sesuai tujuan berbangsa pada pembukaan UUD 1945, dimana penekanannya pada 4 tujuan yaitu melindungi, memajukan, mencerdaskan dan ikut tertibkan dunia. Menurut kepentingannya di era persaingan global saat ini, perlu dikedepankan memperhatikan aspek kesejahteraan dan kecerdasan bangsa kita. Sebab secara kausalitas hanya orang cerdas yang  mudah mengarah ke jenjang kesejahteraan dan orang sejahtera pastilah produk kecerdasan yang dimilikinya. Untuk itu sejak dini yang perlu diperhatikan adalah membentuk sendi-sendi pemikiran generasi bangsa Indonesia masa depan yang dikuatkan melalui peningkatan kapasitas karakter kebangsaan. Karena negara berkait dengan politik kebangsaan, maka salah satu jalan untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah melalui Pendidikan Politik, karena hanya dengan pendidikan politik setiap WNI paham hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya bangsa ini harus senantiasa dirawat, karena hampir setiap generasi ada anomali pemikiran tentang Pancasila sehingga KERAGUAN WNI ATAS EKSISTENSI BANGSANYA, CERMIN RENDAHNYA PEMAHAMAN NILAI JUANG 1945. Ini terjadi karena cara pikir yang digunakan untuk memahami bangsa Indonesia bukan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi nilai luhur kebangsaan kita, melainkan dari perspektif nilai luar (red: silahkan pelajari isu terkini).

Tidak ada jaminan orang yang bergelar akademis tinggi serta jabatan tinggi secara otomatis memiliki karakter Indonesia, melainkan tanpa kecuali harus senantiasa belajar menjadi orang Indonesia. Inilah pentingnya Maintenance of The Nation. (Merawat Bangsa). Generasi bisa berganti dan pemerintahan juga bisa berganti tetapi NKRI HARGA MATI. Jadilah pewaris nilai juang bukan meragukan nilai juang bangsamu.

Bangun Sitohang

Ketua Kajian Nilai Menjadi Orang Indonesia (KANIMOI).

 

banner 300x250

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY