Memasuki Tahun Politik, Ini Pesen Fungsionaris MPN Pemuda Pancasila

Memasuki Tahun Politik, Ini Pesen Fungsionaris MPN Pemuda Pancasila

128
0

JAKARTA– Setiap orang punya hak untuk hidup, itu adalah hak dasar yang diakui di seluruh Dunia. Pertanyaan kemudian, apakah setiap orang punya hak untuk hidup sesuka-sukanya ? Saya jawab tidak. Itulah sebabnya diperlukan pengaturan tata hubungan antar manusia dalam komunitasnya yang menjadi kesepakatan bersama.

Misal Jika di level keluarga, maka ada tata keramanya; baik dalam pemanggilan/sebutannya maupun cara bersikap di keluarga. Sedangkan dalam hubungan antar satu keluarga dengan keluarga lain diatur dalam sebutan komunitas atau masyarakat. Hubungan antar masyarakat tentu sudah di luar internal keluarga, sehingga aturan atau kesepakatan perilakunya ditentukan produk perundang-undangan yang mengatur tata hubungan antar masyarakat sebagai bagian dari sebutan anak bangsa, dalam hal ini BANGSA INDONESIA.

Pada hubungan sosial kemasyarakatan yang lebih luas lagi dalam upaya pengembangannya untuk menyalurkan haknya sebagai anak bangsa tentu diimbangi juga dengan kewajibannya terhadap negara sebagai lokus atau tempat bermukimnya komunitas atau masyarakat, sehingga lebih luas lagi anak bangsa tersebut disebut menjadi WARGA NEGARA INDONESIA.

Menjadi pertanyaan dasar dan sangat penting , apakah yang menjadi konsep dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ? Jawaban pasti dan tidak boleh diabaikan setiap WNI adalah Nilai Ideal dari PANCASILA dan Norma Hukum dari UUD 1945. Secara administratif semua hak dan kewajiban diatur di UUD 1945 karena dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa….kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam suatu UUD….oleh sebab itu konsep berpikirnya dalam melihat aspek masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mendasar pada norma hukum (regulasi) yang berlaku sebagai hukum positif. Hanya dengan regulasi kita akan objektif melihat permasalahan.

Jika kita masih melihat permasalahan bangsa dan negara melalui pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat bukan di dasarkan regulasi atau hukum positif, maka sampai kapanpun bangsa dan negara akan cenderung gaduh dan semakin menunjukkan sikap tirani dan anarkis menyelesaikan masalah bangsa. Untuk itulah negara kita negara yang berdasar hukum.

Pada sisi lain, dalam setiap hubungan antar anak bangsa baik antar suku, antar ummat beragama, antar daerah dengan budayanya, semuanya kita diikat dalam konsep nilai persatuan Indonesia dalam bingkai NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) yang mana dalam tatalaku hubungan sosiologisnya walau berbeda-beda tetap satu yang disebut juga BHINEKA TUNGGAL IKA.

Semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah cermin KARAKTER BANGSA dan yang tertuang dalam UUD 1945 adalah Bangunan Bangsa (NATIONAL BUILDING). Itulah national and character building , yang perlu kita rawat. Bagaimana merawatnya?

Mari Belajar Menjadi Orang Indonesia. Apa yang saya uraikan di atas adalah hal sederhana namun pasca reformasi terkesan kurang dirawat sehingga lahir berbagai anomali kehidupan berbangsa. Padahal sejak reformadi kita telah memasuki fase baru dengan pelaku politiknya juga pemain baru, regulasinya juga sudah baru dan bahkan sekarang kebebasan berekspresi atau berpendapat sangat terbuka terlebih dan semakin cepat karena pesatnya kemajuan tehnologi informasi, bukankah seharusnya anak bangsa ini punya character building yang lebih baik dan maju serta dimbangi dengan etika dan budaya politik yang lebih demokratis dan saling menjaga nilai Persatuan Indonesia, bukan saling membenturkan isu SARA dalam tata laku berpolitik.

Ini penting kita pahami agar di Tahun Politik (pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 (serentak pileg dan Pilpres) terbangun etika dan budaya politik yang demokratis sesuai nilai Pancasila dan UUD 1945. Kita sudah merdeka, berpikirlah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa agar kita menjadi bangsa yang berdaulat , adil dan makmur sehingga menjadi bangsa dan negara yang besar dalam pergaulan internasional. Kata kuncinya, Teruslah belajar menjadi orang Indonesia.

Bangun Sitohang
Ketua Lembaga Kajian Nilai Menjadi Orang Indonesia

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY