Pemerintah Serius Dorong Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Pemerintah Serius Dorong Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

25
0
banner 300x250

DENPASAR – Plt. Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Kemenko PMK, Wagiran memberikan arahan sekaligus sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislastif. Rakor secara resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Propinsi Bali, Ida Bagus Kadek Subiksu di Hotel Harris, Denpasar, Bali, Selasa Pagi (8/5).

Rapat yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah pemerhati perempuan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi politik perempuan, perguruan tinggi, para perempuan calon potensial/terpilih/mencalon diri se Provinsi Bali ini bertujuan optimalisasi peran pemangku kepentingan (Organisasi Politik, LSM, Masyarakat dan perempuan calon potensial) dalam melaksanakan program dan kegiatan peningkatan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif.

Menurut Wagiran, Presiden telah membuka peluang lebar bagi perempuan di lembaga eksekutif, terbukti 9 menterinya adalah perempuan. Namun berbeda dengan lembaga legislative, fakta mengungkapkan keterwakilan perempuan di DPR RI menurun.

“Data menunjukkan bahwa angka keterwakilan perempuan di DPR RI turun dari 18,21 persen di 2009 menjadi 17,32 persen di tahun 2014. Saat ini terdapat 11 Provinsi yang tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPD RI yaitu Aceh, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Timur, NTT, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kepri, Papua dan Papua Barat,” terang Wagiran

Menurut Wagiran, besarnya populasi perempuan, 49,75 persen dari total populasi penduduk Indonesia, belum terepresentasikan dalam parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan proporsi laki-laki. Padahal, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, diantaranya terkait isu pengentasan kemiskinan, pemerataan, pendidikan dan layanan kesehatan.

Padahal, lanjut Wagiran, regulasi yang terkait dengan keterwakilan perempuan dalam politik telah dibanyak diterbitkan antara lain adalah Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen di DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Menteri PPPA No. 10 tahun 2015 tentang Grand Desain Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019.

Wagiran juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang menggodog rancangan Perpres tentang PPRG yang nantinya diharapkan sebagai acuan hukum dalam upaya meningkatkan pendidikan politik sehingga kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dapat terwujud,

“Sosialisasi peningkatan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif menjadi titik penting suksesnya caleg perempuan khususnya mengingat akan dilakukannnya Pemilu Serentak di 2019 dan sarana utama memperjuangkan sebaik-baiknya kepentingan perempuan serta pendidikan politik secara massif guna meningkatkan minat perempuan untuk lebih berperan dalam dunia politik,” tutup Wagiran. (kemenkopmk.go.id)

banner 300x250

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY