Perguci Harapkan MUI Selidiki Sertifikat Halal Palsu di NTB

Perguci Harapkan MUI Selidiki Sertifikat Halal Palsu di NTB

102
0
banner 300x250

Jakarta – Persatuan Guru Pengajian Indonesia (PERGUJI) mengharapkan agar Majelis Ulama NTB bersama aparat kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap banyaknya pelaku usahga yang memalsukan label halal dan menempelkannya pada produk yang dikeluarkannya.

Pernyataan Ketua Umum PERGUJI Anas Nasuha Sobri di Jakarta, Jumat (15/5) disampaikan ketika diminta mengomentari temuan Ketua MUI Nusa Tenggara Barat Prof Saiful Muslim yang mengungkapkan banyak pelaku usaha di provinsi NTB ini yang memalsukan label halal dan menempelkannya pada produk yang dikeluarkannya.

Menurut Anas, bagi umat Islam di manapun berada soal kehalalan produk makanan ini sangat penting. “Ini soal akidah dan pelaku usaha tidak boleh sembarangan memalsukan label Halal pada produknya dan ini bisa berimplikasi pidana,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Anas, MUI NTB dan Dinas Perdagangan besereta kepolisian setempat harus menyelidiki hal ini lebih lanjut. “Kalau perlu mengambil tindak tegas agar pelakunya bisa jera,” paparnya.

Sebelumnya, seperti diberikan antaranews.com hari ini, Ketua MUI NTB Prof Saiful Muslim mengatakan bahwa berdasarkan data yang ada, jumlah usaha kecil mikro (UKM) yang sudah memiliki sertifikat halal sekitar 600 UKM dari ribuan UKM di provinsi itu.

Namun, meski banyak yang memalsukan label halal, MUI tidak bisa memberikan sanksi ataupun tindakan keras terhadap kasus pemalsuan tersebut, karena bukan kewenangan, melainkan tugas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

“Kami tidak dalam posisi mengawasi. Sebab, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap makanan yang tidak ada halalnya, kemudian ada orang keberatan di kemudian hari kita tidak bertanggung jawab. Karena label halal itu bukan dikeluarkan oleh Majelis Ulama,” jelasnya.

MUI sendiri, dikui Saiful Muslim, sudah cukup gencar melakukan sosialisasi pentingnya pengurusan label halal pada dunia usaha, namun sejauh ini hanya sedikit pelaku usaha yang sudah mengurusnya baik itu hotel, restoran, produsen makanan maupun UKM.

“Sebagai gambaran saja, dari ratusan hotel di Lombok baru 10 hotel yang sudah mengantongi sertifikat halal, selebihnya tidak ada. Begitu juga dengan UKM yang sudah memiliki sertifikat halal baru 600 dari ribuan UKM di NTB,” sebutnya.

Walaupun demikian, pihaknya berharap agar pelaku usaha mengurus label halal di MUI sehingga mereka tidak terus melakukan tindakan yang merugikan konsumen.

“Diperlukan kesadaran dari para produsen untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang bisa merugikan masyarakat lain,” katanya. (zul)

banner 300x250

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY