Welfare State, Landasan Kita Membangun Hukum

Welfare State, Landasan Kita Membangun Hukum

101
0

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Founding Fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam dasar konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia adalah negara kesejahteraan (Welfare State).

Rumusan konsep Negara Welfare State tersebut termaktub dalam Pembukaan (Preambule ) UUD 1945 alinea ke-empat, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”

Tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri negara Indonesia. Karenanya, Proses pembangunan yang hanya memberikan kesempatan bagi sebagian kecil kelompok masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dan meminggirkan kelompok masyarakat lainnya adalah pengingakaran terhadap cita-cita tadi.

Para peneliti ekonomi kerakyatan berpandangan bahwa proses pembangunan ekonomi di Indonesia, telah semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ini terjadi karena kebijakan pembangunan yang termasuk di dalamnya pembangunan hukum tidak berpihak pada rakyat, bahkan cenderung terlalu berpihak pada ekonomi pasar. Alhasil, siapa yang kuat, akan mampu mengakses sumber-sumber ekonomi produktif lebih banyak. Sedangkan rakyat, lebih dianggap sebagai obyek pembangunan yang dibiasakan untuk bersikap pasif dan pasrah menerima keadaaan. Konsekuensinya, kemiskinan dan ketimpangan sosial muncul sebagai akibat dari proses pembangunan tadi.

Michael Grimm, peneliti di International Institute of Social Studies di The Hague, dalam studinya tahun 2007 menemukan bahwa kesenjangan ekonomi Indonesia sangat besar. Sekitar 20% penduduk memiliki perilaku ekonomi dan pendapatan yang sama dengan penduduk di negara-negara OECD, 80% penduduk lainnya sangat jauh tertinggal.

Celakanya, kecenderungan penguasaan asset ekonomi oleh kelompok 20% ini, cenderung semakin meningkat. Ambil contoh pada tahun 2002 mereka menguasai 45%, kemudian naik di tahun 2006 hingga berada pada level 46,5%. Kondisi inilah yang menyumbang pada meningkatnya angka pendapatan per kapita penduduk Indonesia setelah krisis ekonomi yaitu $ 1.200/kapita pada tahun 2008. Kenyataan ini kemudian sering digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia.

Padahal kenyataannya banyak kelompok masyarakat yang tak mampu, pun untuk  sekedar memenuhi kebutuh dasarnya, seperti kesehatan, pendidikan, makanan pokok, dan perumahan.

Amartya Sen telah mengkritik konsep pembangunan yang hanya menekankan akumulasi kekayaan, pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk dan variabel-variabel lain yang terkait dengan pendapatan. Menurut Sen, proses pembangunan adalah semua usaha untuk menghilangkan “ketidak-bebasan” yang menimbulkan penderitaan bagi semua elemen masyarakat.

Pembangunan seharusnya diukur dengan seberapa banyak kebebasan yang dimiliki karena tanpa kebebasan orang tidak bisa membuat pilihan yang memungkin mereka untuk membantu diri sendiri dan orang lain.

Amartya Sen mendefinisikan kebebasan sebagai sesuatu yang terkait dan saling melengkapi antara (1) kebebasan politik dan hak-hak sipil, (2) kebebasan ekonomi, termasuk didalamnya kesempatan untuk mendapatkan kredit, (3) kesempatan sosial, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya, (4) jaminan keterbukaan (transparency), yaitu interaksi antara satu orang dengan yang lain, termasuk dengan pemerintah, yang ditandai dengan saling pengertian tentang apa yang ditawarkan dan apa yang diharapkan, dan (5) perlindungan keamanan (security), seperti bantuan pada kondisi darurat dan jejaring pengaman lainnya.

Karena tujuan kita bernegara ingin mendirkan wefare state, maka kesejahteraan dan kemakmuran rakyatlah yang harusnya menjadi landasan pembangunan hukum. Paling tidak, regulasi dan kebijakan yang dibangun harus menjamin kebebasan, kesempatan, jaminan dan perlindungan seperti yang didefinisikan Amartya Sen tadi.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY