Lama Tak Usai, Warga Korban PLTU Pangkalan Susu Minta Jokowi Panggil Dirut...

Lama Tak Usai, Warga Korban PLTU Pangkalan Susu Minta Jokowi Panggil Dirut PLN

167
0

Jakarta Ratusan warga korban pemilik lahan meminta Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kisruh pemotongan 40 persen hak ganti rugi tanah milik masyarakat yang terkena proyek PLTU 275 kV – 2×200 MW, di Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Sumatera Utara. Pasalnya,  sejak 2011 pemotongan 40 persen itu dilakukan oleh pihak ketiga yang mengatasnamakan Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) yang  berpusat di Jakarta.

“Masyarakat pemilik tanah meminta kepada Presiden Jokowi agar  sebelum meresmikan proyek PLTU Pangkalan Susu pada tahun 2015 ini terlebih dahulu melakukan klarifikasi tentang kisruh pemotongan 40% hak ganti rugi milik masyarakat Kab.Langkat dengan Dirut PT PLN Persero, Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Mendagri. Pemotongan ini bertentangan dengan Undang-Undang Ganti Rugi Nomor 2 Tahun 2012 dan UU HAM No. 39/ 1999,” ujar Koordinator dan Pemilik Lahan Ganti Rugi PLTU Pangkalan Susu, Ir. Suhaimi Akbar ditemui di Jakarta, Kamis (5/3/2014).

Menurut Suhaimi Akbar, sebelumnya, kasus pemotongan 40% ini telah dipaparkan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kab. Langkat pada 24 Desember 2013, RDP  dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2014 dan terakhir RDP dengan Komisi III DPR RI pada Januari 2015.

Diakui Suhaimi Akbar, meski ia dan warga sudah melaporkan kasus ini ke DPRD dan DPRI, namun hingga kini belum ada pemenuhan ganti rugi hak-hak pemilikan tanah sesuai UU Ganti Rugi RI.  Suhami Akbar juga melaporkan kasus ini secara langsung kepada Mendagri, Bapak Tjahyo Kumulo pada Januari 2015 di Jakarta.

Suhaimi Akbar juga mengharapkan agar Dirut PT. PLN (Persero) dapat segera memenuhi surat undangan Komnas HAM RI – Nomor : 3.467/K/PMT/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pengaduan hak atas kesejahteraan guna memberikan tanggapan sesuai nomor agenda pengaduan 91.911 dari masyarakat pemilik tanah.

“Kami masih menunggu keseriusan dari pihak pemerintah RI (Penegak Hukum dan Komnas HAM) serta Komisi III DPR RI untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya sesuai Konstitusi demi kepastian hukum dan keadilan ,” tegas putra Pangkalan Brandan, Kab. Langkat ini.

Warga pemilik tanah Kab., Langkat yang selama ini cukup kooperatif mendukung proyek PTLU Pangkalan Susu 275 kV dan proyek ini sudah siap beroperasi dan akan diresmikan Presiden RI secepatnya. Karena itu, Suhaimi Akbar meminta agar sebelum peresmian itu, kasus ini agar cepat selesai sehingga warga tidak ada lagi yang resah dengan keberadaan proyek PLTU ini.

Terkait kasus ini, baru-baru ini anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Partai NasDem, H.M Ali Umri, M.Kn melakukan kunjungan ke Desa Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat, Kamis, pekan lalu (26/2). Kunjungan itu dimaksudkan untuk melihat langsung fakta dan bukti-bukti pelanggaran UU Ganti rugi dari warga pemilik tanah yang menjadi korban proyek PLTU P. Susu. Kunjungan HM Ali Umri atas undangan masyarakat korban pemotongan 40% saat melakukan upaya hukum RDP dengan Komisi III DPR RI pada Januari 2015.

Suhaimi Akbar sendiri sempat berdialog dengan HM Ali. Dalam dialog itu, HM Ali mengatakan secara UU Ganti Rugi RI bahwa proyek PLTU Pangkalan Susu ini harus berdampak mensejahterakan  masyarakat. Jadi, keberadaan Mediator/ LBHN Jakarta yang sudah nyata merugikan masyarakat dan melanggar UU Ganti rugi RI harus dapat diproses secara hukum.

“Menurut UU Ganti Rugi Pengadaan Tanah RI untuk pembangunan fasilitas umum yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2005 bahwa pembayaran harus dilakukan secara langsung dari PLTU / PT. PLN (Persero) kepada warga pemilik yang tanah sah dan pembayaran ganti rugi tidak bisa dilakukan melalui pihak ketiga yaitu LBHN dari Jakarta,” paparnya.

Menurut Suhaimi Akbar, ada 1200 warga yang tanahnya terkena proyek PLTU dan hingga ini masih mengeluhkan adanya pemotongan bervariasi mulai dari 30 persen, 40 persen dan ada yang tidak dipotong sama sekali atas pembayaran ganti rugi tanahnya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Pemotongan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang mengatasnamakan Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) yang  berpusat di Jakarta.(zul)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY