AM Fatwa: Ahok Masih Didukung Warga Jakarta

Jakarta – Anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta AM Fatwa menegaskan jika hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama  (Ahok) belum memenuhi syarat, karena belum terjadi krisis kepercayaan dan sebaliknya masih didukung oleh warga Jakarta sebagai gubernur. Hanya cara komunikasi politiknya kepada publik buruk termasuk dengan DPRD DKI Jakarta. Padahal, kedudukan gubernur dan DPRD itu setara dan sama, berbeda dengan DPR RI dan Presiden RI.

“Kalau DPR RI dan Presiden RI berdiri sendiri-sendiri. Jadi, sangat naif kalau sengketa antara gubernur dengan DPRD kalau harus melakukan angket. Harusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat karena memang banyak penyimpangan kepala daerah yang melakukan kongkalikong dengan DPRD,” tegas mantan politisi PAN ini dalam dialog kenegaraan ‘Ahok vs DPRD DKI: Membongkar dana siluman APBD’ bersama Sekjen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) dan pakar hukum tata negara Refly Harun di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (4/3).

Menurut AM Fatwa, kata-kata dan kalimat buruk seperti merampok, bandit, pencuri, maling dan sebagainya memang buruk dan karakter pembawaan Ahok, seharusnya dikemas lebih baik, lebih santund an arif karena dia pejabat publik. “Ahok itu jujur dan berani dan hanya ingin membuat sejarah dan dikenang seperti alm. Ali Sadikin. Tapi, kalau ada kepentingan politik dengan langkahnya itu, tentu saya tidak tahu,” ujarnya.

Kalau soal hak angket kata Refly, angket itu untuk penyelidikan terhadap kebijkan Pemprov DKI yang merugikan rakyat dan bisa berdampak luas. Tapi, obyeknya angket sekarang ini bukan saja gubernur, melainkan juga DPRD, karena kebijakan Ahok juga terkait dengan DPRD. “Tapi, ini politik, siapa yang kuat pasti akan menang, dan yang kecil, lemah akan jatuh. Apalagi Ahok dengan DPRD ini seperti Tom and Jerry, anjing dan kucing yang tak pernah rukun. DPRD sebanyak 106 orang, mayoritas menjadi oposisi, sementara Ahok sendirian. Yang penting jangan sampai Ahok terpeleset,” jelasnya.

Karena itu, kalau Ahok sukses menghadapi perlawanan DPRD sekarang ini dan semua dana siluman tersebut terbongkar, maka Ahok akan dikenang dan membuat sejarah baru bagi pemerintah. Sebaliknya, kalau kalah, maka nasibnya akan seperti Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, yaitu akan masuk bumi, hanya menjadi cacatan sejarah kelam bangsa ini,” tambahnya.

Diakui Refly, jika Ahok tak ada kepentingan finansial dengan APBD tersebut. Karena itu dirinya ditawari menjadi konsultan hak angket oleh DPRD, maka itu ditolak. Mengapa? “Saya justru memilih Ahok karena insting saya mengatakan lebih benar Ahok daripada DPRD terkait dana siluman APBD DKI Jakarta, yang mencapai Rp 73 triliun itu,” ungkapnya.

Ahok kata Refly, dengan sikapnya sekarang ini sudah siap kehilangan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena itu, DPRD harus membuktikan bahwa Ahok itu benar-benar melanggar hukum. “Tapi politik itu kalkulasi kuat-lemah, siapa yang kuat akan menang dan yang kalah akan jatuh. Sama halnya dengan KPK vs Polri, ketika kasus Komjen Budi Gunawan (BG) diserahkan ke Kejagung, ya selesailah KPK itu,” tutur Refly.

“Kalau Ahok dianggap melanggar 11 aturan pemerintahan, dimana amanat UU No.23/2014 tentang Pemda pasal 35 itu tetap harus melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi, pelanggaran ini juga perlu uji publik untuk meredam asumsi-asumsi pelanggaran etik, dana siluman, termasuk dana perimbangan pusat dan daerah Rp 11,4 triliun, agar semuanya clear,” pungkasnya.(sor)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *