KPU Prediksi Komposisi Perempuan di Parlemen Meningkat dari Periode Lalu

Jakarta – KPU menyebut keterwakilan perempuan di parlemen berpotensi meningkat pada Pemilu 2019. KPU menyebut perolehan tersebut merupakan keterwakilan perempuan tertinggi sepanjang sejarah pemilu pasca-reformasi.

Data keterwakilan perempuan di parlemen itu ditulis oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantow di akun Twitternya pada awal Juli. Ia memaparkan dari data yang diproyeksikan oleh Pusat Kajian Riset dan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), pencapaian keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2019 mencapai 20,5 persen atau 118 perempuan.

Pram menulis bahwa pada 1999 hanya ada 6 persen keterwakilan perempuan, sedangkan pada 2004 sebesar 11 persen. Kemudian pada 2009 berjumlah 18 persen. Dan 2014 dengan 17,3 persen keterwakilan. Data tersebut diambil dari jumlah perolehan suara yang dihitung KPU secara resmi.

Namun Pram menyebut untuk data 2019 sifatnya masih proyeksi karena KPU belum menetapkan anggota legislatif terpilih pada tahun 2019.

“Yang 2019 itu sifatnya masih proyeksi, karena belum secara resmi ditetapkan oleh KPU. Yang sudah melakukan proyeksi itu teman-teman Puskapol UI,” ujar Pram saat dikonfirmasi terkait cuitannya di twitter pada Kamis (25/7/2019).

Pram mengatakan, peningkatan itu terjadi karena beberapa faktor. Pertama, undang-undang Pemilu yang mengatur minimal 30 persen untuk caleg perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil).

“Yang paling utama, ini hasil dari regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan dengan dua norma. Pertama, sekurang-kurangnya 30% di setiap dapil dan kedua di setiap 3 calon sekurang-kurangnya 1 calon perempuan,” kata Pram.

Selian itu, Pram menyebut KPU bersikap tegas terhadap partai politik (Parpol) yang tidak mentaati aturan tersebut. Sehingga bagi Parpol yang tidak memenuhi peraturan itu, wajib melakukan perbaikan dalam proses pencalonan.

“Kedua, dan KPU selama proses pencalonan bersikap tegas terhadap parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Sehingga parpol wajib melakukan perbaikan dalam proses pencalonan,” kata dia.

Lebih lanjut Pram mengatakan peraturan minimal 30 persen calon perempuan itu sebaiknya dipertahankan di pemilu yang akan datang. Menurutnya aturan itu berhasil ‘memaksa’ Parpol untuk menempatkan caleg perempuan dengan jumlah yang cukup banyak.

“Kalau itu kan adanya di UU. Sebaiknya peraturan itu dipertahankan. Lalu turunan teknis di PKPU yang mengatur sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut juga perlu dipertahankan. Karena berhasil ‘memaksa’ parpol menempatkan calon perempuan dalam jumlah yang cukup banyak,” ucapnya. (detik.com)

Keberadaan Perempuan di Parlemen Dinilai Hanya untuk Penuhi Syarat

Jakarta – Peneliti Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari, mengapresiasi meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi wakil rakyat di parlemen pascapileg 2019 lalu. Namun, menurutnya, kaum Hawa di parlemen tak mendapat jabatan strategis sehingga tak berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

“Keterwakilan perempuan baru bisa punya bunyi yang kuat adalah kalau memang ketentuannya pada posisi-posisi kunci bagi perempuan. Nah selama ini (jumlah perempuan) hanya untuk penuhi syarat,” kata Feri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2019).

Menurut Feri, suara legislator perempuan memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan bila mereka diberi jabatan penting. Jika tidak, para legislator perempuan harus bersatu agar suara mereka didengar.

“Pastikan kunci utama pemegang di parlemen juga diwakili kelompok perempuan atau perempuan bersatu untuk suarakan hak perempuan. Ini yang perlu ditunggu juga dari kelompok perempuan,” tutur Feri.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi mendorong agar keterwakilan perempuan di parlemen juga dibahas dalam revisi UU MD3. Dia menilai pembahasan revisi UU MD3 hanya berkutat pada masalah jumlah pimpinan MPR.

“Revisi UU MD3 sekarang konsentrasinya hanya pada jumlah pimpinan MPR. Tapi putusan MK yang bicara mengenai keterwakilan perempuan di alat kelengkapan itu pun tidak pernah dibahas dalam pembahasan sekarang. Oleh karena itu, menurut saya, ini yang memang perlu menjadi perhatian bagi dewan untuk memenuhi hak perempuan. salah satunya hak perempuan di pimpinan alat kelengkapan,” jelas Veri.
Veri menilai perempuan secara alamiah memiliki sifat lebih profesional dibandingkan pria. Hal tersebut, lanjut Veri, dapat memberi dampak positif bagi kinerja para anggota DPR.

“Perempuan itu lebih telaten, lebih jeli, dan bisa dipercaya. Kalau selama ini perempuan hanya sebagai anggota, kan posisinya akan berbeda dengan perempuan jika ada di posisi alat kelengkapan. Sehingga mereka bisa lebih mempengaruhi lebih besar kebijakan apa yang disusun oleh DPR,” ucap Veri. (detik.com) 

Isi Kursi DPR 2019-2024, Porsi Perempuan Meningkat  

Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan tren jumlah perempuan yang menempati kursi DPR terus meningkat dalam dua dekade terakhir ini.

Dalam pemilihan umum DPR tahun ini, sebanyak 118 kursi atau 21 persen dari total 575 kursi di DPR diisi oleh perempuan. Jumlah tersebut meningkat 22 persen dari pemilu sebelumnya yang hanya mengisi sebanyak 97 kursi.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan langkah untuk mendorong perempuan menempati posisi legislatif adalah ikhtiar yang tidak boleh putus. Dia berharap perempuan dapat mencapai posisi strategis di parlemen.

“Tantangan berikut yang sudah ada di depan mata adalah mengutamakan keterwakilan perempuan di pimpinan dan alat kelengkapan MPR, DPR, DPD, dan DPRD,” kata dia di Jakarta, Minggu (8/9/2019).

Kendati demikian, Titi mengakui, target tersebut tidaklah mudah diwujudkan lantaran calon anggota legislatif lainnya juga memiliki kesempatan yang sama. Meski demikian, ia optimistis perempuan bisa mengejar itu lantaran didukung aturan. Aturan yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014, di mana mengutamakan keterwakilan perempuan di dalam pimpinan alat kelengkapan dewan adalah sesuatu yang mesti diwujudkan.

Melihat pemilihan anggota DPR kemarin, Perludem menilai capaian perempuan cukup baik. Sebagian besar perempuan yang terpilih menempati nomor urut satu dan dua di suara.

Di nomor urut satu, terdapat 57 perempuan yang terpilih dari 235 Daftar Calon Tetap (DCT) perempuan yang ditempatkan pada nomor urut satu. Sedangkan di nomor urut dua dari total DCT perempuan, sebanyak 372 terpilih sebanyak 29 orang.

Sementara itu, angka keterpilihan perempuan di DPD mencapai 30,9 persen atau sebanyak 42 perempuan berhasil menduduki kursi anggota DPD. Dari 34 Provinsi, terdapat delapan provinsi yang tidak terdapat calon anggota DPD perempuan terpilih, yakni Aceh, Kepualuan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

“Sumatera Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang mampu mengantarkan seluruh wakil perempuan di DPD. Disusul, Provinsi Jawa Tengah dan Maluku yang menyumbang tiga orang perempuan DPD terpilih,” tutur Titi. (Tirto.id)

 

Bukan Turis, Ribuan Wanita Berhijab di Kuba Ternyata Mualaf

Srikandipp.com, Havana –  Semakin banyak ditemukan perempuan berhijab jalan-jalan menyusuri jalan tua Kota Havana, Kuba. Namun perempuan berhijab ini bukanlah turis asing. Rupanya semakin banyak perempuan Kuba masuk islam. Menurut laporan Reuters, perempuan Kuba yang masuk islam jumlahnya meningkat dari hari ke hari.

Maryam Camejo, jurnalis berusia 27 tahun masuk Islam tujuh tahun lalu. Ia mengatakan, semakin banyak perempuan muda di Kuba masuk Islam dalam beberapa tahun terakhir.

Para perempuan muslim ini tak terhalang oleh ‘cuaca’ Karibia. Mereka terus berjuang mempertahankan agamanya meski sulit mencari makanan halal dan masjid.

Isarua Argudin, 35 tahun, mengatakan, ia mengalami kesulitan karena kurangnya ‘pengetahuan’ soal Islam di pulau itu.

Untuk membantu mualaf baru, Maryam Camejo bergabung dalam komunitas Muslim lokal dan mengajar kelas-kelas bahasa Arab dan Alquran di Masjid Havana yang diresmikan pada tahun 2015.

Islam diperkenalkan ke Kuba oleh mahasiswa muslim yang datang dari negara-negara Asia seperti Pakistan pada 1970-an dan 80-an. Komunitas muslim biasanya berkumpul di aula doa di kawasan Kota Tua Havana.

Seperti dilansir About Islam, Jumat (6/9/2019), Islam merupakan agama baru di Kuba. Namun sudah ribuan orang yang menjadi mualaf dan membentuk sekitar 0,1 persen dari populasi. Menurut Liga Islam Kuba, komunitas muslim di negara itu terhitung lebih dari 6.000 orang termasuk sekitar 1.200 perempuan.

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Nilai-Nilai Pancasila bagi Generasi Milenial di Zaman Now

“PANCASILA merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir Sukarno, piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila 18 Agustus 1945. Adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita.” (Presiden Joko Widodo, 1 Juni 2017)

Bangsa Indonesia dengan segenap potensi yang ada, merupakan bangsa yang besar dan kaya. Memiliki keuntungan demografi, dengan posisi strategis di antara jalur-jalur distribusi barang dan jasa internasional, dan memiliki SDA hayati dan non-hayati yang melimpah serta diberkahi dengan sumber energi yang seakan tak ada habisnya. Tepat apabila dijuluki sebagai the winning region (kawasan pemenang), karena negara ini memiliki segalanya.

Kebesaran bangsa Indonesia dengan segala sumber dayanya itu sangat rentan menjadi negara yang hancur dan gagal (failed state). Karena Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang memiliki perbedaan dari segala bidang (naturally fragmented). Keanekaragaman baik dari suku, agama, maupun golongan sangat mudah memicu terjadinya disintegrasi bangsa.

Belajar dari sejarah dunia, sejak 1991 tercatat 3 negara terpecah oleh konflik yang disebabkan bahasa, ekonomi, dan agama. Hasilnya, 23 negara baru memproklamasikan diri dengan warisan konflik yang berkepanjangan. Sebut saja Yugoslavia, Sudan, dan Uni Soviet. Pengalaman sejarah menunjukkan beberapa kali Indonesia juga pernah diterpa dengan perpecahan antaranak bangsa. Namun, pada akhirnya negara ini mampu untuk bertahan.

Kemampuan untuk bertahan dari perpecahan bangsa itu, bukan tanpa sebab. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia memiliki alat pemersatu bangsa (national cohesion) yang terbentuk secara alamiah dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Lihat saja pada zaman majapahit, Mpu Tantular di dalam Kitab Sutasoma telah menuliskan Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa yang mengisahkan bahwa pada masa itu tidak ada perselisihan sedikitpun yang disebabkan perbedaan baik agama maupun suku bangsa.

Hal ini bukti bahwa menghormati perbedaan telah diyakini nenek moyang bangsa Indonesia beratus-ratus tahun yang lalu. Sementara itu, di belahan dunia lain, sekelompok manusia masih memperlakukan manusia lainnya sebagai budak yang dipekerjakan secara kasar tanpa upah layak atas dasar perbedaan rasial dan warna kulit semata.

Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila sejarah kerukunan bangsa Indonesia yang sudah tumbuh beratus-ratus tahun lamanya ini harus dihancurkan oleh kebencian yang disebabkan oleh keserakahan dan perebutan kekuasaan di antara kelompok-kelompok tertentu.
Tentunya perpecahan seperti negara-negara itu tidak kita inginkan terjadi di negara yang kita cintai ini. Tanggung jawab ini terletak pada kita semua, terlebih pada bahu dan pundak para generasi muda yang hidup di zaman now khususnya bagi generasi milenial.

Generasi milienial atau generasi Y (teori William Straus dan Neil Howe) yang saat ini berumur antara 18–36 tahun, merupakan generasi di usia produktif. Generasi yang akan memainkan peranan penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keunggulan generasi ini memiliki kreativitas tinggi, penuh percaya diri serta terkoneksi antara satu dengan lainnya. Namun, karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat gampang dipengaruhi.

Hal inilah yang menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Sungguh merupakan suatu ironi di tengah masifnya perkembangan teknologi komunikasi saat ini, tetapi di sisi lain, ternyata hal itu tidak mampu mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Era komunikasi terbukti memberi jaminan akses dan kecepatan memperoleh informasi. Akan tetapi, acapkali menciptakan jarak serta membuat tidak komunikatif. Bahkan, berujung dengan rusaknya hubungan interpersonal.

Teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah perang konvensional menjadi perang modern dengan menggunakan teknologi, media massa, internet (cyber war). Sasarannya jelas yaitu ketahanan ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya, ideologi, lingkungan, politik, karakter, dll.

Disadari atau tidak banyak pihak yang sepertinya tidak ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar dan hebat. Kita sering menerima gempuran dan pola serangan pintar melalui F-7, food, fashion, film dan fantasi, filosofi, dan finansial.
Serangan terhadap filosofi dan finansial ialah hal yang paling mengkhawatirkan. Serangan terhadap filosofi yang paling mengkhawatirkan yang merupakan bentuk perang ideologi dan pikiran agar terjebak pada pola ideologi liberalis, kapitalis, sosialis, dan radikalis

Untuk membentengi diri dari kehancuran akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, telah berkembang secara alamiah dari perjalanan panjang sejarah, berisikan pandangan hidup, karakter dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu ialah semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, kebersamaan, dan percaya pada diri sendiri.
Pancasila harus dijadikan cara hidup (way of life) seluruh anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak perlu lagi diajarkan secara formal dengan tampilan kaku, tetapi yang terpenting ialah hakikatnya tetap terpelihara dan diamalkan.

Dalam melaksanakan langkah-langkah itu, diperlukan sinergisme lintas kelembagaan, untuk bersama-sama mengaktualisasikan Pancasila melalui sistem dan dinamika kekinian. Kampus memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial sehingga tidak ada indikasi perkembangan paham lain.

Generasi milenial harus berada di depan, memegang obor untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak masuk ke dalam kampus sehingga masa depan pendidikan dan nasib generasi penerus bangsa ke depan tidak berada di jalan yang salah.

Arah perjalanan bangsa ini berada di tangan generasi milenial, generasi muda yang saat ini tengah membaca tulisan ini, yang akan menerima tongkat estafet pembangunan. Mari jaga, rawat dan peliharalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. (mediaindonesia.com)

 

Pakar: Banyak Cara Wujudkan 30% Keterwakilan Perempuan

JAKARTA – PENCAPAIAN keterwakilan perempuan di DPR RI masih bisa tumbuh dari hasil Pemilu 2019. Saat ini keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2019 mencapai 20,52% atau 119 dari 575 kursi. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan hal itu kepada Media Indonesia, Sabtu (7/9).

Menurutnya ada beberapa hal yang bisa mendukung pencapaian keterwakilan perempuan di DPR RI. Antara lain kewajiban menempatkan satu dari tiga calon anggota legislatif (caleg) perempuan bisa mendongkrak bauran kaum hawa di parlemen menjadi 30%.

“Ada perbaikan regulasi yang kita bisa dorong untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen. Antara lain, selain afirmasi 30% perempuan di dalam daftar calon pada setiap daerah pemilihan (dapil) dengan skema semi Zipper, yaitu setiap tiga caleg harus memuat paling sedikit satu caleg perempuan,” kata Titi Anggraini.

Menurut dia, perlu juga aturan yang lebih strategis untuk membuka peluang yang lebih besar bagi keterpilihan perempuan. Perbaikan regulasi itu bisa berupa kewajiban bagi partai politik (parpol) untuk menempatkan caleg perempuan pada nomor urut satu di paling sedikit 30% dapil.

Hal itu harus memperhitungkan daerah pemilihan parpol memperoleh kursi pada pemilu sebelumnya. Misalnya, parpol yang mendapatkan kursi di 30 dapil harus memberikan kuota 30% untuk perempuan dan berada di nomor urut 1.

“Jadi ketentuannya berlapis caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% dapil. Dan caleg perempuan pada nomor urut 1 itu juga harus ditempatkan di dapil-dapil dimana partai memperoleh kursi paling sedikit 30%,” ungkapnya.

Selain itu perlu diberikan insentif bagi pencalonan perempuan berupa dukungan pendanaan kampanye. Selain itu pengalokasian paling sedikit 30% dari dana bantuan keuangan parpol dari negara untuk kepentingan kaderisasi dan rekrutmen perempuan politik secara demokratis.

“Dengan demikian perempuan tidak hanya hadir di hilirnya saja yaitu ketika proses pencalonan tetapi juga menjadi bagian utuh dan holistik dari proses kaderisasi dan rekrutmen politik terus-menerus dari partai politik kita,” terangnya.

Sehingga internalisasi nilai-nilai dan ideologi politik suatu partai partai bisa berjalan secara melembaga terhadap kader-kader perempuan partai.

“Bukannya malah merekrut caleg yang berasal dari luar kader hanya karena pertimbangan kepemilikan modal dan popularitas semata,” paparnya.

Terakhir, Titi menyarankan kader perempuan perlu mendapatkan perlindungan dengan adanya ketentuan telah mengikuti kaderisasi dan menjadi kader paling singkat tiga tahun.

“Ini klausul muncul akibat banyak kader perempuan yang dikalahkan oleh para diaspora politik atau petualang politik yang sayangnya tidak dibangun berbasis kompetensi. Atau tidak diimbangi oleh kapasitas dan kemampuan yang menopang kerja-kerja parlemen yang berkualitas. (Mediaindonesia.com)

14 WNI Korban Pengantin Pesanan di China Dipulangkan

Jakarta, CNN Indonesia — Sebanyak 14 perempuan Indonesia korban kasus pengantin pesanan di China berhasil dipulangkan ke Indonesia pada Selasa (3/9).

Kementerian Luar Negeri RI menuturkan belasan WNI itu berasal dari Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Mereka dipulangkan melalui pendampingan Kedutaan Besar RI di Beijing.

“Empat belas WNI diterima oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Andri Hadi di Kantor Kemlu, dan selanjutnya diserahterimakan kepada Bareskrim Polri dan Kementerian Sosial untuk penanganan lebih lanjut di dalam negeri,” bunyi pernyataan Kemlu RI, Selasa (3/9).

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok perjodohan marak terjadi belakangan. Sejak Januari-Juli 2019, tercatat ada 32 kasus pengantin pesanan yang ditangani Kemlu RI.

Puluhan perempuan itu dijodohkan dengan pria Tiongkok dengan iming-iming kesejahteraan yang terjamin.

WNI Pengantin Pesanan Dipulangkan Sampai Malaysia Kekeringan

Jakarta – Sejumlah peristiwa terjadi di berbagai belahan dunia pada Selasa (3/9) kemarin. Mulai dari belasan WNI korban ‘pengantin pesanan’ dipulangkan sampai kekeringan di Malaysia. Semua dirangkum CNNIndonesia.comdalam kilas internasional.

Sebanyak 14 perempuan Indonesia korban kasus pengantin pesanan di China berhasil dipulangkan ke Indonesia pada Selasa (3/9).

Kementerian Luar Negeri RI menuturkan belasan WNI itu berasal dari Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Mereka dipulangkan melalui pendampingan Kedutaan Besar RI di Beijing.

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok perjodohan marak terjadi belakangan. Sejak Januari-Juli 2019, tercatat ada 32 kasus pengantin pesanan yang ditangani Kemlu RI.

Puluhan perempuan itu dijodohkan dengan pria Tiongkok dengan iming-iming kesejahteraan yang terjamin. Namun, dalam beberapa kasus, uang yang diberikan agen tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan alasan biaya administrasi dan logistik lainnya.

Selepas dipersunting dan dibawa ke China, para perempuan itu juga malah dipekerjakan sebagai buruh dan kerap disiksa.

Ribuan mahasiswa Hong Kong menggelar aksi mogok kuliah selama dua pekan sejak Senin (2/9) kemarin. Hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap demonstrasi yang kini memasuki bulan keempat.

Dilansir dari AFP, Selasa (3/9), banyak mahasiswa memilih melewatkan kegiatan belajar pada hari pertama masuk setelah libur musim panas dan berkumpul di pusat kota.

Menteri Yohana Sebut Perempuan dan Anak Trauma Rusuh di Papua

Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengatakan pihaknya menerima laporan terkait kondisi sejumlah perempuan dan anak-anak yang trauma akibat kerusuhan di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat.

Yohana mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk mendata jumlah perempuan dan anak-anak yang mengalami trauma akibat gejolak yang terjadi di Bumi Cenderawasih itu.

“Yang jelas mungkin masalah trauma ya , trauma saja dalam keadaan ketakutan. Saya sudah terima (laporan) itu,” kata Yohana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/9).

Namun, Yohana belum mengetahui pasti jumlah perempuan dan anak-anak yang mengalami trauma akibat kerusuhan di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pihaknya belum bebas masuk ke wilayah yang mengalami kerusuhan kemarin.

“Kami kayaknya dalam keadaan situasi seperti itu belum bisa bebas masuk ke dalam, nanti saya suruh staf khusus kami yang bisa bertemu langsung dengan mereka untuk mendata,” ujarnya.

Yohana menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang para kepala suku, tokoh adat, agama, hingga masyarakat untuk berbicara tentang masalah perempuan dan anak-anak usai kerusuhan pecah di Papua dan Papua Barat.

“Kami bisa lihat kira-kira bagaimana caranya untuk menurunkan atau menghilangkan trauma perempuan dan anak,” tuturnya.

Demo masyarakat Papua di sejumlah daerah berujung kerusuhan dalam beberapa hari lalu. Di Manokwari, Sorong, Fakfak, hingga Jayapura, massa merusak fasilitas umum dan kantor-kantor milik pemerintah.

Di Deiyai, demo masyarakat Papua menyebabkan seorang anggota TNI tewas terkena panah dan dua warga sipil meninggal dunia.

Pemerintah belum memberikan keterangan lengkap atas total kerugian dan jumlah korban dalam gelombang demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Riset: Jakarta Peringkat Kedua Udara Terkotor Dunia

Jakarta – DKI Jakarta bertengger di peringkat kedua dari total 89 kota besar di dunia berdasarkan parameter kualitas udara yang dirilis AirVisual, Selasa pagi.

Tepat pukul 06.00 WIB kualitas udara DKI berada pada level buruk dengan parameter US Air Quality Index (AQI US) 157 atau berkategori tidak sehat.

Angka itu terpaut sepuluh poin lebih rendah dari Lahore, Pakistan yang menduduki peringkat kota dengan kualitas udara terburuk.

Indikator AirVisual memperlihatkan kualitas udara DKI tidak sehat untuk kelompok sensitif dengan parameter polutan PM2.5 konsentrasi 68,1 ug/m3.

Pemerintah DKI Jakarta telah merespons permasalahan polusi udara dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara di Ibu Kota.

Instruksi tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui kebijakan perluasan wilayah rekayasa lalu lintas ganjil-genap guna menekan populasi kendaraan sebagai salah satu pemicu polusi.

DKI juga melakukan uji emisi secara rutin hingga membatasi usia pakai kendaraan yang akan melintas di wilayah setempat.

Selain itu, Pemprov DKI juga mengintensifkan pengawasan terhadap pabrik yang berpotensi melanggar aturan lingkungan hingga mengintensifkan penghijauan di sejumlah titik kawasan.