Ulama Dianiaya Pemain Gila Lama Dan Orang Gila Baru

Oleh : Hersubeno Arief

Siapa “orang gila” spesialis penganiayaan ulama, secara perlahan mulai terungkap. Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menduga ada kelompok tertentu yang berada di balik aksi tersebut . “ Ini kan permainan lama. Jangan-jangan ada yang bermain-main,” tegasnya.

Sebagai pembantu dekat Presiden Jokowi, pernyataan Moeldoko tidak bisa dianggap main-main. Apalagi Moeldoko adalah mantan Panglima TNI. Tentu dia punya pengalaman, pengetahuan, dan akses yang sangat kuat di kalangan intelijen.

Pernyataan Moeldoko ini menjadi semacam tabir pembuka, sekaligus penegasan bahwa penyerangan terhadap ulama yang cukup massif — terutama di Jawa Barat—dilakukan secara terencana. Dalam bahasa Moeldoko“ada yang menyetir.” Ada agenda tertentu yang sedang dimainkan.

Para pelaku bukanlah “orang gila,” seperti yang selama ini disampaikan polisi. Mereka adalah orang “gila” baru, alias gila jadi-jadian. Kalau kita mau positive thinking, khusnudzon, polisi menyampaikan hal itu agar jangan sampai masyarakat panik.

Tapi bagaimana tidak panik, kalau kejadian terus menerus dan mulai menyebar ke beberapa daerah lain. Sudah ada korban yang terbunuh seperti yang menimpa Komandan Brigade Persatuan Islam (Persis) Ustadz Prawoto, di Bandung.

Situasinya kian mencekam, karena aksi itu kemudian dibarengi dengan penyebaran kabar bohong (hoax), seolah terjadi penyerangan dimana-mana. Penyebaran hoax yang massif ini diduga juga merupakan bagian tak terpisah dari operasi intelijen “orang gila” dengan tujuan menambah situasi mencekam. Targetnya adalah efek takut (fear effect).

Sebelumnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan juga sudah menyatakan bahwa penyerangan tersebut sebuah operasi terencana. BIN sudah lama mendeteksinya. Gerakan itu merupakan bagian dari kampanye hitam, menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Mereka mencoba memprovokasi dan adu domba warga. Wujudnya bisa isu PKI, isu SARA, dan agama.

Siapa yang bermain?

Baik Moeldoko maupun Budi Gunawan tidak secara tegas menyebut siapa yang tengah bermain. Namun dari pernyataan keduanya, setidaknya kita bisa mendapat petunjuk.

Pertama, ada kaitannya dengan Pilkada Serentak dan Pilpres 2019. Yang masuk dalam kelompok ini adalah para kandidat, para pendukungnya, terdiri dari Parpol dan kelompok-kelompok kepentingan di belakangnya. Mulai dari kelompok kepentingan asing, maupun kelompok kepentingan di dalam negeri.

Kepentingan asing bisa negara, maupun kelompok-kelompok bisnis yang menginginkan kandidat yang didukungnya berkuasa, atau tetap berkuasa. Mereka bisa bekerjasama dengan elemen-elemen di dalam negeri yang selama ini menangguk kepentingan dengan terjaganya kepentingan asing di Indonesia.

Kelompok kepentingan dalam negeri bisa berasal dari para kelompok oligarki –penguasa, pengusaha, akademisi, penegak hukum, media dll—yang berkepentingan adanya status quo. Sebaliknya kepentingan dalam negeri juga bisa datang dari kelompok baru yang ingin berkuasa, dan mengubah status quo. Pendek kata ini berkaitan dengan permainan kekuasaan (power game).

Kedua, permainan lama. Yang paling lekat dalam ingatan publik adalah peristiwa pembunuhan dukun santet di Banyuwangi, dan beberapa daerah di Jawa Timur (1998-1999). Dalam peristiwa itu sejumlah ulama NU menjadi korban.

Komnas HAM saat itu mencatat ada sekitar 200 orang korban. Namun tim investigasi yang dibentuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim menyebut jumlahnya lebih besar, yakni 253 orang. Korban tersebut tersebar di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Pasuruan, Pamekasan dan Sampang di Madura.

Sebagian besar adalah ulama/kyai NU tingkat desa. Menurut catatan Pengurus Wilayah NU Jatim, korban dari kalangan ulama/kyai NU sebanyak 148 orang, terbanyak di Banyuwangi.

Investigasi yang dilakukan oleh Majalah Forum Keadilan Edisi 15/Oktober 1998 mendapatkan temuan, ada tiga pola pembunuhan di Banyuwangi.

Pertama, kelompok masyarakat yang melakukan pembunuhan terhadap dukun santet. Para pelaku kelompok ini banyak yang berhasil ditangkap dan mengakui perbuatannya.

Kedua, para eks aktivis PKI yang membalas dendam terhadap kyai/santri NU yang dulu terlibat dalam aksi pembantaian G30S/PKI (1965).

Ketiga, kelompok ninja. Kelompok ini merupakan orang terlatih yang bergerak cepat, dan sistematis. Beberapa diantaranya diketahui sebagai personil militer. Diantara mereka yang tertangkap juga berpura-pura gila.

Ketua Umum PBNU Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua PWNU Jatim Hasyim Muzadi menyebut peristiwa Banyuwangi sebagai “Operasi Naga Hijau.” Namun versi investigasi NU menyebut tidak ada bukti keterlibatan PKI dalam kasus pembunuhan tersebut.

Gus Dur justru menyebut aparat pemerintah terlibat dengan menggunakan isu PKI untuk menggilas warga NU. Saat itu menjelang Pemilu 1999 dan BJ Habibie baru saja menjadi presiden menggantikan Soeharto. Gus Dur mempunyai hubungan yang buruk dengan Habibie yang didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI. Gus Dur termasuk kelompok yang menentang kehadiran ICMI.

Siapa yang bermain dalam kasus kali ini, dan apakah ini merupakan sequel dari “Operasi Naga Hijau, sebuah operasi bentuk lama, dengan para pemain lama? Atau pemain baru dengan menggunakan pola permainan lama?

Kita masih harus menunggu hasil investigasi tim yang dibentuk oleh pemerintah. Namun belajar dari berbagai kasus sebelumnya, kasus semacam ini sulit diungkap secara tuntas karena banyak kepentingan yang terlibat. Kalau ada yang tertangkap dan diungkap, mereka biasanya adalah “pemain” pinggiran, alias yang gila beneran.

Dua Belas Jam Bersama Panglima TNI Zaman Now

Tertangkapnya kembali kapal penyelundup Narkoba jenis Shabu dan Ekstesi sebanyak 1,6 Ton, mengingatkan saya pada perjalanan yang sangat berkesan beberapa minggu lalu bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke Batam untuk melihat langsung tangkapan anak buahnya yang bekerja sama dengan BNN, Polri dan Bea Cukai.

JENDERAL bintang empat yang satu ini tidak hanya cerdas dan humble. Dia juga cepat beradaptasi dengan perubahan situasi sehingga membuatnya mudah berbaur dan langsung komunikatif dengan siapa saja. Saya tak tahan untuk menuliskan pengalaman dan kesan mendalam ketika melakukan perjalanan kerja bersamanya selama 12 jam sepanjang hari Minggu, 11 Februari 2018 yang lalu.

Segala sesuatunya tidak direncanakan. Hingga Sabtu, 10 Februari 2018 siang, saya masih melaksanakan kegiatan menandatangani prasasti Green Campus di Pesantren Jagat Arasy, bersama Abah Gaos Pesantren Manaqib Peradaban Dunia di BSD, Tangerang. Usai kegiatan itu, saya masih menghadiri pertemuan dengan beberapa kolega dan senior saya seperti Hariman Siregar, Aryadi Achmad, A Yani, Djoko Edhi meresmikan kantor baru media online milik Aryadi Achmad di kawasan Harmoni.

Jelang petang, saya menerima pesan dari ajudan Panglima TNI bahwa jika berkenan panglima TNI akan mengundang ketua DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja bersama dengan kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, Kapolri Jend Tito Karnavian besera jajaran utamanya ke Batam.

Dengan santun, sang ajudan mengaku diperintah Panglima TNI untuk menjajaki ketersediaan waktu saya sepanjang hari Minggu besoknya, dan kemungkinan untuk melakukan perjalanan kerja. Ajudan tersebut juga menjelaskan bahwa Panglima akan melihat langsung hasil penyergapan anak buahnya atas Kapal MV Sunrise Glory yang membawa satu ton narkotika jenis Sabu.

Setelah coba memahami tujuan undangan mendadak itu, saya memastikan ikut rombongan Panglima TNI. Bagi DPR ini Kehormatan besar untuk secara bersama-sama melihat langsung kinerjasitas atau kerjasama TNI, Polri, BNN dan Bea Cukai dalam memerangi para penyeludup narkoba yang membahayakan masa depan anak-anak bangsa.

Sayapun memastikan datang menerima tawaran tersebut di Landasan Udara Militer AU Halim Perdana Kusumah pukul 07.00 WIB minggu pagi.

Seperti diketahui, kapal MV Sunrise Glory di sergap KRI Sigurot-864 pada Rabu 7 Februari 2018 di Perairan Selat Philips. KRI Sigurot-864 yang sedang melakukan operasi pengamanan perbatasan RI-Singapura 2018 BKO Guskamlabar melihat Kapal Sunrise Glory melintas di luar Traffic Separation Scheme (TSS) dan masuk perairan Indonesia. Pergerakan kapal berbendera Singapura ini mencurigakan sehingga disergap pada koordinat 01.08.722 U/103.48.022 T.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa kapal Sunrise Glory merupakan target operasi TNI AL yang diberikan ke Armabar di Guskamlabar. Tak hanya itu, dari pemeriksaan muatan kapal, Prajurit TNI AL menemukan narkotika jenis sabu yang diperkirakan mencapai satu ton.

Dari catatan kasus ini, semakin mahfumlah saya bahwa Panglima TNI mengundang Ketua DPR karena ingin menunjukan hasil sinergitas TNI, Polri, BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selain itu, Panglima TNI juga ingin memberi pesan kepada segenap masyarakat kalau TNI tidak pernah tinggal diam ketika Indonesia sudah dijadikan ‘pasar tujuan’ penyelundupan sabu oleh sindikat narkotika internasional.

Saya juga menangkap ajakan Panglima TNI kepada DPR untuk membangun sinergi. Pada jabatan masing-masing, kami berdua bisa disebut orang baru. Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 8 Desember 2017. Sedangkan saya baru dilantik sebagai ketua DPR pada 15 Februari 2018. Namun, Marsekal TNI Hadi bukan orang baru di Kantor Presiden mengingat dia pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden sejak Juli 2015. Setahun lebih pada jabatan itu, dia kemudian dilantik menjadi Irjen Kementerian Pertahanan pada November 2016. Hanya tiga bulan pada jabatan Irjen Kemenhan, presiden kemudian menugaskan Hadi pada jabatan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Minggu pagi itu, saya datang lebih awal ditemani Syahroni Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem bersama Kepala BNN Budi Waseso (Buwas), Kabarekrim Komjen Pol Ari Dono dan Kabais TNI dan beberapa jajaran petinggi Angkatan Laut di ruang tunggu VVIP. Rupanya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berhalangan ikut.

Tak lama kemudian Panglima TNI muncul dari kediaman dinasnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari ruang tunggu Lanud. Setelah menerima penjelasan singkat dari Kepala BNN Buwas yang bercerita hampir saja tangkapan tersebut lepas karena petugas lapangan yang dipimpin Panglima Armada Barat TNI AL dan Deputi Pemberantasan BNN Mayjen Pol Arman Depari terkecoh dengan kepiawaian para penyelundup menyembunyikan puluhan karus berisi kristal Sabu tersebut.

Tepat pukul 08.00 WIB rombongan pun bertolak dari Landasan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma Jakarta bersama sejumlah wartawan cetak, elektronik dan televisi.

Sebelum memasuki kabin pesawat, saya sempat berseloroh dengan memuji pesawat TNI AU yang akan menerbangkan rombongan. “Ternyata, yang bagus bukan hanya pesawat Kepresidenan. Pesawat TNI AU ini pun sangat layak melayani perjalanan Kepala Negara.” Pujian ini pun diiyakan Panglima TNI. Sebagai tambahan informasi kepada DPR, Panglima TNI menjelaskan bahwa TNI AU selalu menyiagakan beberapa pesawat yang bisa digunakan kepala negara setiap saat manakala dibutuhkan.

Diselingi percakapan ringan selama penerbangan itu, Panglima TNI dan Kepala BNN memberi penjelasan kepada saya tentang daerah rawan penyelundupan narkoba, dan bagaimana Polri serta TNI mengantisipasi ancaman itu.

Buwas bercerita bahwa lembaganya mendapat informasi dari intelejen Cina bahwa sedikitnya ada 5 ton narkoba jenis sabu yang memasuki perairan Indonesia. Jadi, kalau hari ini tertangkap 1,6 ton dan sebelumnya 1 ton, berarti masih ada sekitar 2,4 ton yang belum terdektesi dan tertangkap.

Pada moment saling bercerita santai itu, saya merasakan betapa Panglima TNI berusaha meyakinkan DPR dan masyarakat bahwa pimpinan TNI sangat prihatin dengan tingginya arus penyelundupan, peredaran serta penggunaan narkoba di dalam negeri. Jenderal Hadi menegaskan bahwa negara harus all out memerangi kecenderungan ini. Sebab, pada gilirannya, ketahanan nasional-lah yang akan menjadi taruhannya. Karena itu, militansi generasi muda jangan sampai digerus oleh narkoba.

Di tengah percakapan, kru kabin tiba-tiba meminta kami mengencangkan sabuk pengaman karena pesawat akan mendarat. Rombongan tiba di Bandara Hang Nadim Internasional Batam sekitar pukul 09.40 WIB. Setelah upacara penyambutan secara militer yang singkat di Bandara, rombongan langsung menuju Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, untuk menjumpai para prajurit TNI AL yang berhasil menyergap kapal pembawa satu ton sabu itu.

Kepada semua Prajurit TNI AL yang mengawaki KRI Sigurot-864, Panglima TNI membalas sikap hormat mereka dengan wajah sumringah. Dia ingin agar para Prajurit itu tahu dan paham bahwa negara mengapresiasi hasil kerja mereka. Bahkan, untuk menunjukan apresiasi itu, Panglima TNI tidak datang sendirian untuk menjumpai para prajurit, melainkan bersama Ketua DPR dan Kepala BNN. Cara yang dipilih Panglima TNI untuk menunjukan apresiasi negara atas pengabdian para Prajurit TNI AL itu terkesan begitu sederhana tetapi sangat menyentuh.

Setelah dialog dan tanya jawab singkat dengan semua prajurit, Panglima TNI kemudian berucap, “Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua awak KRI Sigurot atas prestasi terbaiknya.” Memang, keberhasilan KRI Sigurot-864 menyergap kapal Sunrise Glory dengan muatannya itu adalah tangkapan besar. Sulit dibayangkan eksesnya jika satu ton sabu selundupan bernilai Rp.2 triliun itu lolos dan diedarkan di dalam negeri; entah berapa banyak lagi korban akan berjatuhan. Berdasarkan perhitungan BNN, daya rusak sabu sebanyak 1 ton itu akan bisa melanda 5 juta jiwa.

Jangan lupa bahwa menindak sepak terjang sindikat narkotika internasional di wilayah perairan bukanlah pekerjaan gampang. Saya diingatkan lagi oleh Kepala BNN bahwa “wilayah perairan selatan dan bagian timur Indonesia rawan penyelundupan narkoba karena banyaknya pelabuhan kecil. Karena faktor itulah BNN meminta dukungan TNI AL yang memiliki peralatan canggih untuk mendektesi kapal laut, Polri serta Ditjen Bea Cukai, untuk mengawasi wilayah perairan itu. “Saya minta kerja sama erat terus ditingkatkan. Khusus kepada TNI AL agar terus berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama Polri, BNN, dan Bea Cukai,” tegas Panglima TNI.

Panglima TNI kemudian menyerahkan cendera mata dan piagam penghargaan kepada Komandan KRI Mayor Laut Arizzona Bintara beserta 12 awak kapal lainnya. Penghargaan juga diberikan kepada tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV, BNN Batam, Kepolisian Daerah Batam, dan serta Bea Cukai Batam. Prajurit TNI AL juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan kenaikan pangkat. Tak ketinggalan, Kepala BNN Budi Waseso juga memberikan penghargaan.

Berita dari Sleman

Perjalanan menuju bandara untuk kembali ke Jakarta bertepatan dengan waktunya makan siang. Lokasi restoran tampaknya sudah diatur para ajudan Panglima TNI. Kami berhenti di sebuah restoran untuk santap siang. Terlihat sangat jelas kalau Panglima TNI berusaha menjadi tuan rumah yang mumpuni. Dia sendiri yang mempersilahkan anggota rombongan mengambil posisi duduk, kemudian menawarkan ragam menu makanan yang tersedia di restoran itu.

Tak lupa, dia juga memastikan bahwa aneka menu yang dipesan anggota rombongan telah dilayani.

Seperti biasa, santap siang itu juga diselingi obrolan ringan dan iringan lagu oleh penyanyi cantik dari atas panggung. Namun, tampak bahwa Panglima TNI berusaha menghabiskan hidangan di depannya lebih dulu. Ternyata, ada yang ingin dilakukan sang jenderal, yakni menghibur anggota rombongan yang masih asyik menyantap makan siang itu.

Setelah Kapolda Kepri tampil, sang panglima pemilik kumis yang simpatik itupun naik kepanggung menyanyikan dua buah lagu kekinian yang sangat menghibur.

Namun, suasana ceria itu tak berlangsung lama. Seorang ajudan mendekat dan melaporkan sesuatu. Rupanya, laporan tentang situasi pasca peristiwa penyerangan gereja St Lidwina Bedog, Sleman, Yogyakarta. Setelah itu, giliran Panglima TNI yang memberi tahu saya tentang situasi terkini di lokasi peristiwa. Tampak bahwa saat itu juga Panglima TNI telah membuat keputusan untuk membelokan arah penerbangan kami; tidak langsung ke Jakarta, melainkan mampir ke Yogyakarta untuk kemudian mengunjungi gereja St Lidwina di Sleman itu. Panglima terlihat sigap namun tetap humble.

Saya pun teringat akan berita tentang kesigapan Jenderal Hadi merespons isyarat Presiden Joko Widodo semasa masih menjabat KSAU. Ketika meresmikan pesawat N219 sebagai pesawat Nurtanio di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, pada pekan kedua November 2017, acara itu dihadiri puluhan siswa sekolah dasar. Di tengah jalannya upacara, seorang siswa yang masuk angin muntah. Presiden yang melihat langsung kejadian itu memberi isyarat agar para ajudan segera memberi pertolongan.

Namun, isyarat Presiden itu tak segera direspons para ajudan. Justru KSAU Hadi Tjahjanto yang langsung menangkap isyarat dari Presiden. Dia langsung bergerak mendekati barisan siswa, menggendong pelajar yang sakit itu dan membawanya ke bagian belakang pesawat untuk diobati.

Maka, sebagai anggota rombongan Panglima TNI saat itu, kami pun harus sigap. Panglima TNI lagi-lagi meminta kesediaan saya dan Kepala BNN dan Kabareskrim Polri untuk bersama-sama menuju Sleman saat itu juga. Kami langsung sepakat, karena persoalannya bukan lagi bersedia atau tidak bersedia, tetapi itu sudah menjadi kewajiban kami. Bahkan, Kami merasa beruntung berada dalam pesawat TNI bersama di Panglimanya yang bisa diarahkan kemana saja sesuai keperluan. Jelang pukul 13.30, pesawat Take off menuju Yogyakarta.

Kami tiba di halaman Gereja St Lidwina pukul 16.10 WIB. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono saya lihat juga tampak sibuk melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dan Kapolda Jogyakarta. Setelah mendapatkan penjelasan singkat tentang peristiwa penyerangan dan penanganan perkaranya, kami masuk ke dalam gereja.

Panglima TNI kemudian memberi semangat kepada Polri untuk menuntaskan kasus ini. Dengan dorongan seperti itu, Panglima TNI pun kembali memberi pesan bahwa TNI mendukung Polri memberantas terorisme, bahkan siap membantu manakala diperlukan dalam menghadapi para pihak yang hendak mencoba memecah belah bangsa dan merusak kerukunan umat beragama di Indonesia.

Begitulah, setelah bertemu para pastor dan pendeta serta memberikan keterangan pers kamipun balik kanan menuju ke Lapangan Udara. Sebelum bertolak ke Jakarta, lagi-lagi kami dijamu makan petang di bandara dengan menu sayur lodeh dan satai kambing yang maknyus.

Pesawat akhirnya mendarat pukul 07.12 WIB (malam hari) dengan mulus di lapangan udara Halim perdana Kusuma diiringi hujan gerimis dan gelapnya malam.

Kamipun berpisah sambil berjanji akan melakukan kunjungan kerja bersama lagi ke beberapa titik rawan perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga.

Di dalam mobil yang membawa saya ke rumah, Saya tersenyum kecil mengingat betapa panglima sangat antusias menjelaskan soliditas dan kinerja TNI yang kini dipimpinnya itu terus meningkat dengan bahasa dan pilihan kata yang mudah dicerna di atas pesawat sepanjang perjalanan kembali ke Jakarta. Tentu, dengan terus menerus melemparkan senyum. Baik ke arah saya maupun ke arah Buwas, Ari Dono dan Syahroni yang duduk bersebelahan. Sesekali sambil menyeruput teh dan mengunyah kacang rebus, Panglima TNI Jaman Now ini menyelipkan candaan-candaan anak muda yang membuat kita terus menerus tersenyum.

Oleh: Bambang Soesatyo

(Penulis adalah Ketua DPR RI)

Ketua MPC PP & SAPMA PP Kerjasama Sosialisasi Partisipasi Pemilih Pemula

TEMANGGUNG – Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Temanggung dan Satuan pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Temanggung (SAPMA Pemuda Pancasila) sepakat untuk membentuk team guna membantu mensosialisasikan Partisipasi Pemilih Pemula pada pilkada Serentak 2018 ini

“Kami imbau  kepada para Kader dan simpatisan dari kalangan unsur pemuda, pelajar dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya untuk  ikut berperan aktif dalam menyambut pesta Demokrasi pemilihan kepala Daerah dan Gubernur Jawa tengah 2018,”  ujar Ketua MPC PP Kab. Temanggung, Petut Wibowo SE (41) m

Petut mengatakan, pentingnya peran pemuda ikut bertanggung jawab dan aktif demi melancarkan suksesnya pemilihan Kepala Daerah yang telah dijadwalkan secara serentak di 7 Kota Kabupaten. Ke tujuh kotanya yaitu Temanggung, Banyumas, Kudus, Karang Anyar, Tegal, Kab Magelang dan kota Tegal, di Wilayah JawabTengah.

Dia menjelakan, dengan memberikan aspirasinya kepada daerah dan membantu masyarakat pemilih kab. kota serta meningkatkan partisipasi pemilih pemula khususnya untuk mengambil Hak pilih atau memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Gubernur di Wilayah Jawa tengah.

Ditempat terpisah, Anam Narijan (37), Ketua SAPMA Kabupaten Temanggung mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait guna melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk tingkat pemilih pemula di Kabupaten temanggung yang memiliki wilayah 20 kecamatan.

Anam mengatakan rencana ini sudah final dan akan digulir bertahap. Kegiatan ini akan dimulai pada hari Sabtu pekan ini di di Balai Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Temanggung.

Dengan Sosialisasi ini diharapkan mampu menggugah Pemuda, Pemudi di Temanggung khususnya untuk tidak ketinggalan ikut berperan memberikan hak suaranya yang nantinya akan sangat menentukan dan mendukung proses demokrasi.

Kegiatan yang nantinya dipelopori SAPMA Pemuda Pancasila    ini bisa membantu pihak pihak terkait pada pelaksanaan hari pencoblosan sehingga bisa berjalan baik dan maksimal.

SAPMA PP Kabupaten Temanggung mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, lembaga masyarakat dan organisasi masyarakat untuk bersama sama membantu merangsang peran Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa, sehingga tidak ada lagi unsur Pemuda dan Masyarakat umum yang tidak memahami atau tidak tahu memiliki hak untuk memilih guna menentukan kemajuan Daerahnya. Tentunya melalui mekanisme peraturan dan tata cara pemilih yang sudah di atur oleh Komisi Pemilian Umum Kabupaten Setempat. (Dnx)

Sudirman-Ida Janjikan Dana Khusus Perempuan di APBD Jateng

SALATIGA – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said-Ida Fauziah, berkomitmen menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berpihak atau pro perempuan. Menurut mereka, itu salah satu solusi menekan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah.

Alokasi dana khusus dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian akses permodalan yang bisa digunakan untuk usaha rumahan. “Dengan usaha di rumah sendiri, tentu bisa mendapat hasil lebih dan tetap bisa mengurus keluarganya,” kata Ida dalam kunjungannya di sentra UMKM di Desa Wisata Tingkir Lor, Salatiga, pada Selasa, 20 Februari 2018.

Mantan Ketua Umum Fatayat NU itu menyoroti masih tingginya jumlah tenaga kerja wanita (TKW) asal Jawa Tengah. Itu tak lepas dari minimnya lapangan kerja bagi mereka di daerah asal. Tak jarang, para TKW asal Jawa Tengah kerap bermasalah di tempat kerjanya di luar negeri.

“Ketika mereka kerja di luar negeri, imbasnya tentu juga pada keluarga, karena jarak yang jauh dan waktu yang lebih lama,” kata perempuan yang pernah menjadi anggota DPR termuda Fraksi PKB itu.

Masudah Kholil, seorang pelaku UMKM mengatakan, bahwa akses pemodalan menjadi masalah utama yang dialaminya bersama rekan-rekan kerjanya. Kemudahan mengakses modal usaha akan meningkatkan produktivitas mereka.

“Jika pemerintah makin mempermudah modal pinjaman atau berupa bantuan langsung, tentu kita sangat terbantu sekali. Kita doakan Bu Ida terpilih dan menjadikan Pemerintah Provinsi lebih baik lagi,” ujarnya berharap. (Viva.co.id)

Sudirman-Ida Janjikan Dana Khusus Perempuan di APBD Jateng

SALATIGA – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said-Ida Fauziah, berkomitmen menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berpihak atau pro perempuan. Menurut mereka, itu salah satu solusi menekan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah.

Alokasi dana khusus dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian akses permodalan yang bisa digunakan untuk usaha rumahan. “Dengan usaha di rumah sendiri, tentu bisa mendapat hasil lebih dan tetap bisa mengurus keluarganya,” kata Ida dalam kunjungannya di sentra UMKM di Desa Wisata Tingkir Lor, Salatiga, pada Selasa, 20 Februari 2018.

Mantan Ketua Umum Fatayat NU itu menyoroti masih tingginya jumlah tenaga kerja wanita (TKW) asal Jawa Tengah. Itu tak lepas dari minimnya lapangan kerja bagi mereka di daerah asal. Tak jarang, para TKW asal Jawa Tengah kerap bermasalah di tempat kerjanya di luar negeri.

“Ketika mereka kerja di luar negeri, imbasnya tentu juga pada keluarga, karena jarak yang jauh dan waktu yang lebih lama,” kata perempuan yang pernah menjadi anggota DPR termuda Fraksi PKB itu.

Masudah Kholil, seorang pelaku UMKM mengatakan, bahwa akses pemodalan menjadi masalah utama yang dialaminya bersama rekan-rekan kerjanya. Kemudahan mengakses modal usaha akan meningkatkan produktivitas mereka.

“Jika pemerintah makin mempermudah modal pinjaman atau berupa bantuan langsung, tentu kita sangat terbantu sekali. Kita doakan Bu Ida terpilih dan menjadikan Pemerintah Provinsi lebih baik lagi,” ujarnya berharap. (Viva.co.id)

Sport, Politik dan 2019: Anies vs. Jokowi dalam Piala Presiden

Maruarar Sirait, Ketua Steering Committee Piala Presiden meminta agar jangan mempolitisasi urusan bola dengan mempertentangkan hubungan Anies dan Jokowi atas insiden yang melebar ke publik.

Insiden tersebut sebagaimana menyebar ke publik, terjadi kala Gubernur DKI secara spontan akan turun ke podium bersama Jokowi dan jajaran pejabat negara (yang terlihat di video: Monkopohukam, Menpora, Menseskab) serta Maruarar, tim sukses Jokowi 2019  namun Anies dihadang pasukan Paspampres tidak boleh ke podium.

Spontan bagi Gubernur Anies adalah karena dia adalah penguasa ibukota. Spontan karena tim ibukota, Persija, yang menang dan akan mendapat piala, sehingga wajar dia ada di sana. Spontan, karena Piala Presiden 2015, Jokowi didampingi Gubernur Jakarta kala itu, Ahok, ke podium dan didampingi juga oleh Gubernur Jabar dan Walikota Bandung, karena pemenang piala 2015 adalah Persib. Dan spontan, tentunya karena Anies mengetahui benar bahwa olahraga adalah persahabatan bukan permusuhan.

Himbauan Maruarar Sirait tentu bak “mengantang asap”. Seluruh rakyat Indonesia kemudian pro kontra atas apa yang terjadi. Sekjen Partai PDIP, yang 2014 mendukung Jokowi, membela Anies. Dia mengatakan spantasnya Anies ada dipodium. Fahri Hamzah, tokoh oposisi saat ini, yang juga menumbangkan Suharto ketika mahasiswa, juga membela posisi Anies.

Menurut Fahri, Gubernur adalah tuan rumah acara kemarin. Dan Jokowi, sebagai Presiden, hidupnya diatur protokol negara, ada UU yang mengatur siapa saja yang boleh mendampingi presiden dalam sebauh acara.

Dalam tweet nya Fahri menegaskan, “Waktu cetak goal presiden Hepi sendiri gapapa…tapi kalau maju ke panggung bukan seenaknya kalian.” Bagi Fahri, penjelasan bahwa urusan piala presiden bukan urusan negara, sebagai alasan adalah alasan absurd.

(sebagai catatan bagi penulis, tweets Fahri ini juga adalah tweets pertama di mana Fahri membela Anies Baswedan)

Bey Mahmudin, protol Istana, mengatakan bahwa piala presiden adalah masalah privat.

Dalam pernyataan yang dikutip berbagai media, Bey menyatakan “Mengingat acara ini bukan acara kenegaraan, panitia tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh Kepala Daerah”.

Penegasan Bey ini menggambarkan kepada publik bahwa Presiden Republik Indonesia punya dua kehidupan di publik. Meskipun dia menggunakan Paspampres, mobil dinas anti peluru, didampingi menteri menteri yang menggunakan fasilitas negara dll., bisa sebentar urusan kenegaraan namun bisa juga urusan swasta. Sehingga protokol istana tidak perlu terlibat jika urusan swasta.

Penjelasan Bey ini bertentangan dengan tweets Fahri Hamzah di atas. Sesungguhnya di acara publik, presiden adalah Presiden RI yang terikat protokoler. Soal kehidupan privat (pribadi) tentu di luar publik.

Sport dan Politik

Urusan sport dan politik bukanlah urusan baru. Wikipedia membahas “Sport and Politics” dengan 87 referensi. Sport bagi para politisi selalu dijadikan ajang diplomasi. Sejarah pesta olahraga olimpiade selalu diwarnai diplomasi dan ketegangan, baik antar negara maupun terkait isu ras, gender dan keadilan sosial. Tahun 70 an olahraga catur antara Bobby Fischer dan Boris Spasky, selalu dimanfaatkan Amerika vs Uni Sovjet (Russia) sebagai perang urat syaraf.

Di Amerika, akhir tahun lalu, pemain bola (National Football Lague) Amerika menyampaikan tanda protes dengan duduk satu lutut dan tangan ke dada ketika lagu kebangsaan dikumandangkan. Hal ini sebagai simbol penolakan rezim Trump yang rasialis. Langsung saja Trump 4 kali men tweets mengecam mereka dan manajemen NFL yang biadab, tidak menghormati simbol negara mereka.

Tapi, olahraga juga sering digunakan untuk kebaikan. Winter Olympics tahun ini di Korea Selatan, ditandai dengan pengiriman delegasi penting dari Korea Utara, musuh berbuyutan. Dunia berharap ada langkah perdamaian setelah olimpiade ini nantinya.

Dalam tradisi Romawi, olahraga adalah panggung untuk kehormatan. Disitulah manusia tidak boleh menjadi pengkhianat. Apa yang disepakati diarena laga, tidak boleh dikhianati, setidaknya dimata penonton. Hal ini diperlihatkan dalam kisah yang diangkat dalam film populer “Ben-Hur” dan “Gladiator”. Permusuhan selesai di arena, meskipun raja dipermalukan.

Piala Presiden dan 2019

Seribu kali Piala Presiden dinyatakan panitia sekedar olahraga, sejuta kali rakyat menganggap berbeda. Presiden sudah lebih awal menyerukan kepada pendukungnya untuk kampanye, beberapa bulan lalu. Presiden sudah mengatakan ini tahun politik. Dan memang ini adalah tahun politik. Ketua Umum PSSI, sudah mencalonkan diri sebagai calon gubernur yang dianggap calon oposisi (Gerindra dan PKS). Makanya, seluruh rakyat yang nonton pembukaan Piala Presiden, Januari lalu, di Bandung, melihat dia duduk dipojokan. Padahal seharusnya dia yang paling depan.

Piala Presiden, dibuka dan ditutup dengan menampilkan menteri-menteri non olahraga. Apa urusan Wiranto, menteri urusan politik, mendampingi Jokowi beri piala? absurd tentunya.

Dari insiden kemarin, di mana Anies Baswedan, Gubernur Ibukota Jakarta, yang dipersepsikan tokoh tokoh politik “dianiaya” oleh Jokowi atau mungkin tangan kanannya seperti Maruarar, dan juga menciptakan ketegangan antar rakyat, dapat ditarik pelajaran bahwa Anies Baswedan memang sudah menjadi “momok” menakutkan bagi kemenangan Jokowi ke depan. Anies sudah menjadi ikon simbol kontra Jokowi. Artinya, bangsa ini sudah punya tambahan alternatif bagi calon presiden ke depan.

Namun, Anies Baswedan, dalam pernyataannya menanggapi pro kontra insiden itu, dengan mengatakan diberbagai media, “Terima Kasih Presiden” atas kemenangan dan piala bagi Persija, menunjukkan Anies seorang pemimpin dewasa. Anies seperti kaum elit Romawi, yang melihat urusan olahraga selesai digelanggang.

Oleh : Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle) –

Cegah Difteri, AMPI DKI Gelar Kegiatan Gerakan AMPI DKI Sehat

JAKARTA – Berdasarkan data yang dihimpun di wilayah provinsi DKI Jakarta, di sepanjang 2017 lalu terjadi sebanyak 109 kasus difteri di seluruh penjuru wilayah. Sedangkan pada awal tahun 2018 bedasarkan data Kementrian Kesehatan, sudah terdapat 46 kasus baru ifteri yang dilaporkan dari 7 provinsi, salah satunya adalah DKI Jakarta. Dikarenakan adanya lonjakan tersebut, kasus difteri di DKI Jakarta pun berstatus kejadian luar biasa (KLB) sehingga ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk turut berpartisipasi dalam usaha penanggulangan difteri secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menjawab hal tersebut, pada Minggu pagi (18/2/2018) DPD AMPI DKI Jakarta mengadakan gerakan #AMPIDKISEHAT bersama dengan berbagai lapisan dan elemen masyarakat dan warga sekitar. Gerakan tersebut dilaksanakan berpusat di kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat.

Dengan fokus utama pada acara penyuluhan dan penyuntikan vaksin Difteri, gerakan ini merupakan salah satu bentuk usaha AMPI DKI Jakarta dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat dan DKI Jakarta yaitu Outbreak Response Immunization (ORI) dan Antidifteri Serum (ADS) untuk pengobatan pasien difteri yang membutuhkan, khususnya di DKI Jakarta.

Di sela acara, Gaya Kartasasmita selaku Ketua DPD AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) DKI Jakarta juga menyampaikan kepada masyarakat provinsi DKI Jakarta akan bahaya difteri bukan hanya pada kalangan anak-anak namun juga orang dewasa. Sehingga, untuk merealisasikan dukungan mereka terhadap pemerintah, DPD AMPI DKI Jakarta membantu dengan melakukan pemberian vaksin difteri massal secara gratis kepada masyarakat DKI Jakarta, khususnya kepada orang dewasa di atas usia 19 tahun melalui acara #AMPIDKISEHAT.

Acara yang diawali dengan olahraga lari pagi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ini, lalu dibuka secara seremonial dengan melakukan diskusi mengenai pentingnya menjaga gaya hidup sehat & menjadi pemuda yang membawa pembaharuan serta perubahan penting untuk bangsa sebagaimana yang disampaikan oleh Dito Ariotedjo selaku Ketua Umum DPP AMPI, lalu dilanjutkan dengan mengajak masyarakat untuk berolahraga zumba bersama.

Pemberian vaksin difteri terlaksana melalui kerjasama antara DPD AMPI DKI Jakarta dengan KARTINI AMPI yang diketuai oleh Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (Ichi). Dalam kesempatan yang sama, baik Gaya dan Ichi menyampaikan, bahwa kegiatan ini diharapkan dapat berjalan secara kontinyu dan dapat ditiru oleh lainnya, sehingga dapat menyentuh dan memberikan pengaruh yang baik secara langsung ke masyarakat yang membutuhkan. (zul)

Pilkada 2018 Keterwakilan Calon Perempuan Kurang 30 Persen

JAKARTA – Pilkada 2018 yang diikuti 171 wilayah, secara total calon kepala daerah dianggap masih minim keterwakilan perempuan. Data terakhir KPU 1146 calon yang masuk, hanya 101 calon kepala daerah perempuan, sedangkan calon kepala daerah laki-laki berjumlah 1045 orang.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto memandang jumlah keterwakilan perempuan ini masih jauh dari yang disyaratkan yakni 30 persen. “Angka ini masih jauh dari keterwakilan perempuan,” ujar Sunanto kepada Republika.co.id, Kamis (11/1).

Namun, ia menganggap beberapa wilayah bisa jadi contoh dimana partai politik berani memasang calon perempuan. Bahkan untuk calon di tingkat provinsi terdapat calon perempuan yang akan head to head, seperti yang terjadi di Jawa Timur (Jatim).

Sunanto menjelaskan, data KPU menyebut untuk wilayah yang mencalonkan perempuan di pemilihan gubernur (pilgub) terdapat tujuh calon. Dimana dua diantaranya sebagai calon gubernur, yakni Khofifah Indar Parawansa sebagai cagub Jatim dan Karolin Margaret Natasa sebagai cagub Kalimantan Barat.

Sedangkan tujuh calon perempuan lain dicalonkan sebagai calon wakil gubernur (cawagub).Jumlah calon perempuan terbanyak menurut data KPU ada di pemilihan bupati (Pilbup), dengan 31 Cabup dan 27 Cawabup. Sedangkan di tingkat wali kota, calon perempuan sebagai calon wali kota 16 orang dan calon wakil wali kota 20 orang.Yang unik beberapa tempat di Jawa yang menjadi lumbung suara seperti di Jawa, khususnya Jawa Timur terdapat dua pasangan calon perempuan yang masing masing head to head yang mampu menjadi perhatian.

Yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno. Soal peluang atau kans dan elektabilitas (keterpilihan), Sunanto menilai calon perempuan sangat tergantung pada pasangan calonnya. Sebab elektabilitas akan saling menopang sesama pasangan calon. Secara pribadi, elektabilitas calon perempuan juga dipengaruhi kiprah dan pendekatannya.

“Menurut saya elektabilitas calon perempuan ini juga tergantung bagaimana kiprah mereka selama ini dan bagaimana mereka melakukan pendekatan,” jelasnya. (Republika.co.id)

Kemendagri Rilis Isu-Isu Strategis Bidang Politik Di Balikpapan

BALIKPAPAN –  Kementrian Dalam Negeri  melalui Direktorat Politik Dalam Negeri dan Pemerintahan Umum menggelar Forum Komunikasi Sosial dan Pembahasan Isu-Isu Strategis  Bidang Politik Dalam Negeri.

Kegiatan bertema “Membangun Demokrasi Cerdas dalam Mendukung Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019” ini diadakan di  Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan, (12/2/2018).  Peserta dalam forum tersebut melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan sekaligus menjadi Pembicara Utama,, Didi Sudiana, SE, MM.

Dalam acara tersebut, berkembang beberapa materi yang dibahas dan menjadi bahan diskusi antara lain sebagai berikut:

a,Menyikapi dinamika politik saat ini, menyongsong Pelaksaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 yang sangat penting, jika dikaitkan dalam upaya untuk menyinerjikan tugas-tugas Pemerintah dan pemerintah daerah ke arah pemantapan stabilitas politik dalam negeri.

b.Roda pemerintahan harus mampu secara konsisten dan terprogram melanjutkan proses reformasi di segala bidang yang tengah bergulir sekarang ini, khususnya reformasi birokrasi dan politik yang berkarakter kebangsaan sesuai nilai Pancasila dan UUD 1945.

3. Agenda pembangun sosial politik ke depan menghadapi berbagai dinamika politik sebagai tugas kita bersama, yakni bagaimana mengelola stabilitas politik dalam negeri sehingga menjamin proses konsolidasi demokrasi, sebagai dampak dari pelasanaan agenda demokrasi, baik nasional maupun lokal.

4.Kompleksitas masalah yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang Politik Dalam Negeri mendorong kita untuk mengajukan satu pertanyaan mendasar: sudah siapkah bangsa ini membangun landasan yang kokoh sebagai basis bagi terwujudnya demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia?

“inilah pentingnya kita mendiskusikan berbagai penanganan isu – isu politik nasional serta agenda demokrasi melalui pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan menyongsong Pemilu Serentak 2019,”ujar Didi.

Dia menjelaskan, adapun point – point yang menjadi harapan bersama dalam forum tersebut.

a.stabilitas politik dalam negeri terjaga sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terpeliharanya kebhinekaan Indonesia serta terwujudnya partisipasi masyarakat di berbagai bidang dalam menyikapi dinamika politik di dalam negeri saat ini. Isu penting yang perlu disikapi secara serius diantaranya, yaitu Isu SARA, Sentimen Agama, Politik Identitas, Ujaran Kebencian, Sentimen Agama dan yang tidak kalah pentingnya adalah Money Politics.

b.Menciptakan stabilitas politik dalam negeri dapat ditempuh dengan melakukan deteksi dini, yakni pemetaan potensi instabilitas yang memengaruhi dinamika politik lokal dan pemanfaatan modal sosial dengan cara mempererat komunikasi bersama tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

c.Ada komitmen dari seluruh jajaran Pemerintah, Pemda, penyelenggara, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan Stake Holder  lainnya dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 tanpa Isu SARA, sentiment agama, isu pemecah belah bangsa, dan hal  hal yang dapat menggangu stabilitas politik dalam negeri.

b.Terbangun komitmen seluruh elemen masyarakat (Pemerintah, Pemda, Parpol, Media Massa, Tokoh Masyarakat, Kelompok Kepentingan, Mahasiswa dan masyarakat lainnya) untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan perilaku politik yang baik, benar, dan cerdas kepada masyarakat. (zul)

Dirpoldagri Dorong Aktivis Perempuan Buat Grand Design Peran Politik Perempuan

JAKARTA – Dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan.

Edukasi politik kaum hawa ini menggandeng mitra strategis kaukus politik perempuan indonesia (KPPI) dan dihadiri oleh organisasi sayap partai politik perempuan lintas partai politik. Edukasi ini bertujuan untuk mensukseskan agenda demokrasi pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak tahun 2019.

Kegiatan dilaksanakan di hotel Royal Kuningan Jakarta pada 14 Februari 2018 dengan narasumber Prof. Nurliah Nurdin dari IPDN, Titi Anggreini dari Direktur Perludem, dan Dwi Septiawati Djafar Ketua Umum DPP KPPI.

Dalam sambutannya, Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Dr. Bahtiar mengatakan bahwa peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah sama, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Itu berarti, kata Bahtiar, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama di hadapan hukum, berperan dalam politik, dunia pendidikan, dunia kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Perempuan di Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap politik maka perlu adanya Grand Design yang harus disiapkan sedini mungkin agar minat politik perempuan lebih siap untuk menjadi calon legislatif pusat dan Daerah,” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Bahtiar mengatakan bahwa penyusunan design besar pemberdayaan perempuan merupakan strategi yg tepat baik secara substansi, operasionalisasi, maupun para pemangku kepentingan agar pada Pemilu Serentak Tahun 2019 nanti keterwakilan perempuan di legislatif bisa mencapai 30%.

Bahtiar menjelaskan jika keterwakilan perempuan sebanyak 30% seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Perundangan Pemilu tidak terpenuhi, maka suara dan kepentingan perempuan sulit diakomodasi dalam pembuatan kebijakan.

Dala paparan berikutnya, Staf Khusus Mendagri, Arif Syahrizal dalam arahannya menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui kemitraan dengan KPPI telah berupaya melakukan kegiatan pendidikan politik yang mendorong agar jumlah partisipasi politik perempuan dalam mensukseskan pemilu akan terus meningkat. Selain itu Pemerintah juga terus berjuang mewujudkan tatanan politik yang lebih inklusif, demokratis dan lebih keberadaban.

“Tantangan bagi Perempuan dibidang Politik ke depan tidaklah ringan. Terlebih lagi kita semua berada pada era yang syarat dengan kompetisi, maupun tantangan zaman yang begitu mengglobal, di mana percepatan serta perubahan kondisi sosial politik begitu masif,” papar Arif.

Arif juga menegaskan strategi penguatan poltik perempuan di parlemen dapat diukur dari Aspek yuridis, mekanisme internal partai, kemauan politik perempuan dan sinergi antar organisasi kemasyarakatan dan Pemerintah Daerah.

Cahyo Ariawan selaku Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik dan penyelenggara kegiatan ini mengatakan bahwa Peran Masyarakat sangatlah penting dalam mensukseskan Pemilu serentak Tahun 2019, di mana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan secara bersamaan pada hari yang sama dihari Pemungutan suara Untuk memilih Putra-Putri terbaik bangsa untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Tahun 2019.

Permasalahan bangsa yang begitu besar tidak mungkin dapat diselesaikan secara parsial (sendiri- sendiri), juga tidak mungkin oleh Pemerintah sendiri. Peran masyarakat dalam pembangunan kita kuatkan dan manfaatkan untuk bersama-sama membangun bangsa ini kearah yg lebih baik.

Cahyo berharap kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka memperkuat Persatuan dan Kesatuan serta Nasionalisme yang menjadi tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Zul)