Pasar Johar segera direvitalisasi pascakebakaran

Semarang – Pasar Johar di Semarang, Jawa Tengah, yang akhir pekan lalu (9/5) hangus terbakar bakal segera direvitalisasi dengan mempertahankan keasliannya karena pasar tersebut merupakan bangunan cagar budaya.

“Dalam jangka panjang kami memastikan akan melakukan revitalisasi,” ujar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di sela-sela kunjungan ke pasar tersebut, di Semarang, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan akan segera melaporkan kondisi terbaru Pasar Johar yang dilihatnya pagi itu kepada Presiden. Rachmat menyatakan kekagumannya terhadap sejumlah pedagang Pasar  Johar yang temuinya.

“Ada semangat mereka untuk bangkit. Mereka minta dibantu untuk berjualan lagi dengan kredit yang murah,” kata Rachmat kepada ANTARANews.

Ke depan ia mengatakan akan memberikan juga perhatian kepada pasar-pasar tradisional lainnya di Indonesia, yang kondisinya mirip Pasar Johar.

Apalagi  Pasar Johar yang juga merupakan bangunan cagar budaya.  Pemerintah, kata dia, akan berupaya untuk mempertahankan dan menjaga originalitasnya. “Nilai sejarahnya luar biasa, jadi harus dipertahankan,” ucapnya.

Mengenai langkah jangka pendek, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yaitu gubernur dan wali kota untuk membahas langkah antisipasi pascakebakaran tersebut.

Menurut dia, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan mencoba mencari lokasi yang tepat untuk pasar darurat. Upaya tersebut penting karena saat ini sudah mendekati Lebaran.

“Kita sudah memasuki jelang bulan puasa, sehingga suplai kebutuhan pokok harus dipenuhi. Oleh karena itu, perlu tempat bagi para pedagang untuk berjualan kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai jaminan pangan untuk masyarakat Semarang, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan kebutuhan pokok untuk masyarakat akan dipenuhi oleh pasar lain.

Ganjar menjamin tidak ada komoditas yang akan hilang dari pasaran, karena bisa memicu gejolak harga.

Mengenai pemindahan lokasi pasar sementara, pihaknya juga sudah mempersiapkannya, namun belum akan disampaikan kepada publik.

“Sudah ada lokasi yang kami siapkan, tetapi kalau disampaikan sekarang bisa memicu keributan di kalangan pedagang,” tukasnya.

Indonesia Urutan Kedua Terbesar Negara Asal “Cyber Crime” di Dunia

Jakarta –  Indonesia berada di urutan kedua dalam daftar lima besar negara asal serangan kejahatan siber atau cyber crime, berdasar laporan State of The Internet 2013.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombespol Agung Setya mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tercatat 36,6 juta serangan cyber crime terjadi di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan data Security Threat 2013 yang menyebutkan Indonesia adalah negara paling berisiko mengalami serangan cyber crime.

Sejak 2012 sampai dengan April 2015, Subdit IT/ Cyber Crime telah menangkap 497 orang tersangka kasus kejahatan di dunia maya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 389 orang di antaranya merupakan warga negara asing, dan 108 orang merupakan warga negara Indonesia.

Total kerugian cyber crime di Indonesia mencapai Rp 33,29 miliar. “Angka ini jauh lebih besar dibandingkan perampokan nasabah bank secara konvensional,” kata Agung di Jakarta, Senin (11/5/2015).

Sementara itu, sepanjang 2012 sampai dengan 2014, terdapat 101 permintaan penyelidikan terhadap kasus fraud  atau penipuan dari seluruh dunia. “Ini artinya, setiap 10 hari terdapat satu kejadian selama tiga tahun terakhir,” ujar Agung. Sumber kompas.com (12/5/2015).

 

Pesaing SBY dalam Kongres Demokrat Terlalu Khawatir Kegaduhan

Jakarta – Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto menilai, para pesaing Susilo Bambang Yudhoyono dalam bursa Ketua Umum DPP Partai Demokrat terlalu mengkhawatirkan timbulnya kegaduhan politik. Hal ini diniainya menimbulkan kesan demokratis kurang menonjol dalam pemilihan Ketua Umum Demokrat.

“Orang-orang seperti Marzuki Alie dan Gede Pasek, terlalu phobia dengan kegaduhan partai. Padahal, kalau mereka berani, setidaknya ada mekanisme demokrasi yang baik saat digelarnya Kongres,” ujar Gun Gun kepada Kompas.com, Senin (11/5/2015).

Menurut Gun Gun, wacana pemilihan SBY secara aklamasi menunjukkan penurunan kualitas pelembagaan politik. Aklamasi dinilainya menyisihkan prinsip demokrasi yang telah dirancang sebelumnya.

Ia justru mengapresiasi proses demokrasi yang terjadi dalam Kongres PAN yang lebih dulu digelar di Bali beberapa waktu lalu. Menurut Gun Gun, meski terjadi persaingan, dan hanya terpaut enam angka, persaingan Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa untuk menjadi ketua umum PAN merupakan cermin demokrasi yang baik.

“Meski hampir pasti posisi ketua umum bakal dimenangkan oleh SBY, adanya pesaing dalam pencalonan akan menimbulkan kesan demokratis yang lebih baik,” kata dia.

Di sisi lain, pemilihan kembali SBY sebagai ketua umum, menurut Gun Gun, akan menimbulkan stagnasi. Proses transformasi sistem internal partai akan terganggu arena partai masih bergantung pada figur SBY yang sangat mendominasi pimpinan partai.

Kongres IV Partai Demokrat akan dibuka pada Selasa (12/5/2015) malam di Hotel Shangri-La, Surabaya. Dalam kongres ini akan dilakukan pemilihan dan penetapan ketua umum periode 2015-2020. Ada tiga nama yang mengemuka yang disebut-sebut akan maju sebagai bakal calon ketua umum. Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Gede Pasek Suardika, dan Marzuki Alie.

Namun, beberapa petinggi Demokrat mengisyaratkan bahwa pengambilan keputusan akan ditentukan secara aklamasi untuk kembali memilih SBY sebagai ketua umum. Sumber kompas.com (12/5/2015).

“Pak Presiden Tanya Bisa Ditawar Enggak? Saya Bilang Enggak”

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menceritakan rencananya untuk mengajukan Rp 30 triliun pada RAPBN 2016. Padahal, anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun ini hanya sekitar Rp 10 triliun.

“Pak Presiden nanya bisa ditawar enggak? Saya bilang enggak,” ujar Susi di Takalar, Makassar, Senin (11/5/2015).

Sebab, kata Susi, angka Rp 30 triliun itu sudah hasil perhitungan yang matang dan memiliki dasar. Selain itu, juga mendukung program pemerintah untuk memajukan sektor kemaritiman Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Susi dalam peluncuran program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring), sebuah program yang bertujuan untuk memajukan sektor kemaritiman. Susi pun meminta bantuan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga hadir dalam acara tersebut.

“Barangkali Pak Wapres harus bantu saya bahwa kelautan ini pantas dapat Rp 30 triliun tahun depan. Saya yakin pertimbangan ini ada basisnya,” ujar Susi.

Jika anggaran tersebut berhasil didapat, Susi menargetkan lebih dari 50 persen untuk produktivitas baik bidang budidaya, termasuk budidaya rumput laut. Berkaitan dengan hal itu, dia pun menargetkan untuk membangun dua pabrik di Sulawesi Selatan.

“Sulsel salah satu sentra rumput laut, jadi paling tidak dua pabrik ada di sini. Saya tidak tau pastinya di mana tapi makin dekat dengan petani lebih baik,” ujar Susi. Sumber kompas.com (12/5/2015).

 

Menhub Tiap Hari Terima 300 Imel Soal Delay Lion

Jakarta- – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan setiap hari menerima 300 email terkait penundaan (delay) maskapai Lion. Dia memperingatkan Lion Group untuk meningkatkan ketepatan waktu penerbangan yang selama ini dinilai terlambat (delay).

“Setiap hari ada 300 email ke saya dan saya jawab sendiri, sebagian besar mengeluhkan OTP. Saya harapkan semakin lama semakin baik,” kata Jonan dalam sambutannya pada peluncuran kartu anggota penerbang rutin (Batik Air Frequent Flyer) di Jakarta, Senin, (11/5).

Diakui Jonan meskipun tidak ada OTP 100 persen karena faktor teknis, cuaca dan gangguan bandara namun ia menghendaki setiap maskapai mendekati 100 persen, termasuk maskapai Lion Group.

Dia mengharapkan agar setiap maskapai berusaha OTP-nya kalau bisa mendekati 100 persen. Kalau ada delay itu karena gak bisa dihindari maka diusahakan agar lebih baik delay sedikit.

Dia juga mengingatkan Lion Group untuk tidak mengabaikan faktor keselamatan mengingat beberapa waktu lalu terjadi teror bom di pesawat Batik Air Ambon- Cengkareng dan meledaknya mesin pesawat Lion Air di Bandara Kualanamu, Medan.

“Berharap angkutan penumpang pesawat udara semakin lama, semakin melayani masyarakat. Harga kursi per penumpang akan semakin terjangkau, tapi unsur keselamatan atau safety,” katanya.

Jonan juga menyinggung soal jumlah penumpang penerbangan domestik turun sembilan persen yang seharusnya bisa disikapi oleh setiap maskapai dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan.

“Jumlah penumpang nasional turun sembilan persen, tapi Garuda Indonesia naik 13 persen, Lion Air seharusnya bisa bersaing dengan Garuda,” katanya.

Dia mengatakan akan membangun 15 bandara di daerah terluar, terdalam, perbatasan dan rawan bencana.

Jonan juga akan menambah panjang landasan ancang atau runway, ibu kota provinsi agar bisa didarati pesawat Boeing 737-800, Boeing 737-900 dan Airbus A320, sementara untuk bandara di kecamatan, agar bisa didarati Hercules C130 atau ATR72.

Saat ini terdapat 237 bandara, di antaranya 26 yang dikelola oleh Angkasa Pura I dan II, 42 unit pelayanan teknis (UPT) dan 157 Kemenhub.

Terkait peluncuran Batik Air Frequent Flyer, dia menilai merupakan perbaikan layanan udara di mana setiap segmen masyarakat bisa dilayani, baik penerbangan berbiaya murah (LCC) atau pelayanan lengkap (full service).

“Lompatan yang cukup baik, perbaikan layanan angkutan sehingga setiap segmen masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai,” katanya. (ridwan)

Jokowi Tawari Posisi 7 Menteri ke Golkar Kubu Ical?

Jakarta – Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, mengatakan partainya mendapat tawaran khusus dari Presiden Joko Widodo untuk bergabung di kabinet. Jokowi, kata Bambang, menawarkan tujuh kursi menteri untuk Golkar kubu Ical, yang hingga kini bergabung di kelompok oposisi pemerintah.

“Saat pertemuan di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Jokowi tantang Golkar untuk gabung di pemerintahan,” kata Bambang seusai diskusi buku karyanya Republik Komedi 1/2 Presiden di Warung Komando, Jakarta, Ahad, 10 Mei 2015.

Sejak pemilihan presiden tahun lalu, partai politik terbelah menjadi partai koalisi dan nonkoalisi. Setelah dilantik, Jokowi hanya memberi jatah menteri kepada partai pengusungnya. PDI Perjuangan mendapat jatah 4 menteri, PKB memperoleh 4 menteri, dan Partai NasDem mendapat 3 menteri. Partai Hanura mendapat 2 kursi menteri, dan PPP Romy dengan 1 menteri. Sedangkan PKPI pimpinan Sutiyoso tak mendapat jatah satu pun.

Bambang mengatakan Jokowi sempat menawarkan jatah menteri kepada pimpinan partai nonkoalisi jauh sebelum isu reshuffle menghangat. “Ada keinginan Presiden Jokowi agar KMP dukung Jokowi, nanti KMP akan dimasukkan ke kabinet,” kata dia. “Itulah yang membuat KIH galau.”

Saat ini, sejumlah partai koalisi justru mendorong pemerintah merombak kabinet dengan mengganti menteri di bidang ekonomi. Ketua Bidang Perekonomian PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan kinerja kementerian bidang ekonomi patut mendapat sorotan publik dan sasaran tembak reshuffle. “Koordinasi mereka lemah, kebijakan kurang antisipatif,” kata Hendrawan saat dihubungi kemarin. “Ibu Mega sudah mengantongi nama-nama calonnya,” kata dia.

Sementara Golkar, kata Bambang, memilih terus jadi oposisi. “Walaupun oposisi buktinya kami tetap dukung pemerintah. Misalnya saat pengesahan APBN dan Kapolri,” kata Bambang. Sumber tempo.co (11/5/2015).

Sabda Raja HB X: Besarnya Peran Mistis dan Bisikan Leluhur

Jakarta – Sosiolog Universitas Negeri Yogyakarta, Sugeng Bayu Wahyono, menilai penjelasan Sultan Hamengku Buwono X mengenai isi Sabda Raja pada Jumat pekan lalu merupakan strategi terbaik dalam proses suksesi di Kerajaan Jawa. Apalagi, Bayu juga menilai Sultan menjalankannya karena wangsit leluhur.

“Pola suksesi di Kraton Jawa seperti itu, legitimasi mistis paling utama, baru legitimasi profan,” kata Bayu. Minggu, 10 Mei 2015.

Bayu menjelaskan pada tradisi suksesi raja-raja Mataram Islam dan Kraton-Kraton penerusnya, wahyu Tuhan lewat bisikan leluhur merupakan sumber utama legitimasi. Aspek mistik mengabaikan segala bentuk proses politik yang riil atau profan. “Makanya tidak mungkin terpengaruh dengan pengerahan massa pendukung, justru itu melanggar tradisi,” kata Bayu.

Bayu menambahkan pilihan Sultan terhadap figur penggantinya, yang berasal dari anak kandungnya, bisa jadi bertujuan untuk meredam potensi polemik di internal Kraton. Dia memperkirakan, jika Sultan menunjuk penggantinya dari kalangan adik-adik Raja Kraton Yogyakarta itu, polemik lebih keras akan terjadi. “Di setiap periode suksesi Raja Kraton Yogyakarta selalu ada polemik keras,” kata dia.

Sebagai pengecualian, hanya terjadi pada proses suksesi untuk memilih pengganti Sultan Hamengku Buwono IX. Menurut Bayu, sebabnya tentu mudah ditebak karena saat itu masa Orde Baru. “Karena konflik haram di masa Orde Baru,” kata peneliti budaya Jawa tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu isi Sabda Raja I yang selama ini dipermasalahkan oleh sebagian adik-adik Sultan adalah soal penggantian gelar Raja Kraton Yogyakarta. Gelar itu ialah Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senapati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng, Langgeng Ing Toto Panoto Gomo.

Sabda Raja I menghapus gelar lama Sultan yang selama ini tercatat dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY. Nama gelar itu ialah Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat.

Adapun Sabda Raja II berisi tentang pemberian gelar baru kepada putri pertama Sultan Gusti Kanjeng Ratu Pembayun. Pembayun menerima gelar GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Karena menerima gelar itu, Pembayun diperintahkan untuk duduk di atas Watu Gilang atau berarti dia dipilih sebagai calon pengganti Sultan. Sumber tempo.co (11/5/2015).

Tjipta Lesmana: Jokowi, Presiden Hasil Survei

Jakarta – Guru besar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Tjipta Lesmana, membandingkan Presiden Joko Widodo dengan enam Presiden Indonesia sebelumnya. Menurut dia, Jokowi tak memiliki bekal apa pun untuk menjadi presiden, kecuali dari hasil survei.

Jokowi is leader by survey. Dia tak modal apa-apa kecuali itu,” ucap Tjipta dalam diskusi buku karya politikus Golkar, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Ahad, 10 Mei 2015.

Tjipta mengatakan karakteristik Jokowi sangat berbeda dengan Presiden Indonesia sebelumnya. Misalnya, Presiden Indonesia pertama Sukarno merupakan presiden yang tumbuh karena nasionalisme dan jasanya mendirikan negara. “Soekarno is leader by nation,” ujarnya.

Presiden Indonesia kedua Soeharto memimpin karena krisis. “Dia ada karena krisis gerakan 30 September dan krisis berikutnya,” tutur Tjipta.

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, kata Tjipta, adalah tipe presiden yang diangkat karena konstitusi. Habibie diangkat untuk menggantikan Soeharto, yang mengundurkan diri dan telah menjabat selama 32 tahun.

“Selanjutnya, Gus Dur (Abdurrachman Wahid) adalah leader by accident,” ucapnya. Megawati Soekarnoputri termasuk pemimpin yang diangkat karena konstitusi. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sebagai presiden yang diangkat karena profil ketokohannya.

Menurut Tjipta, presiden yang naik takhta karena survei rentan diintervensi. Pada pemilihan presiden tahun lalu, Jokowi memang selalu unggul dalam beberapa gelaran survei. Para pendukung Jokowi bergerak melalui media sosial.

“Dia tak punya partai dan duit, jadi dukungan itu tak ada yang gratis,” ujarnya. Salah satu dampak intervensi tersebut adalah desakan rakyat agar Jokowi merombak kabinetnya.

Tjipta meminta Jokowi mengganti menteri dengan tokoh yang paham program Nawacita. “Kalau tidak, akan ada reshuffle berikutnya, dan kami prediksi Jokowi jatuh,” tuturnya. Sumber tempo.co (10/5/2015).

Korban Lumpur Lapindo: Pak Jokowi, Saya Sudah Tidak Kuat…

Sidoarjo- Sunarti meraung-raung di tengah ratusan warga sesama korban lumpur Lapindo yang menggelar unjuk rasa, Minggu (10/5/2015). Dia berteriak histeris karena hingga pertengahan Mei 2015, masih belum jelas kapan ganti rugi dibayar Pemerintah Pusat.

Jarene Mei. Mei iku akeh. Taon ngarep ono Mei. Mei kapan? (Katanya Mei. Mei itu banyak. Kapan?),” kata dia sambil berteriak, yang berusaha ditenangkan warga lain.

Berulang kali Sunarti mengungkit janji-janji pelunasan dari PT Minarak Lapindo Jaya dan Pemerintah Pusat. Bagi Sunarti, janji-janji itu membuat dirinya tak kuat menahan beban hidup.

Pak Jokowi, aku wes gak kuat maneh (Pak Jokowi, saya sudah tak kuat lagi),” kata Sunarti.

Para warga yang masuk Peta Area Terdampak (PAT) ini mengaku terus dibohongi. Di berbagai media massa, Pemerintah Pusat selalu mengatakan, Mei 2015 adalah batas pelunasan. Namun hingga pertengahan Mei, belum ada tanda-tanda pelunasan itu.

Anggota Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Maksum Zubair juga hadir dalam aksi itu. Dia mengaku tidak bisa berbuat banyak karena Pemerintah Pusat belum sepakat dengan pihak Lapindo.

“Masalahnya ada di keduanya. Kami di sini tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.

Informasi yang masuk ke Pansus, molornya pencairan ini karena tidak ada titik temu antara pemerintah dan Lapindo. Pemerintah meminta jaminan aset Lapindo sebagai syarat pencairan dana talangan ganti rugi sebesar Rp 781 miliar. Sumber kompas.com (10/5/2015).

 

Ahok Komentar soal Tarif Prostitusi Artis Rp 200 Juta

Jakarta – Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menilai tarif prostitusi artis sebesar Rp 80-200 juta terlalu mahal. Namun, Ahok tidak menyebutkan berapa tarif ideal terkait prostitusi papan atas tersebut.

“Kemahalan tuh,” ujar Ahok dari dalam mobilnya seusai menghadiri acara peringatan hari Waisak Yayasan Buddha Tzu Chi, Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jakarta Utara, Minggu (10/5/2015).

Meski demikian, Ahok menghindari untuk berkomentar banyak soal kasus tersebut. Khususnya saat ditanyakan mengenai dampak dari ringannya ancaman hukuman pidana satu tahun dan denda Rp 15.000 terhadap mucikari RA.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyerahkan kasus tersebut ke pihak berwajib untuk mengusut tuntas. “Itu bukan urusan saya. Tanyakan ke polisi,” tutur Ahok seraya berlalu.

Polres Metro Jakarta Selatan menjerat tersangka RA (32) dengan Pasal 296 jo 506 tentang Prostitusi. RA diduga secara sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh satu pihak dengan pihak lain.

“Sesuai dengan pasal 296, tersangka menjadikan para artis sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Ancamannya pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah,” kata Kasat Reskrim Polres Jaksel, AKBP Audie Latuheru saat dihubungi Kompas.com.

Selain pasal 296, RA juga terancam jeratan pasal 506 dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun. Sebab, RA diduga mengambil keuntungan dari pihak lain menggunakan modus prostitusi.

Kasus tersebut mencuat pascapenangkapan artis AA yang diduga terlibat kasus prostitusi online Jumat (8/5/2015) malam. AA ditangkap bersama RA, di sebuah hotel bintang lima di kawasan Jakarta Selatan.

RA bertugas meminta uang muka atau down payment (DP) kepada pelanggan, sebesar 30 persen dari harga, kisaran Rp 80-200 juta.
Praktik prostitusi yang dilakukan RA tergolong sangat privat. Karena hanya menggunakan layanan BlackBerry Messenger (BBM) dan WhatsApp untuk menawarkan PSK. Sumber kompas.com (10/5/2015).