IHSG Ditutup Menguat, Naik 54,71 Poin

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini ditutup menguat naik 54,71 poin atau 1,08% ke level 5.141,12.

IHSG pagi tadi dibuka berhasil balik arah menguat (rebound) didukung positifnya mayoritas sektor saham. Baca juga:  IHSG Dibuka Naik 6,90 Poin IHSG terangkat 5,06 poin atau 0,10% ke level 5.091,48 dan pada akhir sesi I makin menguat ke 5.149,96 karena data inflasi April yang meski naik, namun sesuai dengan perkiraan.

Sementara IHSG pada akhir pekan lalu ditutup memperpanjang koreksi. IHSG melemah 19,14 poin atau 0,37% ke level 5.086,42. Pelemahan itu seiring dengan memerahnya bursa Asia. Sementara hari ini, bursa Asia ditutup variatif.

Indeks Shanghai naik 38,81 poin atau 0,87% ke 4.480,46; indeks Straits Times melemah 11,57 poin 0,33% ke 3.475,82; indeks Hang Seng tergerus 9,18 poin atau 0,03%4 ke 28.123,82.

Nilai transaksi di bursa Indonesia tercatat sebesar Rp6,44 triliun dengan 5,27 miliar saham diperdagangkan dan transaksi bersih asing minus Rp14,75 miliar, dengan aksi jual asing mencapai Rp3,09 triliun dan aksi beli Rp3,08 triliun. Tercatat 144 saham menguat, 165 saham melemah dan 89 saham stagnan.

Delapan sektor saham hari ini ditutup menguat. Sektor dengan penguatan tertinggi adalah aneka industri yang melonjak 2,81%, diikuti industri dasar tumbuh 2,16%. Sedangkan yang melemah sektor perkebunan anjlok 1,16% dan tambang turun 1,06%.

Adapun saham yang menguat, di antaranya PT Astra International Tbk (ASII) naik Rp250 menjadi Rp7.100, PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) naik Rp250 menjadi Rp7.150 dan PT Mayora Indah Tbk (MYOR) naik Rp75 menjadi Rp25.600.

Sementara saham yang melemah, di antaranya PT Bayan Resources Tbk (BYAN) turun Rp100 menjadi Rp8.075, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) turun Rp800 menjadi Rp49.200 dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turun Rp150 menjadi Rp3.950.

Kejaksaan Segera Gelar Kasus BW di Persidangan

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menggelar persidangan kasus yang menyeret Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto (BW) yang diduga mempengaruhi saksi untuk memberikan kesaksian palsu pada persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony T Spontana mengatakan Zulfahmi Arsyad yang menjadi tersangka dugaan mempengaruhi saksi dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Untuk Zulfahmi telah dinyatakan lengkap dan hari ini penyerahan tahap dua yaitu tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat‎,” ujar Tony di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015).

Sementara itu, Kepala Subdirektorat VI Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel Bolly Tifaona membenarkan bahwa Zulfahmi yang merupakan kerabat Bupati Kotawaringin Barat telah diserahkan ke Kejaksaan berikut barang bukti dan segera masuk ke persidangan.

“Zulfahmi sudah P-21. Tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke kejaksaan. Ia akan segera menjalani persidangan,” ujar Bolly di Jakarta.

Sekedar untuk diketahui, Bareskrim Polri menangkap Zulfahmi di Solo Jawa Tengah Selasa 3 Maret malam. Zulfahmi ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Kotawaringin Barat yang menyeret Bambang Widjojanto (BW).

Lalu Bareskrim Mabes Polri resmi menetapkan adik sepupu Bupati Kotawaringin Barat, Zulfahmi Arsyad, sebagai tersangka dalam kasus pengerahan saksi palsu yang dilakukan BW.Sumber obsessionnews.com (5/5/2015).

Menaker Hentikan Penempatan TKI di 21 Negara di Timur Tengah

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menghentikan penempatan tenaga kerja Indonesia di 21 negara di Timur Tengah. Ke-21 negara itu adalah Aljazair,Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania.

Hanif mengatakan, banyak pelanggaran terkait perdagangan manusia dan norma ketenagakerjaan di 21 negara tersebut. Penghentian itu tercantum dalam sebuah roadmap.

“Dengan adanya roadmap penghentian TKI domestic worker itu maka seluruh pengiriman dan penempatan TKI PRT ke 21 negara Timur Tengah adalah terlarang dan masuk kategori tindak pidana trafficking (perdagangan orang),” kata Hanif saat menyampaikan kebijakan Roadmap Penghentian Penempatan TKI di Luar Negeri Pada Pengguna Perseorangan melalui siaran pers, Senin (4/5/2015).

Hanif juga mengatakan, kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan rekomendasi dari sejumlah duta besar dan KBRI di negara Timur Tengah.

Hanif mengatakan, perlindungan bagi TKI di sektor domestik terutama di negara-negara Timur Tengah dinilai masih sangat kurang. Belum lagi soal budaya setempat yang mempersulit tindakan perlindungan tersebut. Ia mengatakan, sistem ‘kafalah’ yang menyebabkan posisi tawar TKI lemah di hadapan majikan masih berlaku. Akibatnya, banyak TKI yang tak bisa pulang meskipun kontak kerjanya habis karena dilarang majikan, atau dipindahkan ke majikan lainnya.

Selain itu, standar gaji yang diberikan juga relatif rendah yaitu berkisar Rp 2,7-Rp 3 juta/bulan. Jumlah itu setara dengan UMP DKI yang Rp 2,7 juta dan lebih rendah dari UMSK Bekasi yang Rp 3,2 juta/bulan. Hal ini tidak sebanding dengan resiko meninggalkan negara dan keluarga untuk bekerja di luar negeri.

Untuk mengantisipasi dampak kebijakan itu, kata Hanif, pemerintah akan terus meningkatkan peluang kerja di dalam negeri dan mendukung pemberian insentif pada industri padat karya, termasuk menyusun sistem pengupahan bagi pekerja. Sumber kompas.com (5/5/2015).

 

Yusril: Sewenang-wenang Jika KPU Tak Akui Putusan Sela

Jakarta – Ketua tim hukum DPP Partai Golkar Hasil Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus mengakui adanya putusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika KPU menggunakan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengakui kubu Abung Laksono sebagai pihak yang sah untuk mengikuti pilkada serentak, maka lembaga penyelenggara pemilu itu dianggap bertindak sewenang-wenang.

 

“Itu namanya sewenang-wenang pada putusan peradilan. Karena putusan pengadilan itu tidak ada bedanya antara putusan sela maupun putusan akhir,” kata Yusril saat dijumpai di PTUN, Senin (4/5/2015).Pilkada serentak gelombang pertama akan digelar pada Desember 2015. Namun, KPU telah membuka tahapan pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah pada 26-28 Juli 2015 mendatang. Yusril menambahkan, sebelum ada putusan akhir dari PTUN, maka putusan sela tersebut masih berlaku.Adapun isi putusan sela itu menyatakan bahwa pelaksanaan SK Kemenkumham harus ditunda sementara waktu. Dengan demikian, apabila belum ada putusan terkait dualisme kepemimpinan Golkar hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka kepengurusan hasil Munas Riau 2009 yang berlaku.

“Munas Riau sebelum Munas Ancol atau Munas Bali (yang berhak mengajukan calon kepala dan wakil kepala daerah),” tandasnya.

Pada rapat pleno, Kamis (30/4/2015) lalu, KPU telah menyetujui draf peraturan KPU mengenai parpol yang bersengketa. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, Jumat (1/5/2015), mengatakan, rapat itu memutuskan bahwa kepengurusan partai yang memenuhi syarat mengajukan calon pada pilkada adalah kepengurusan partai yang terdaftar di Kemenkumham.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, dalam hal terjadi proses sengketa terhadap keputusan Menkumham, KPU hanya akan berpedoman pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Selain itu, apabila proses peradilan masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka parpol diberi kesempatan untuk melakukan kesepakatan perdamaian atau islah. Hasil islah tetap harus didaftarkan di Kemenkumham sebelum tahapan pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah. Sumber kompas.com (5/5/2015).

 

Presiden Jokowi Tegaskan Izin Rs Dicabut Bila Tak Layani Kis

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan rumah sakit swasta yang tidak mau menerima dan melayani masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) maka izinnya akan dicabut.

Jokowi bahkan menegaskan akan “memaksa” seluruh rumah sakit (RS) swasta di Indonesia untuk menerima dan melayani KIS.

“Ini memang belum semua rumah sakit hanya yang negeri, tapi belum semua rumah sakit swasta bisa terima ini. Semua (nanti) akan saya paksa harus mau terima ini (KIS),” kata Presiden Jokowi di SD Temuwangi 2, Dusun Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Senin.

Pada kesempatan itu, Presiden membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kepada perwakilan masyarakat di Dusun Temuwangi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Ia mengatakan, percuma jika menjadi Presiden tapi tidak tegas.

“Ini tak pekso (ini dipaksa) kalau tidak mau, izin saya cabut. Dadi Presiden ora kendhel. Nggih mboten?” kata Presiden.

Ia berkomunikasi dengan masyarakat setelah menyerahkan kartu-kartu itu kepada perwakilan bahkan sempat berinteraksi dengan para siswa penerima KIP.

Presiden pada kesempatan itu ingin memastikan jangan sampai ada masyarakat yang sakit rapi tidak mendapatkan akses kesehatan.

Presiden menegaskan penggunaan kartu harus berjenjang yakni terlebih dahulu ke Puskesmas kemudian jika sakitnya parah dirujuk ke rumah sakit.

“Jadi urutan harus jelas sakitnya flu jangan ke rumah sakit, ke Puskesmas dulu cek apa flu apa paru-paru kalau diberi rujukan baru ke rumah sakit. Batuk-batuk ke rumah sakit ditolak jangan marah, nesu, nanti rumah sakit penuh dan yang sakit berat tidak tertangani,” katanya.

Ia mengatakan KIS harus dilayani oleh rumah sakit karena sejatinya hal itu dibayar oleh negara.

Kepala Negara meminta jika ada masyarakat pemegang KIS tidak dilayani agar segera melaporkan.

“Ini proses diperbaiki meskipun tidak menutup mata memang masih ada yang suka bentak-bentak, Bu Menkes kalau ada rumah sakit yang sering nolak kartu ini dan tidak ramah langsung diperingatkan,” katanya. (Ant: AA Ariwibowo)

Menteri Susi Siap Jadi Bemper Perikanan Berkelanjutan

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyiapkan dasar konsep dan kebijakan yang kuat dalam pembangunan berkelanjutan sektor kelautan dan perikanan untuk menteri berikutnya.

“Saya siap untuk menjadi bemper untuk perikanan berkelanjutan,” kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin.

Menurut Susi, platform yang kuat akan membuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan lebih jelas dan tidak berubah-ubah kembali.

Dengan ada kejelasan dalam bidang aturan, menteri berikutnya bakal lebih mudah karena berbagai pihak pemangku kepentingan telah mengerti tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan, Indonesia harus memperjelas model pemberian kewenangan perizinan dari beragam hal yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Di dunia ini kewenangan perizinan perikanan hanya ada dua jenis hierarki,” kata Rokhmin di Jakarta, Sabtu (18/4).

Jenis hierarki pertama adalah model hierarki pemberian izin di tingkat pusat dan di tingkat provinsi seperti di Kanada dan Jepang. Dan kedua, adalah pemberian langsung dari tingkat pusat dan juga ke tingkat distrik yang setingkat kabupaten/kota seperti terjadi di Filipina, Thailand, Sri Lanka, dan Malaysia.

Rokhmin mengusulkan agar penghitungan stok ikan dilakukan provinsi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengkritik akurasi perhitungan stok ikan di kawasan perairan Indonesia karena hal tersebut dinilai sangat penting bagi dasar pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.

“Berapa stok ikan itu penting karena menjadi dasar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengambil kebijakan,” tutur Indroyono. (Ant: Jafar M Sidik)

Panglima Tni Nyatakan Wni di Nepal Segera Dipulangkan

Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, mengatakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terkena gempa bumi di Nepal berjalan baik, bahkan akan segera dipulangkan ke Indonesia pada Selasa (5/5).

“Tim evakuasi gabungan sudah mengumpulkan WNI yang selamat di sebuah tempat. Hampir semua WNI yang menjadi korban gempa bumi di Nepal sudah terdata dengan baik,” kata Panglima TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Menurut dia, jika tidak ada halangan WNI yang sudah dikumpulkan tersebut akan dipulangkan ke Indonesia pada Selasa (5/5) dengan menggunakan pesawat Hercules dan Boeing milik TNI Angkatan Udara.

Meski demikian, kata Moeldoko, masih ada sekitar 3-5 WNI yang belum terdeteksi keberadaannya, namum tim gabungan masih terus melakukan pencarian.

“Sangat sedikit yang belum terdeteksi sekitar 3-5 orang. Dari informasi yang kita terima ada tiga orang WNI yang menginap di sebuah hotel yang ditempati runtuh. Ini masih kita cari,” ucapnya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI, menyebutkan tim Gabungan Pencarian dan Evakuasi WNI) di Nepal, yang terdiri dari TNI, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Taruna Hiking Club (THC) mencari 3 (tiga) WNI yang hilang kontak di Nepal, pasca gempa bumi berkekuatan 7,9 skala richter melalui jalur udara pada Minggu (3/5).

Tim Gabungan pencarian WNI di Nepal dipimpin oleh Letkol Pnb Indan Gilang selaku Komandan Misi Evakuasi WNI bersama dengan Kapten Psk Ario Suseno, dan Kapten Sus Santoso serta Sabda Thian dari Kementerian Luar Negeri, dan Benjamin Setiabudi dari Taruna Hiking Club (THC).

Pencarian mulai dilakukan pada Minggu pagi dengan menggunakan Helikopter jenis Choper dari Bandara Tribhuvan pada pukul 06.30 waktu setempat, dan terbang ke arah Timur Laut Kathmandu menuju wilayah Langtang yang berada pada ketinggian sekitar 3.000 meter diatas permukaan laut.

Menurut Letkol Pnb Indan Gilang yang didampingi oleh Duta Besar Indonesia Nepal dan Bangladesh Iwan Wiranata Atmadja dan Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Junjunan Tambunan, mengatakan pencarian WNI melalui jalur udara yang diperoleh berdasarkan analisa sejumlah informasi dan data lokasi terakhir ketiga WNI yang hilang, di fokuskan di tiga tempat yaitu wilayah Dhunce, Langtang dan Kyanjin Gompa.

Tempat tersebut merupakan bagian dari Taman Nasional Langtang di Nepal yang biasa digunakan oleh para pendaki gunung.

“Ada petunjuk baru dari ketiga WNI yang diduga hilang di daerah Langtang, setelah Nepal diguncang gempa. Petunjuk baru tersebut adalah Astrid Bach, seorang warga negara Swedia yang mengaku melihat wajah ketiga WNI sebelum dirinya bertolak ke negaranya,” ujarnya.

Gilang menuturkan, sempat bertemu dengan ketiga WNI yang dinyatakan hilang kontak, yaitu Kadek Andana, Alma Parahita dan Jeroen Hehuwat.

Ketiga WNI itu rencananya akan menginap di Hotel Everest di Langtang, yang berada di ketinggian 3.352 meter di atas permukaan laut. Pada tanggal 24 April 2015, rencananya ketiga WNI tersebut masih akan menginap satu malam lagi di Langtang.

Saat Tim Gabungan Pencarian dan Evakuasi WNI melakukan pengamatan dari udara, kondisi Hotel Everest sudah rusak parah akibat tertimpa longsoran tanah bercampur batu dan salju.

Selanjutnya, Tim melakukan pendaratan di wilayah Langtang yang merupakan salah satu wilayah yang mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa.

Di area sekitar Hotel Everest yang berada di Langtang, Tim SAR setempat menemukan 40 jenazah, terdiri dari 37 warga lokal dan 3 turis asing.

Dari ke-40 jenazah tersebut, tidak ditemukan WNI yang dinyatakan hilang kontak saat terjadi gempa dan mengakibatkan longsor. (Ant: AA Ariwibowo)

 

 

 

‘Ahok Surabaya’ Usulkan Lokalisasi Dihidupkan Kembali

Surabaya – Guna mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS di masyarakat, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) dr. Benyamin Kristianto mengusulkan agar lokaliasasi di Jatim dihidupkan kembali.

Kader Partai Gerindra ini beralasan, dengan adanya lokalisasi akan mempermudah pengawasan terhadap pekerja seks komersial (PSK) dan penyakit menular seksual.

Pria yang akrab dipanggil ‘Ahok Surabaya’ tersebut sepakat dengan langkah Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melokalisir prostitusi di sebuah tempat. (Baca Juga: Muhammadiyah: Beri Sertifikat PSK, Ahok Ngawur!)

“Dengan ditutupnya lokalisasi di Jatim, maka banyak prostitusi terselubung. Banyak PSK menjajakan diri di pinggir jalan, melalui internet, dan di kos-kosan. Ini justru mengkhawatirkan menyebarnya virus HIV/AIDS,” kilahnya kepada obsessionnews.com di Surabaya, Minggu (3/5/2015).

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini mengakui membuat lokalisasi lebih efektif karena dapat mendata PSK, dan mengendalikan perkembangan penyakit HIV/AIDS.

“Tiap bulan PSK-PSK bisa diperiksa. Jadi dapat diketahui siapa yang terjangkit penyakit menular,” kilahnya pula.

Saat ini, lanjut Ahok Surabaya, Jatim menempati urutan ke-2 penderita HIV/AIDS terbanyak. Sementara Bali menempati urutan ke-5. Padahal Bali lebih bebas daripada Jatim yang memerangi prostitusi.

“Di Bali perilaku seksual terlokalisir di pub atau tempat wisata yang mudah dideteksi. Selain itu kesadaran mereka untuk melakukan seks yang sehat sudah sangat tinggi,” terangnya.

Sementara untuk lokasi yang tepat untuk tempat prostitusi, pihaknya sangat tidak setuju jika ditempatkan di dekat keramaian atau perkampungan. Seperti halnya lokalisasi Dolly yang tempatnya di tengah kota dan dekat perkampungan.

Lokalisasi sebaiknya diletakkan di lokasi yang sangat jauh dari perkampungan masyarakat. Karena dapat memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dokter yang memiliki klinik di Sidoarjo ini mengusulkan agar lokalisasi ditaruh di daerah terpencil atau kepulauan. Sumber obsessionnews.com (3/5).

AJI: Pemilik Media Berpotensi Kekang Kebebasan Pers

Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen menyatakan pihak yang paling berpotensi mengekang kebebasan pers pada era reformasi justru pemilik media sendiri -selain juga aparat pemerintah dengan sejumlah aturan dan kebijakannya.

“Pemilik media dengan kepentingannya, mulai dari kepentingan usaha sampai kepentingan politik, sudah terbukti menjadi yang paling besar kemungkinannya menjadi pengekang kebebasan pers,” kata Sekretaris Aliansi Jurnalsi Independen (AJI) Balikpapan Amir Syarifuddin di Balikpapan, Minggu (4/4/2015).

Ia menyatakan hal itu dalam diskusi terbatas memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (Worl Press Freedom Day) di Sekretariat AJI Balikpapan, Jalan Kamboja Nomor 60 Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Ketua Bidang Organisasi AJI Balikpapan Teddy Rumengan mengatakan, idealnya, kepentingan pemilik media sejalan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, jurnalis dimudahkan dalam membuat liputan.

“Masalah akan muncul bila ternyata kepentingan pemilik media berbenturan dengan kepentingan orang banyak,” kata jurnalis senior olahraga di Kota Minyak itu.

Di sisi lain, peserta diskusi sepakat bahwa jurnalis harus profesional dan berpegang pada kode etik dalam pekerjaannya sehari-hari. Prinsip-prinsip seperti “cover both side” atau meliput semua pihak yang terkait, terutama bila berkenaan dengan konflik harus dipegang teguh dan diupayakan semaksimal mungkin.

Menurut catatan AJI Indonesia, sejak 1992 terdapat 1.123 jurnalis di seluruh dunia terbunuh karena aktivitas jurnalistiknya. Sebanyak 19 orang di antaranya terbunuh di tahun 2015 ini.

Sementara di Indonesia, ada delapan kasus kematian jurnalis yang belum diusut tuntas oleh kepolisian, ditambah 37 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang 3 Mei 2014 hingga 3 Mei 2015.

“AJI dalam posisi untuk terus menuntut polisi segera mengusut tuntas kasus-kasus itu, dan menyerukan agar tidak terjadi kasus serupa,” kata Ketua AJI Balikpapan Novi Abdi, mengutip pernyataan pers Ketua AJI Indonesia Suwarjono.

Di Balikpapan sendiri, meski kasus kekerasan terhadap jurnalis sebagai korban utama tergolong minim, namun tetap terjadi.

Kasus terakhir adalah kejadian pemukulan oleh Bripda Irfan Ramita dari Polres Balikpapan yang menimpa Edwin Agustyan, jurnalis Kaltim Post saat kisruh demonstrasi mahasiswa menolak UU Pilkada di depan DPRD Balikpapan, 10 Oktober 2014. Sumber kompas.com (4/5).

 

Ditertibkan, PKL Tanah Abang Sebut Direlokasi ke Blok G Bukan Solusi

Jakatra – Penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Jakarta Pusat di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu (3/5/2015) pagi diwarnai aksi protes para pedagang kaki lima (PKL). Para pedagang menilai penertiban sangat tidak manusiawi lantaran tidak disertai dengan upaya relokasi PKL.

Protes keras dan keluhan tersebut seperti yang terlihat saat barisan ratusan anggota Satpol PP menyisir sejumlah lokasi marak lapak PKL di sepanjang Jalan Jatibaru X, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Baru saja menginjakkan kaki di tengah kawasan ruko sisi selatan gedung utama Pasar Tanah Abang, para pedagang terlihat segera bangkit dan mencoba menghalangi penertiban yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede.

Walaupun mengaku bersalah karena menempati area publik, seperti badan jalan dan saluran air, tetapi para pedagang menganggap penertiban kurang tepat karena tidak disertai dengan solusi.

“Mereka (pemerintah-red) main bongkar saja, tetapi enggak kasih kita solusi, apa itu yang namanya bijaksana. Apalagi, bulan puasa tinggal sebulan lagi, bulan ini lagi ramai-ramainya yang beli,” kata Alvin, salah satu pedagang di lokasi.

Keluhan lainnya pun disampaikan oleh koordinator pedagang Tirta Maestro. Menurut dia aksi pembongkaran ini bukanlah hasil musyawarah yang sebelumnya dilakukan Pemkot Jakarta Pusat dengan para perwakilan pedagang sebelum penertiban dilakukan.

Para pedagang sebelumnya hanya diinformasikan seluruh kawasan Jalan Jatibaru X hanya akan ditata tanpa pembongkaran.

“Kita memang sudah berdiskusi soal penataan kawasan ini, tetapi bukan dibongkar. Tetapi nyatanya enggak benar ini, mana keadilan, mana solusi supaya pedagang bisa nyambung kembali,” kata dia setengah berteriak.

“Kalau pun memang mau direlokasi ke pasar Blok G, itu bukan solusi. Karena, kondisi pasar sepi, enggak jaminan kita bisa bertahan di sana. Lagipula, langganan pasti lebih milih ke sini (Jalan Jatibaru X-red) karena gampang diakses,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede membantah keterangan para pedagang yang menyebutkan jajarannya melakukan penertiban tanpa memberikan solusi.

Kata dia, para pedagang yang sudah terdata akan direlokasi ke dalam gedung Blok G Pasar Tanah Abang.

Selain dapat mencegah kembali turunnya PKL ke jalannya, upaya relokasi PKL tersebut pun dinilainya dapat meramaikan kondisi Blok G Pasar Tanah Abang yang sepi saat ini.

“Totalnya ada 57 kios yang ditertibkan hari ini, seluruhnya sudah didata dan rencananya akan ditempatkan ke dalam Blok G,” kata dia.

Guna mengakomodir kehadiran PKL tersebut, dia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak PD Pasar Jaya untuk mempersiapkan los ataupun kios di dalam pasar. Seluruh fasilitas seperti, toilet, eksalator dan sarana lain dijaminnya akan beroperasi secara optimal.

“Semuanya sudah dipersiapkan, saya akan jamin tangga jalan akan difungsikan sebagaimana semestinya, kalau mereka kembali,” kata Mangara.

Upaya pencegahan teknis mulai dari pengawasan maupun penindakan akan terus dilakukan Satpol PP Jakarta Pusat. Penjagaan akan dilakukan sepanjang hari secara bergantian.

“Lokasi ini akan kami jaga dan jika ada yang mendirikan lapak atau kios langsung kami bongkar, kan sudah kami siapkan tempat di Blok G, jadi tidak ada alasan lagi.” Sumber kompas.com (3/5).