Bangun Sitohang: Pancasila adalah Filsafat Politik NKRI

Bangun Sitohang: Pancasila adalah Filsafat Politik NKRI

47
0

SEMUA ORANG cenderung mudah mengucapkan NKRI harga mati bahkan dengan bahasa militansi Kami garda terdepan bela Pancasila, bela NKRI.

Semua ucapan tersebut kita acungkan jempol dan apresiasi untuk sebuah pengakuan. Pertanyaan sederhananya, bagaimana konkretnya implementasi ucapan tersebut dalam keseharian hidup bebangsa dan bernegara? Jawabannya cukup sederhana yaitu jalankan sikap kita sebagai WNI dengan konsep nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan filsafat politik NKRI. Melalui nilai-nilai Pancasila kita dapat mengkoreksi langkah-langkah politik khususnya menyangkut akan hak dan kewajiban setiap WNI.

Filsafat politik NKRI sejatinya dimaknai untuk terus mencari kebenaran sikap dan perilaku kita dalam membangun politik yang demokratis menurut semangat Keindonesiaan (jatidiri bangsa) sesuai idiologi Pancasila.

Melalui tulisan ini setidaknya kita memetakan kondisi politik NKRI saat ini terutama menyongsong tahun politik pada Pemilu 2019. Jika kita mengambil potret politik kita saat ini, sepertinya kita terjebak dalam kompetisi kontestasi politik yang terkesan mengabaikan sila Pancasila terkait nilai-nilai keberadaban sebagai sesama anak bangsa.

Contoh konkretnya masih terdapat konten informasi yang bersifat HOAKS, ujaran kebencian, saling klaim paling benar dengan saling menyalahkan, dan membuat pernyataan politik dalam istilah-istilah konfrontatif yang tidak menggambarkan pendidikan politik yang santun. Gambaran Perilaku politik yang demikian konotasinya merusak sendi-sendi nilai Persatuan Indonesia.

Jika kita mau belajar dengan pengalaman sejarah, mengapa sebelum merdeka (1908-1928) kita bisa bersatu, tentu jawabnya karena kita punya tujuan yang sama yaitu MERDEKA. Selanjutnya mengapa pasca merdeka kita terkesan terpecah belah sehingga kita berselisih di tahun 1965? Karena kita berpikirnya tidak sama tujuan saat itu (1945 – 1965), tetapi cenderung berpikirnya terkotak-kotak dengan pandangan kebenaran masing-masing baik itu menurut konteks relijius maupun konteks sosiopolitik (suku dan budaya politik sektarian) dan bahkan lebih konyol lagi menonjolkan sikap kelompok dan merasa paling berjasa dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari sejarah tersebut apa yang kurang dari sikap dan perilaku politik kita terutama dalam konstelasi politik NKRI saat ini?

Sebenarnya kalau kita mau jujur melihat sejarah bangsa, tidak jauh beda (segambar) dengan pasca kemerdekaan, bahwa kita saat ini lebih banyak berpikir sektarian dan mengabaikan nilai persatuan Indonesia bahkan mengarah pengabaian nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan, kesetiakawanan sosial.

Implikasi negatifnya yang bisa kita saksikan dengan situasi tersebut adalah maraknya ujaran kebencian dan penyebaran isu-isu permusuhan antar kelompok bahkan cenderung juga mengabaikan semangat kemajemukan dalam konsep nusantara sehingga perilaku politik kita tidak mencerminkan konsep kebenaran (filsafat) politik NKRI.

Kondisi ini tentu tidak terjadi begitu saja tetapi secara sosiopolitik karena kita tidak merawat proses berbangsa dan bernegara sesuai filsafat Pancasila dan bahkan norma UUD 1945 dalam perubahannya cenderung mengarah pada kepentingan politik temporer dengan filsafat politik di luar nilai-nilai Pancasila, itulah sebabnya kita cenderung membuat perubahan UUD 1945 bukan atas penjiwaan dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam perjanjian luhur Pancasila tetapi ” nilai luar” yang tidak sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia.

Contoh konkret, nilai kerakyatan yang dasarnya adalah dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan bukan dengan bentuk siapa kuat yang menang (VOTING). Contoh ini menggambarkan satu bentuk norma UUD 1945 yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Bisa jadi inilah cikal bakal inkonsistensi moral pancasila.

Di satu sisi kita tabu dengan istilah mayoritas dan minoritas tetapi dalam perilaku politik, kita membuat pengambilan keputusan politik yang menggambarkan siapa suara terbanyak akan jadi pihak yang kuat, padahal kita adalah bangsa dengan konsep sosiopolitiknya yang Bhineka Tunggal Ika, majemuk dalam prinsip gotong royong. Inilah satu dari sekian banyak anomali filsafat politik NKRI yang tidak berpedoman dengan nilai perjanjian luhur Pancasila. (Endi)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY