Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pelaksanaan Musyawarah Nasional Dewan Pimpinan Nasional Srikandi Pemuda Pancasila (DPN Srikandi PP) yang akan digelar pada Desember 2021. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi momen untuk membangkitkan kepemimpinan perempuan dalam mencapai kesetaraan. Terlebih saat ini, UN Women melaporkan pandemi meningkatkan jumlah kekerasan dan PHK terhadap perempuan.
“UN Women melaporkan, pandemi COVID-19 selain menyebabkan krisis kesehatan dan ekonomi, juga turut menyebabkan krisis sosial berupa meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, beban kerja domestik, dan menyebabkan lebih banyak perempuan kehilangan pekerjaan. Kondisi di Indonesia juga tidak jauh berbeda. LBH APIK mencatat selama pandemi COVID-19 periode 16 Maret-November 2020, tercatat ada 710 kasus pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (1/11/2021).
Usai menerima DPN Srikandi PP, Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan kemudahan mengakses pendidikan menjadi salah satu kunci agar perempuan Indonesia bisa meningkatkan kualitas dan kapabilitasnya.
Soal pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan dalam Profil Perempuan Indonesia 2020, masih terjadi kesenjangan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari jumlah rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas.
Dalam hal ini, RLS penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan. Bahkan, RLS laki-laki sudah melampaui target RPJMN 2015-2019 yaitu 8,8 tahun sedangkan untuk perempuan belum dicapai. Meski demikian, Bamsoet menyebut jumlah perempuan yang terlibat di dalam parlemen mengalami peningkatan.
“Di balik berbagai kekurangan, ada satu hal yang patut disyukuri. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen secara nasional cenderung terus meningkat. Pada tahun 2019 perempuan di parlemen mencapai 20,52 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang hanya 17,32 persen. Berdasarkan distribusi provinsi, hanya terdapat 9 provinsi yang persentase keterlibatan perempuan di parlemen lebih tinggi dibandingkan angka nasional, yaitu provinsi Kalimantan Tengah (35,56 persen), Sulawesi Utara (28,89 persen), Sulawesi Selatan (27,71 persen), Gorontalo dan Maluku Utara (26,67 persen), Sulawesi Tengah (24,44 persen), Maluku (23,26 persen), DKI Jakarta (21,7 persen) dan Sumatera Selatan (21,33 persen),” jelasnya.
Lebih lanjut Bamsoet menjelaskan peran perempuan di tingkat dunia saat ini juga terus diakui dan dianggap penting. Hal ini terlihat dari sosok Dr Okonjo-Iweala dari Nigeria yang menjadi Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Kristalina Ivanova Georgieva-Kinova dari Bulgaria yang menjabat Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), serta Kamala Harris sebagai Wakil Presiden Perempuan pertama di Amerika Serikat.
Sementara di Indonesia, saat ini pemerintah juga telah memberi kesempatan yang sama bagi perempuan. Salah satunya dengan melantik dengan menempatkan perempuan di posisi strategis, termasuk menteri.
“Presiden Joko Widodo juga senantiasa memberikan kesempatan kepada perempuan Indonesia untuk menempati posisi strategis di berbagai pos kementerian/lembaga hingga BUMN. Tercatat pada Kabinet Indonesia Maju (2019-2024), ada lima perempuan dari 34 pos kementerian. Bahkan pada Kabinet Kerja (2014-2019), Presiden Joko Widodo melantik 9 perempuan menjadi menteri, tidak hanya terbanyak sejak Indonesia merdeka, melainkan juga terbanyak di dunia,” pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut turut hadir pengurus DPN Srikandi PP di antaranya, para Wakil Ketua Umum Marini Soerjosoemarno, Baby Zelvia dan Juni S.
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-5792649/bertemu-srikandi-pemuda-pancasila-bamsoet-dorong-kepemimpinan-perempuan