BPKH Rencanakan Investasi di Tanah Wakaf Aceh di Mekkah, Warga Aceh Minta...

BPKH Rencanakan Investasi di Tanah Wakaf Aceh di Mekkah, Warga Aceh Minta Ini Tanggapan Yusril dan Mantan Wagub Aceh

108
0

JAKARTA – Tanah wakaf Aceh yang berada di Mekkah seketika menjadi perbincangan hangat. Lokasinya di Ajyad, yang hanya berjarak sekitar 400 meter dari Masjidil Haram, Mekkah, memang sangat strategis. Tidak mengherankan ketika terlontar keinginan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menginvestasikan dana haji di lokasi tersebut, berbagai pihak langsung memberikan reaksi penolakan.

Rencana investasi di tanah wakaf Aceh itu mengemuka usai Kepala BPKH Anggito Abimanyu menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, Jumat (9/3) lalu.

“Kami akan bertemu dengan beberapa pihak investor di Arab Saudi untuk melakukan administrasi, yang paling dekat adalah (investasi) dengan tanah wakafnya Aceh,” jelasnya kepada awak media.

Masyarakat Aceh segera bereaksi, mereka antara lain meminta pendapat pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

“Kalau itu merupakan tanah wakaf yang diserahkan oleh muwaqif dengan niat yang dilafazkan untuk kepentingan orang Aceh, dan sepanjang keberadaannya tanah tersebut dikelola oleh nazir yang telah berganti generasi namun tetap dimanfaatkan untuk tujuan semula, maka menurut pendapat saya niat asal dari muwakif tetaplah harus berlaku,” jelas Yusril.

Jadi menurutnya, kemanfaatan tanah tersebut tetaplah untuk kepentingan orang Aceh yang menunaikan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya. Keberadaan masyarakat Aceh dapat digolongkan sebagai kesatuan masyarakat adat yang hingga kini keberadaannya masih ada sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945.

Pada waktu wakaf diikrarkan, lanjut Yusril, Kesultanan Aceh masih eksis, kemudian runtuh akibat perang dengan Belanda. Setelah itu Republik Indonesia kemudian berdiri dan wilayah Aceh menjadi bagian dari wilayah RI.

“Pergantian kekuasaan politik di Aceh, dalam pandangan saya, tidaklah menggugurkan niat dan ikrar muwakif semenjak awal bahwa tanah yang diwakafkan adalah untuk kepentingan orang Aceh, terlepas dari kekuatan politik mana yang berkuasa di Aceh,” tegas Yusril.

Hal ini karena menurut Yusril, keberadaan masyarakat Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih eksis, dituangkan dengan jelas baik dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam maupun dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berlaku sekarang.

Karena masih berada di Papua, Yusril menjanjikan akan membahas masalah wakaf ini agak mendalam, baik dari sudut hukum Islam maupun dari sudut hukum Indonesia.

Sementara itu mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar melalui aplikasi WhatsApp mencoba ikut menjelaskan persoalan tanah wakaf Aceh, termasuk secara historis.

“Dulu perwakafan oleh Aceh itu terjadi di Saudi manakala Saudi masih menjadi bagian dari negara Turki Usmani, sedangkan Aceh merupakan negara merdeka yang berafiliasi dengan Turki Usmani. Karena Saudi menerapkan syariat Islam secara ketat dan tidak kompromi pada urusan-urusan yang sudah pasti, maka mereka menyelamatkan wakaf Aceh itu, meski Saudi sudah menjadi negara dan Aceh justru menjadi bagian dari Indonesia,” ungkap Nazar.

Nazar juga menceriterakan bahwa ketika duta besar Indonesia di Arab Saudi dijabat Ismail Sunni yang orang Aceh, Pemerintah RI pernah berupaya hendak menjadikan tanah wakaf itu menjadi milik Pemerintah RI. Upaya itu gagal, karena dalam urusan fiqh, Pemerintah Saudi sangat ketat.

“Bahkan semasa saya menjadi Wagub Aceh bertemu dengan Pemerintah Saudi dan nadhir wakaf Aceh di Mekkah, kami mewacanakan agar tanah wakaf Aceh dikelola Pemda Aceh juga tidak bisa. Karena mekanisme pengelolaan wakaf sudah ditetapkan oleh Mahkamah Syariah, yakni harus melalui badan khusus/nadhir wakaf,” tambah Nazar.

Sedangkan terkait investasi dengan memanfaatkan aset wakaf Aceh di Mekkah, menurut Nazar hanya memungkinkan jika nadhir wakaf mengizinkannya, sejauh tidak bertentangan dengan hukum syariah. Namun hasilnya tetap dikelola oleh nadhir waqaf.

“Saat ini beberapa lokasi tanah pengganti tanah wakaf itu memang diinvestasikan dalam bentuk hotel oleh pengusaha Saudi dan hasilnya secara rutin dibagi ke jamaah haji, membeli tanah-tanah lain seperti di lokasi al Aziziah Janubiyah, membeli beberapa bangunan penginapan di Mekkah yang kesemuanya dikelola nadhir wakaf dengan jujur,” terang Nazar.

Nazar memprediksi keinginan BPKH untuk mengelola tanah wakaf Aceh di Mekkah itu tidak mudah melakukannya.

“Apalagi Pemerintah Saudi paham sekali terkait kultur pengelolaan harta agama di Indonesia yang sering bermasalah, berani dihilangkan dan diselewengkan,” tegasnya. (Jek)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY