Srikandi Pemuda Pancasila Tegaskan Kedaulatan Pangan Jangan Hanya Menjadi Slogan

Pemerintah Jakarta – Srikandi Pemuda Pancasila menegaskan kebijakan pemerintah bahwa kedaulatan pangan menuju Indonesia Hebat jangan hanya menjadi slogan politik sesaat. Melainkan kebijakan itu harus menjadi perhatian serius untuk petani Indonesia agar bisa sejahtera di tanah air. Peningkatan kesejahgteraan itu hanya bisa dicapai jika pemerintah memberikan dukungan penuh dan subsidi berkelanjutan terhadap produk-produk yang dihasilkan petani.

Pesan itu disampaikan Ketua Umum Srikandi Pemuda Pancasila, Hj. Sarimaya SE, ketika menghadiri di Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Ke-2 HKTI bertema Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Hebat di Balai Kartini, Jakarta Rabu (8/4).

Menurut Sarimaya, sudah saatnya pemerintah memberkan proteksi terhadap produk-produk petani. Tanpa proteksi itu akan sangat sulit petani bisa lepas dari belenggu impor produk pertanian.

“Afirmasi kebijakan pertanian harus merupakan bentuk perhatian dari revolusi mental Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” pinta Sarimaya yang didampingi Wakil Ketua Srikandi Pemuda Pancasila, Irma Susanny.

Dia melihat, dengan afirmasi politik pertanian yang berfihak kepada petani diharapkan dalam jangka panjang, Indonesia bisa dan mampu berjaya di tanah air bahkan bisa mengekspor kembali ke pasar internasional.

“Proteksi produk pertanian juga bisa mempercepat pencapaian ketahanan pangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar ketika membacakan pidato Presiden Jokowi pada saat Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional ke-2 HKTI di Balai Kartini itu mengatakan bahwa untuk mencapai kedaulatan pangan, pemerintah akan menyediakan dana subsidi pupuk dan subsidi benih.

“Penyediaan dana subsidi pupuk setara Rp 28 triliun, subsidi benih Rp 2 triliun untuk areal 5 juta hektare, selain itu juga akan dilakukan perbaikan peraturan presiden mengenai peraturan benih,” tandasnya.

Menurut Marwan, tema Rakornas HKTI ‘Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Hebat’ sudah sesuai dengan visi pemerintah saat ini. Pemerintah, lanjut dia, ingin mempercepat swasembada padi, jagung, dan kedelai dan melakukan optimalisasi lahan dan penyediaan lahan.

Politikus PKB tersebut berharap, HKTI betul-betul mampu melindungi dan memberikan spirit kepada seluruh petani di Indonesia.

Sementara itu, Ketua HKTI Oesman Sapta Odang mengaku kagum dengan pemerintah saat ini yang menugaskan Menteri Desa PDTT Marwan Jafar untuk datang dalam acara Rakornas HKTI ke-2. “Karena petani masih berada di daerah tertinggal, petani perlu di dorong, kita ingin membangkitkan petani untuk menekan impor. Kemakmuran itu hanya bisa didapat, ketika petani itu makmur,” ujarnya. (zul)

TNI Tambah Altusista Terbaru

Jakarta – TNI Angkatan Udara berencana menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mendukung pertahanan wilayah udara Indonesia.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan sampai akhir 2014 TNI Angkatan Udara sudah punya 16 unit pesawat Sukhoi SU-30 dan lima unit pesawat F-16.

“Kedepan kita punya rencana dan strategi ingin pesawat early warning (peringatan dini) yang bisa meng-cover kegiatan wilayah operasi udara,” katanya usai gladi bersih persiapan peringatan ulang tahun TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa.

TNI Angkatan Udara juga berencana memperbanyak radar supaya bisa mencakup seluruh wilayah, dari Sabang sampai Marauke.

KSAU mengatakan TNI Angkatan Udara membutuhkan 32 radar namun baru memiliki 22 radar.

“Dua radar juga sudah datang tahun ini. Setiap tahun terus bertambah, sampai kita bisa meng-cover seluruh wilayah NKRI,” ucapnya.

TNI Angkatan Udara juga mengusulkan pengadaan dua jenis pesawat tempur generasi kelima, Sukhoi SU-35 buatan Rusia dan pesawat tempur F-16 Block 70 buatan Amerika, untuk menggantikan pesawat jenis F-5 yang sudah tidak layak terbang.

“TNI AU sudah mengkaji Sukhoi 35 dan pesawat F-16 Block 70. Ini generasinya jelas di atas pesawat-pesawat tempur yang kita punya saat ini,” ujarnya.

TNI Angkatan Udara sudah menyampaikan kajian itu ke Kementerian Pertahanan dan sekarang sedang menunggu keputusan kementerian.

“Kita tidak beli langsung satu skuadron. Secara bertahap. Kan negara luar juga bikin pesawat tempur terbatas. Semua pabrikan di dunia misalnya, mereka bikin 20 unit, nah setelah negosiasi antara pemerintah maka empat unit bisa dijual untuk Indonesia,” ucapnya.

Sebelum pesawat Sukhoi SU-35 atau F-16 Block 70, TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat F-5 yang masih bisa beroperasi.

“F-5 masih bagus sampai 2020, tapi memang sudah tidak bisa combat,” ucapnya. (Ant/ Maryati)

Kecewa dengan Jokowi, Aliansi TKI Tagih Janji Jokowi-JK

Jakarta – Penerapan Moratorium penempatan TKI informal atau sektor rumah tangga ke hampir seluruh negara di Timur Tengah yang berjalan hampir 4 tahun ini menuai kritik dari sejumlah aktivis TKI. Moratorium yang merupakan kebijakan sefihak atas kerja warga negara telah menyebabkan pembumihangusan harapan bagi warga negara dari masyarakat miskin yang berada di pedesaan.

“Besok akan mendatangi istana dan DPR untuk menagih janji Jokowi-Jusuf Kalla ketika pada Pemilihan Presiden tahun 2014 lalu berjanji untuk melindung TKI dan meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Penggiat TKI, M. Ali Ridho, salah seorang koordinator Aliansi TKI Menggugat Menangih Janji Jokowio-JK di Jakarta, Senin (6/4/2015).

Sejumlah aktivis TKI turut hadir seperti Ketua Formigran, Jamaluddin Suryahadikusumah, aktivis TKI, Yusri Al Bima, dan sejumlah Calon TKI.

Menurut Ali, pihaknya memang merencanakan akan menggelar aksi demo damai di depan istana negara pada esok, Selasa (7/6/2015). Tujuannya, untuk mengingatkan Jokowi-JK bahwa ada sejumlah janji yang belum dipenuhi oleh Presiden dan Wakilnya terkait soal perlindungan TKI.

“Kami akan mengantarkan para calon TKI dan keluarga TKI untuk menagih janji Jokowi-JK,” ujar Ali.

Dijelaskannya, Jokwi-JK pada saat kampanye pemilihan presiden tahun lalu berjanji akan meningkatkan perlindungan dan peningkatan ketrampilan CTKI di dalam negeri. Kenyataanya, kebijakan yang ditempuh Jokowi justru berbalik yaitu dengan akan men-stop penempatan TKI sektor rumahtangga ke seluruh negara penempatan TKI. Padahal, tugas negara seharusnya melindungi warganya termasuk TKI yang akan bekerja ke luar negeri. Kedua, adalah hak TKI mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri. Para TKI ini berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga bisa ke perguruan tinggi.

Senada dengan Ali, mantan Satgas Perlindungan TKI era Presiden SBY, Jamaluddin merasa kecewa dengan Presiden Jokowi yang miris dengan pekerjaan TKI sebagai pekerja rumah tangga. Menurutnya, pekerjaan TKI ini tidak boleh dihina karena di luar negeri pekerjaan ini merupakan profesi yang harus dihargai.

“Pekerjaan TKI adalah profesi yang harus diapresiasi dan dilindungi,” tegasnya.

Jamal melihat, bahwa tugas pemerintah seharusnya mendorong regulasi perlindungan TKI baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan itu, merupakan konsekwensi dari upaya pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya pada 12 April 2012.

“Jadi, ratifikasi itu harus diimplementasi kan dengan regulasi perlindungan buruh migran di dalam dan di luar negeri,” tegasnya.

Sementara itu, Aktivis TKI, Yusri Al Bima juga menilai bahwa sampai saat inipemerintah Indonesia tak kunjung melakukan harmonisasi konvensi tersebut dengan kebijakan nasional terkait buruh migran, terbukti UU nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan buruh migran hingga kini belum tuntas untuk direvisi.

Dari kaca mata calon TKI asal Sukabumi yang turut memberi pernyataan, Nani Sumiaty (39), pemerinmtah sebaiknya membuka kembali penempatan TKI ke Arab Saudi.

“Saya mohon kepada bapak Jokowi, agar penempatan kembali ke Timur Tengah segera dibuka,” paparnya Nani yang pernah bekerja ke Arab Saudi sebelumnya.

Keinginan untuk bekerja ke Oman kini terganjal. Pasalnya, semua Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang menempatkan ke Oman kini tidak lagi ada TKI yang diberangkatkannya.

“Saya mendaftar ke perusahaan di Jakarta ternyata penempatan TKI keTimteng masih tutup. Padahal ini adalah kesempatan kami terbaik untuk mencari nafkah guna menyekolahkan 5 orang anak kami kami ke jenjang yang lebih tinggi,” harapnya.

Sejumlah elemen TKI yang tergabung dalam Aliansi TKI Menggugat Menangih Janji Jokowio-JK yaitu masyarakat Calon TKI, Gabungan eks TKI, Gabungan Keluarga TKI, Gabungan Relawan Jokowi-JK Peduli TKI & Regulasi, Kesatuan Aksi Mahasiswa & Pemuda Indonesia Peduli TKI, Perhimpunan Rakyat Nusantara, Gabungan Aktifis Pegiat Peduli TKI & HAM, dan Laskar Bela Rakyat. (zul)

Akbar Faizal Curhat soal Rencana Luhut Rekrut Alumnus Harvard

Jakarta – Anggota DPR-RI asal Sulsel Akbar Faizal (47), mencurahkan isi hatinya terkait dengan rencana pengangkatan beberapa alumnus dari Universitas Harvard di dalam Kantor Staf Kepresidenan. Curhatan yang diduga berasal dari pesan jejaring sosial mantan anggota Tim Transisi itu kemudian menyebar di media sosial.

Apa isi surat anggota Fraksi Nasdem, yang kini berada di komisi III DPR itu? Berikut kutipan lengkapnya (dengan beberapa perbaikan typo text);

Saya sebenarnya pernah ingin mempersoalkan lembaga bernama Kastaf ini sebab sejujurnya “tak ada” dalam perencanaan kami di Tim Transisi dulu. Sekadar menginfokan ke Anda, Mas, bahwa Tim Transisi itu dibentuk Pak Jokowi untuk merancang pemerintahan yang akan dipimpinnya.

Tapi saya sungguh tak nyaman mempersoalkan itu sebab akan dituding macam- macam.

Misalnya, “Akh…karena AF (Akbar Faisal) kecewa tidak jadi menteri dan lain lain. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang ingin saya pertanyakan.

Termasuk surat presiden ke DPR tentang Komjen (Pol) Budi Gunawan yang disusul kontroversi lainnya.

Kemana para pemikir Tata Negara di sekitar Pak Jokowi sekarang? Yang kudengar selanjutnya malah pengangkatan Refly Harun sebagai Komisaris Utama Jasa Marga.

Mungkin Bu Rini anggap Refly sangat paham soal Tol kerena setiap hari melalui macet –persoalan yang Pak Jokowi katakan dulu akan lebih mudah menyelesaikannya sebagai presiden ketimbang sebagai Gubernur DKI– dari rumahnya (Refly) di Buaran sana.

Mas Yanuar, sebagai anggota DPR pendukung pemerintah dan Insyaallah punya peran (meski sangat kecil) terhadap kemenangan Jokowi -JK, saya ingin kalian di Istana fokus pada tugas yang lebih membumi.

Misalnya, jangan biarkan kami di DPR dihajar bagai sand zak (karung latihan tinju) oleh orang-orang Prabowo dalam kasus kebaikan tunjangan mobil pejabat, misalnya, hanya karena kalian tak mampu berkomunikasi dengan kami di DPR (atawa parpol pendukung).

Ini juga satu soal sendiri karena terbaca dengan kuat kalau kalian di ring 1 presiden kini sukses melakukan deparpolisasi dan atau gagal meyakinkan publik akan seluruh keputusan-keputusan presiden/pemerintah.

Soal sesepele ini tak perlu kualitas Harvard. Saya merasa mengenal beberapa orang di Istana Negara tempat Anda berkantor sekarang. Entah apa mereka (masih) mengenal saya sekarang. Tapi saya nggak memikirkannya.

Saya hanya minta kalian disana berhenti melakukan hal yang tak perlu seperti deklarasi soal Harvard yang akan masuk Istana itu.

Sekali lagi, saya sebenarnya tak perlu menulis panjang lebar seperti ini hanya untuk menanggapi soal Harvard ini.

Tapi saya harus lakukan sebagai berikut; menurutku kalian makin jauh dari seluruh rencana awal kita. Dan sayangnya, seluruh rencana awal itu saya pahami dan terlibat di dalamnya.

Saya sekuat mungkin berusaha menghindari kalimat-kalimat keras untuk memahami apa yang kalian lakukan di sana. Tapi sepak terjang kantor Mas Yanuar bernama Kastaf Kepresidenan itu makin jauh.

Terakhir, saya sarankan agar menahan diri dalam memberikan masukan ke presiden. Jangan racuni pikiran presiden yang polos ini dengan permainan yang dulu kami hindarkan beliau lakukan meski kadang gregetan lihat langkah-langkah tim Prahara.

Terkhusus dengan Pak Jusuf Kalla (JK), saya minta kalian berikan rasa hormat.

Tanggal 9 Juli lalu, 53% penduduk Indonesia memilih Jokowi – JK dan bukan Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan.

Apalagi Anda-Anda yang bergabung belakangan.

Selamat berakhir pekan.

Jakarta, Sabtu, 4 April 2015

Kemenhub Peringatkan Lion Air untuk Pahami Prosedur Keterlambatan

Jakarta – Kementerian Perhubungan kembali memperingatkan pihak maskapai Lion Air agar memahami standar operasional prosedur (SOP) penanganan keterlambatan penerbangan terkait hasil audit atas kasus yang terjadi pada Februari 2015.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Suprasetyo mengatakan, para petugas Lion Air harus benar-benar memahami SOP, mulai dari check in counter hingga pusat kendali pesawat dan seterusnya.

“Yang pertama check in, apakah petugasnya sudah menguasai prosedur ini. Kemudian ruang tunggu, boarding, bagasi juga demikian,” kata Suprasetyo di Jakarta, Jumat (3/4/2015).

Suprasetyo memerintahkan apabila terjadi keterlambatan atau delay, bandara berikutnya harus segera antisipasi supaya tidak delay dengan mempercepat boarding.

“Tapi, kalau delay mulai agak panjang, harus dihentikan urutan penerbangannya. Harus ada yang dikorbankan,” kata dia.

Dia menambahkan apabila ada pesawat yang rusak, petugas harus menginformasikan ke terminal area check in agar segera sampai kepada penumpang. “Info ini yang paling penting demi kepastian. Kalau informasi keterlambatan cepat, penumpang bisa memahami dan tidak kesal,” ucapnya.

Dia menambahkan, kalau perlu dilakukan pembatalan penerbangan, sehingga keterlambatan tidak berkepanjangan. “Ternyata pada waktu delay itu, penumpang sudah ada yang naik pesawat, tetapi ada beberapa yang tidak naik, minta kompensasi sehingga tidak terjadi keberangkatan,” kata dia.

Suprasetyo juga menekankan pihak maskapai untuk mencantumkan petugas yang bertanggung jawab dalam mengumumkan keterlambatan. “Kalau di awak pesawat sudah diatur, di terminal sudah ada prosedur tinggal cantumkan siapa yang mengumumkan. Ini yang perlu dirinci agar setiap tahapannya jelas.” ujarnya.

Namun, berdasarkan hasil audit, Suprasetyo mengaku ada peningkatan yang dilakukan Lion Air di beberapa aspek. Misalnya, terciptanya jalur komunikasi antara operasi yang mengatur pesawat dengan yang menangani penumpang serta bagasi di terminal dan bidang komersial.

Tingkat ketepatan waktu (OTP) juga disebutnya telah mencapai 95 persen. Namun, hasil tersebut akan terus dikaji dan diberikan waktu perbaikan hingga dua hari mendatang. Selain itu, kecukupan awak pesawat sudah terpenuhi dalam setahun dan tidak tertutup kemungkinan Lion bisa mengajukan izin rute kembali.

Sementara itu, Direktur Operasi Lion Air Daniel Putut mengatakan, dalam SOP yang baru, pihaknya menerapkan pesawat cadangan atau stand by di masing-masing kota terdapat dua pesawat untuk mengantisipasi keterlambatan.

“Total enam pesawat dan tadi tim sudah verifikasi. Hasilnya kita apresiasi banyak masukan buat kami. Memang harus dilengkapi agar kami memiliki SOP yang tangguh,” ucap Daniel Putut.

Dia menyebutkan enam pesawat cadangan tersebut di antaranya ditempatkan di Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Manado.

Stand by bukan berarti pesawat menganggur. Maksudnya, dalam satu rotasi jika ada kejadian keterlambatan, maka pesawat yang rusak akan diganti pesawat tersebut, dan kita harus mencari pesawat stand by lainnya untuk menggantikan,” ujarnya. (Sumber kompas.com/Foto Ist)

 

Nasib Badrodin Haiti Dipertaruhkan Hari Ini dalam Pertemuan Presiden dengan DPR

Jakarta – Setelah polemik berlarut-larut soal calon Kapolri, Presiden Joko Widodo akhirnya akan menemui langsung pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senin (6/4/2015) ini. Pertemuan yang tak biasa antara Presiden dengan DPR itu akan membahas tindak lanjut dari pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menuturkan saat ini parlemen memandang Presiden melecehkan parlemen karena tidak menindaklanjuti lolosnya Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Presiden justru menggantinya dengan calon lain yakni Komjen Badrodin Haiti. Namun, dengan kesediaan Jokowi bertemu dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, Trimedya berharap hubungan DPR dengan pemerintah membaik.

“Pak Jokowi harus ingat bahwa beliau menjadi Presiden RI, bukan Wali Kota Solo atau Gubernur DKI. Komunikasi legislatif dan eksekutif itu harus dilakukan,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sudah jauh-jauh hari menyatakan bahwa surat Presiden Jokowi ke DPR tanggal 18 Februari lalu sangat tidak jelas. Fadli menuntut Presiden menjelaskan rinci alasan akhirnya membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan yang sudah diloloskan DPR.

“Butuh elaborasi panjang karena memang butuh dukungan keputusan DPR nanti. Jangan sampai terulang ini kita setujui, ada masalah nanti ganti yang baru,” kata dia.

Dengan alasan itu pula, DPR kemudian belum menindaklanjuti pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Semenjak Jenderal Sutarman diberhentikan Presiden secara hormat pada 16 Januari lalu, praktis Polri berjalan tanpa memiliki kepala.

Harus segera

Berjalan tanpa adanya seorang kepala jelas mengganggu kerja kepolisian. Hal ini pun diakui oleh Badrodin yang mendapat amanat untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kapolri sampai adanya Kapolri definitif. Badrodin mengingatkan bahwa ada hal-hal yang tak bisa dilakukannya sebagai Wakapolri dalam memimpin institusi Polri. Sehingga, seorang Kapolri definitif harus segera ditetapkan.

“Ya, perlulah, sangat perlu (Kapolri definitif),” ujar Badrodin di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Menurut dia, Kapolri akan memastikan semua program kepolisian berjalan pasti. Selain itu, penunjukan kapolri definitif akan membuat kerja kepolisian efektif. “Tidak ragu-ragu, yang terkait dengan masalah pembinaan personel, masalah kerja sama, itu harus ditingkatkan,” kata Badrodin.

Hal yang sama juga diinginkan oleh Presiden Jokowi. Bahkan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan Presiden sangat bersemangat menemui pimpinan DPR pada Senin pagi. Pasalnya, Presiden menaruh harapan agar DPR bisa “melunak” sehingga proses pencalonan Badrodin bisa segera diproses di parlemen.

“Iya, agar kita segera mempunyai Kapolri definitif,” ungkap Jokowi seperti diungkapkan Pratikno lagi.

Akankah penantian institusi Polri selama hampir tiga bulan akan sosok seorang jenderal yang memimpin korps Bhayangkara akan segera terealisasi? Jawabannya menunggu hasil pertemuan Jokowi dan pimpinan DPR pada pukul 10.00. Nasib Komjen Badrodin Haiti pun dipertaruhkan….(Sumber kompas.com/Foto Ist)

Wagub Sumbar Dinobatkan Sebagai “Bapak Batu Akik”

Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Muslim Kasim dinobatkan sebagai “Bapak batu akik Sumbar” pada ajang kontes dan pameran Batu Akik Nusantara yang diadakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Padang, Minggu.

Kepala LPP RRI Padang, Mirza Musa di Padang, mengatakan pemberian gelar tersebut, berdasarkan kesepakatan dari pengunjung yang hadir selama pelaksanaan ajang tersebut.

Ia menambahkan, pemberian gelar tersebut juga adanya keinginan kuat dari Wagub Sumbar untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif dari batu akik di daerah itu.

Mirza mengharapkan Muslim Kasim beserta Pemerintahan Sumbar terus mengupayakan agar batu mulia dari daerah itu terus berkembang dengan mendukung fasilitas dan promosinya.

Menanggapi gelar yang dinobatkan pada ajang tersebut, Muslim Kasim mengaku terharu atas penghargaan yang diberikan panitia penyelenggara sebagai “Bapak batu akik Sumbar” kepada dirinya.

Penghargaan tersebut katanya, adalahsebuah kepercayaan dan punya makna tersendiri.

“Penghargaan yang diberikan panitia ini tentu sebuah kepercayaan sekaligus cambuk bagi saya dalam melestarikan bisnis batu akik di Sumbar ini. Mudah-mudahan saya mampu mengemban amanah ini dengan baik,” katanya.

Ia juga menyebutkan, Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumbar akan dijadikan sebagai sentra batu akik termegah di Sumatera. Selain memiliki potensi batu akik yang bernilai tinggi, peminat batu akik di Sumbar ternyata juga banyak.

Keindahan dan keunikan batu akik yang dimiliki Sumbar, tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke daerah itu. (Ant/ Ruslan)

Faisal Basri: Harga Bensin RI Bukan yang Termurah

Jakarta – Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri menyatakan, harga bensin di Indonesia bukanlah yang termurah.

“Pertamina menunjukkan bahwa di Indonesia harga gasoline (bensin) itu paling murah Rp 6.800 per liter. Oleh karena itu Pertamina merasa dianiya, harusnya tidak seperti itu. Dengan penetapan segini kami (Pertamina) rugi,” kata Faisal, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Menurut Faisal, perbandingan harga bensin dan solar di Indonesia tidak apple to apple. Harga bensin di Indonesia yang dikutip Pertamina adalah untuk jenis premium atau Research Octane Number 88. Sedangkan, di hampir semua negara minimal RON 91/92.

Sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga bensin kualitas RON 88 di Indonesia adalah Rp 6.800 per liter. Pertamina menyandingkan ini dengan harga bensin di negara lain dengan kualitas RON 91/92, dan tentu saja terlihat paling murah.

Seperti harga bensin di Kamboja yakni Rp 17.254 per liter, Laos Rp 16.727 per liter, China Rp 14.225 per liter, Thailand Rp 14.093 per liter, India Rp 13.698 per liter, Filipina Rp 12.644 per liter, Vietnam Rp 11.195 per liter, dan Malaysia Rp 6.849 per liter.

“Kalau kualitas RON 92 dihitung itu 67 sen dollar AS, keluarnya Rp 8,700. Sesuai. Tapi kok Pertamina memaksakan diri (membandingkan) pakai premium (RON 88). Global petrol price ini kan setara RON 92, kok maksa banget (pakai RON 88). Berarti kalau pakai RON 92, (bensin) Indonesia tidak paling murah,” jelas Faisal.

Lebih lanjut dia menyayangkan pula perbandingan harga bensin dengan India yang dikatakan oleh Pertamina bahwa harga bensin di Indonesia lebih murah. Faisal mengatakan, Pertamina tidak menjelaskan kenapa harga di India lebih mahal dari Indonesia.

“Harga di India ini Rp 13.698 per liter, karena 50 persennya dalam bentuk pajak. Di Indonesia pajaknya 15 persen. Jadi, kalau harga di luar pajaknya, Indonesia masih lebih mahal. Apakah kita rela strategi komunikasi seperti ini terjadi di Indonesia? Saya sendiri tidak rela,” ucap Faisal. (Sumber kompas.com/Foto Ist)

Menko Perekonomian: Masyarakat Belum Terbiasa Saja Harga BBM kayak Yoyo

Jakarta — Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengakui bahwa masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan naik turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) setiap sebulan sekali. Padahal, kata dia, harga BBM saat ini menyesuaikan dengan harga minyak dunia yang berfluktuasi.

“Jadi ini kan karena orang atau masyarakat belum terbiasa saja, dan harga minyak dunia kayak yoyo,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Lebih lanjut, kata dia, berdasarkan pengalaman negara-negara yang sudah melakukan sistem penentuan harga BBM sama seperti Indonesia saat ini, tingkat inflasi tak akan besar. Sebab, para pelaku usaha sudah mempertimbangkan atau menghitung biaya berdasarkan naik turunnya harga BBM.

“Kemarin naik Rp 500, dulu karena inflasi ditahan, kalau harga BBM naik Rp 1.000 maka inflasi naik 1 persen. Sekarang insya Allah rendah (inflasinya),” kata Sofyan.

Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance(Indef) Enny Sri Hartati menilai, keputusan pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai bukti tak adanya konsep manajemen pengelolaan ekonomi yang baik. Bahkan, Enny mengkritik manajemen yang diterapkan pemerintah itu sama saja seperti manajemen warung kopi. (Baca: Harga BBM Naik Lagi, Pemerintah Dinilai Terapkan Manajemen “Warkop”)

Dia menjelaskan, gaya pemerintah mengelola negara, terutama ekonomi saat ini, cenderung reaktif dan hanya berorientasi jangka pendek. Salah satu kebijakan yang dinilai Enny reaktif adalah penghapusan subsidi BBM.

Menurut Enny, kebijakan penghapusan subsidi BBM membuat harga BBM dilempar ke harga pasar. Akibatnya, harga BBM naik turun dengan mudah karena mengacu harga minyak dunia yang berfluktuasi.

Apalagi, kata dia, pengelolaan negara yang dilakukan pemerintah tak memiliki konsep yang jelas. Bahkan, Enny menyebut pemerintah tak memiliki perencanaan kebijakan yang baik. Hal itu yang dinilai Enny sama dengan cara mengelola ala warkop yang terbilang sederhana.(Sumber kompas.com/Foto Ist)

Rekaman Video dari Ponsel Ungkap Situasi saat Pesawat Germanwings Akan Jatuh

Jakarta – Sebuah rekaman video dari kamera telepon seluler mengungkap situasi dari hancurnya pesawat Germanwings beberapa hari lalu. Rekaman dari kamera ponsel itu didapat oleh para penyelidik di Pegunungan Alpen Perancis, tempat lokasi kejadian.

Rekaman video tersebut menangkap kengerian 150 penumpang yang menyadari pesawat yang mereka tumpangi akan jatuh.

Dua koran lokal di Eropa mengaku melihat rekaman video tersebut. Dalam rekaman, terdengar suara teriakan dan tangisan dalam beberapa bahasa. Rekaman itu sendiri hanya berdurasi beberapa detik.

Tak hanya itu, rekaman video itu juga memperdengarkan adanya suara besi yang teradu, yang diklaim media lokal tersebut sebagai suara pilot yang berusaha mendobrak masuk ke dalam kokpit dengan menggunakan kapak.

Harian Bild dari Jerman dan majalah Paris Match mengaku wartawan mereka diperlihatkan video tersebut. Adapun, video didapat dari kartu memory yang kemungkinan berasal dari ponsel di dalam pesawat naas tersebut.

Meski begitu, Letkol Jean-Marc Menichini membantah adanya rekaman tersebut. Perwira yang bertanggungjawab terhadap proses pencarian pesawat tersebut menyatakan tidak ada ponsel yang ditemukan oleh penyelidik di lokasi kejadian.

Di sisi lain, majalah Paris Match menyebut rekaman video tersebut kemungkinan diambil dari bagian belakang pesawat. Media tersebut juga menyatakan ada suara “Oh Tuhan,” dalam berbagai bahasa.

Sementara koran Bild menggambarkan rekaman tersebut sangat ricuh dan buram serta seringkali bergoyang. Dalam rekaman itu juga menggambarkan betapa para penumpang sangat mengetahui situasi yang sedang terjadi.

Menurut Paris Match, rekaman video tersebut juga memperlihatkan keadaan pesawat yang berguncang sangat hebat sebelum teriakan semakin menyeruak di dalam pesawat.

Dalam rekaman terakhir sebelum pesawat menabrak tebing pegunungan, suara teriakan semakin menjadi-jadi.

Belum diketahui siapa orang yang merekam kejadian tersebut, apakah penumpang atau kru pesawat. Meski begitu, dua media tersebut tidak memperlihatkan bukti rekaman video yang mereka sampaikan di dalam koran mereka.

Kartu memory mungkin selamat

Seorang ahli ponsel, Dirk Lorenz dalam wawancara dengan Bild mengatakan sangat sulit bagi ponsel untuk dapat selamat dari peristiwa itu. Meski begitu, ia mengakui bisa saja kartu memory selamat.

“Kartu memory memiliki daya tahan yang lebih baik. Meski ponsel sudah hancur berkeping-keping, kartu memory dapat selamat,” katanya. (Sumber kompas.com/Foto Ist)