Pemilu dan Perbaikan Kesetaraan Gender

Jakarta – Perbaikan gender gap dari tahun ke tahun tetap menyisakan pekerjaan rumah. Setidaknya terdapat empat data penting yang perlu dikritisi dalam melihat agenda mengurangi kesenjangan gender dewasa ini.

Pertama, di bidang pendidikan, perempuan cenderung menamatkan sekolah di tingkat yang lebih rendah dibanding laki-laki, meskipun pada jenjang perguruan tinggi, persentase perempuan yang mempunyai ijazah sedikit melebihi laki-laki. Hal ini tercermin dari persentase penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang mempunyai ijazah perguruan tinggi sebesar 7,92 persen, sedikit lebih tinggi dari laki-laki dengan 7,91 persen. Namun, pada jenjang SMA persentase penduduk perempuan yang mempunyai ijazah hanya 23,58 persen, lebih rendah dari laki-laki dengan persentase 29,14 persen (BPS,2016).

Kedua, di bidang kesehatan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas ) 2016 menunjukkan masih terdapat 20,30 persen ibu yang melahirkan tidak di fasilitas layanan kesehatan. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan 2015 (22,37 persen), namun angka ini dirasa masih cukup tinggi berdasarkan statistik potensi desa 2014. Ketiga, dalam dunia kerja, partisipasi perempuan masih belum setara dengan laki-laki. Tercermin dari rata-rata upah pekerja laki-laki per bulan (Rp 2,43 juta) lebih tinggi dari perempuan (Rp 1,98 juta) (BPS, 2016). Keempat, di bidang politik pengambilan keputusan di ruang publik, peran perempuan masih sangat terbatas, yang tercermin dari partisipasi perempuan sebagai anggota parlemen yang masih sangat kecil yaitu hanya 17,32 persen pada 2015.

Ketidakmerataan pada bidang-bidang tersebut pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Realitas tersebut perlu direfleksikan dalam bentuk agenda ruang gerak mempersempit gender gap dalam seluruh sektor kehidupan. Agenda pesta demokrasi di Tanah Air salah satu yang penting dalam membangun laju percepatan agenda tersebut. Dalam berbagai kesempatan debat politik di media, jargon ibu bangsa dan emak-emak kurang menampilkan konteks critical thinking dan bagaimana mengemukakan urgensi agenda perempuan ke depan. Padahal angka partisipasi pemilih dari kaum perempuan merupakan capaian kualitas pemilu yang tinggal menghitung hari.

Peta kampanye pilpres pun sudah membentang dengan figuritas masing-masing, dengan mengemas visi-misi dalam merebut dukungan publik. Lalu, di mana isu gender berada? Relasi antara aktor politik dan basis pemilih sangat kerap kita dengar, namun bagaimana operasi itu menjadi rasionalisasi publik, kemudian jadi opini yang menggiring pada partisipasi pemilih? Sepertinya harapan itu belum menemukan koneksi. Padahal sudah saatnya realitas kini yang sudah menapaki sustainable development goals yang menempatkan agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam salah satu indikatornya perlu penguatan dan jaminan penyelenggaraan dari calon wakil rakyat kita.

Jika Ann Philips (The Politics of Presence, 1998) mengatakan politik untuk kalangan perempuan bukan hanya sebagai pertarungan ide dan gagasan namun juga kehadiran yang memberi makna, maka sudah saatnya politik representatif (keterwakilan) memunculkan sentimen kepentingan yang mampu mengkanalisasi realitas di atas menjadi agenda strategis dalam memilih calon legislatif dan presiden kita nanti. Bukankah kampanye “perempuan pilih perempuan” sudah pernah disuarakan? Adakah gender effect dalam kebijakan yang kita lihat dalam 5 tahun setelah Pemilu 2014.

Agenda Gerakan

Untuk itu agenda gerakan perempuan diharapkan mampu mengusung konektivitas gerakan gender gap dalam strategi demokrasi yang akan digelar dalam pemilu. Perempuan perlu meningkatkan kualitas dan kapasitas diri dalam memahami pasar pemilihan umum, mengenali siapakah calon yang akan dipercaya, dan adakah komitmen pada perbaikan nasib perempuan. Untuk itu, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengetengahkan agenda keadilan dan kesetaraan gender dalam real action.

Pertama, mengupayakan sistem affirmative actions bagi politik perempuan bukan hanya sekadar jumlah, namun mekanisme dan pelibatan. Para pemangku kebijakan, baik di partai politik dan sayap partai perlu menjamin suara kader perempuan dalam rumah tangga partainya perlu dihitung dengan jeli dan dijamin jadi. Sehingga ruang bargaining elite partai menjadi produktif dengan agenda substansial, perempuan mana yang penting didukung jadi di tiap dapil dengan alasan-alasan kesetaraan gender.

Kedua, menggunakan hak konstitusional dengan menjadi pemilih merupakan suatu hal yang wajib ditunaikan. Tidak adanya keharusan dan kewajiban yang menuntut perempuan untuk terpanggil memilih meletakkan agenda keadilan gender pun hanya isapan jempol. Menjadi agenda yang terpinggirkan dan terkadang mati suri.

Ketiga, perempuan mau tidak mau harus memiliki kecakapan memilih secara mandiri dan cerdas, tidak dalam bayang-bayang siapapun, sekalipun beda pendapat dengan suami atau keluarga lain. Sering kali problem paternalistik semacam ini menghentikan agenda kebangsaan yang harus dilakukan.

Keempat, memilih calon dengan melihat background dan kapasitasnya, semata untuk tujuan perbaikan bangsa khususnya perempuan dan anak yang kerap tertinggal dalam problematika gender gap di Indonesia. Konteks ini akan sangat baik jika memanfaatkan informasi publik. Website penyelenggara pemilu –KPU dan Bawaslu– se-Indonesia mengabarkan pada khalayak tentang kebutuhan ini.

Kelima, membangun kontrak politik kemanusiaan dengan kontestan pemilu. Bagaimana mekanismenya? Apakah bukan sebuah pelanggaran? Dalam melakukan kontrak politik melalui dialog, ide dan gagasan transformasi visi dan misi serta persetujuan nilai-nilai kemanusiaan merupakan langkah kongkret dengan para caleg yang harus dipenuhi. Bukan pada soal materi atau pragmatisme kepentingan tertentu.

Keenam, melakukan pemantauan oleh akar rumput. Perempuan berkumpul dan berserikat di banyak tempat, baik sifatnya melekat pada fungsi keluarga sebagai ibu rumah tangga dengan pendekatan layanan pada anak di paguyuban PKK, majelis taklim, dan ruang kekeluargaan seperti arisan dan grup ibu-ibu wali murid yang jumlahnya sangat masif. Pemantauan dilakukan pada tiap tahapan pemilu, seperti memastikan jumlah daftar pemilih tetap. Perempuan lebih tanggap pada kelahiran anak di sebuah perkampungan, apakah anak tersebut sudah punya hak memilih atau belum. Hingga pada tahapan yang rawan pelanggaran seperti kampanye.

Lintas batas perbincangan dengan tetangga dan kelompok paguyuban pun berubah secara virtual di grup-grup WhatsApp, media sosial, dan lain-lain. Pada fase ini, ketujuh, perempuan turut memantau tahapan pemilu yang luber jurdil. Bukan hanya yang kasat mata, misalnya kampanye di sekolah atau pengajian/rumah ibadah yang tidak boleh dilakukan. Tetapi juga konten kampanye yang berisikan ujaran kebencian, mendiskreditkan kelompok tertentu, hinaan, bahkan yang bersifat kekerasan dan pornografi tentu tidak bisa dibenarkan. Aset pemantauan dari kalangan perempuan yang sangat erat berkaitan pada lokus-lokus sarana publik dan grup-grup virtual perlu diperankan dalam memastikan kondisi sosial politik yang lebih baik.

Kedelapan, menjadi pelapor dan pelopor untuk tindak pelanggaran/kecurangan dalam pemilu. Perempuan dengan beragam keunggulan yang terorganisir sangat potensial melakukan pendidikan pemilih untuk ditingkatkan perannya masuk dalam gerakan pelopor pengawasan partisipatoris. Jenis-jenis kecurangan yang biasanya bersifat etis, administratif, dan pidana sangat rawan pada momen kampanye. Maka mata pemantauan perlu digalakkan seefisien mungkin dengan merangkul kelompok perempuan.

Sembilan, katakan tidak pada black campaign dan politik uang. Hal inilah yang menjadi ujung tombak politik partisipatoris yang akan menjamin berjalannya hajat demokrasi secara bermartabat. Tingginya angka pelanggaran politik uang dan black campaign telah meluluhlantakkan tujuan pemilu untuk melakukan kontestasi secara sehat, meregenerasi kepemimpinan dengan konstitusional, dan membangkitkan kesadaran seluruh pihak untuk terlibat di dalamnya.

Namun, poin terakhir tersebut kerap menunggangi dan mengarahkan kelompok-kelompok rentan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan modus seperti pembagian sembako, kupon daging, bahkan hanya sekilo minyak goreng. Lagi-lagi, yang rentan dalam akses pada kebutuhan tersebut adalah kelompok perempuan. Potensi pemantauan yang optimal dari daya dukung perempuan pun terpatahkan oleh sikap segelintir elite yang memanfaatkan kondisi yang belum sejahtera untuk masuk melalui praktik politik uang. Dengan demikian pendidikan pemilih merupakan sebuah kata kunci agar pemberdayaan perempuan dalam partisipasi di ruang politik harus semakin ditingkatkan. Kelompok perempuan harus merasakan peningkatan peran edukasi tersebut, dan secara masif menjadi bagian yang menyuarakan penolakan pada politik uang dan black campaign.(detik.com)

Ai Maryati Solihah alumnus Pascasarjana Ilmu Politik UNAS Jakarta

Emrus: Kampanye Pilpres, Stop Perang Diksi dan Narasi

SEJAK KAMPANYE Pilpres 2019 di mulai hingga kini, disadari atau tidak oleh sebagian aktor politik dari dua poros, seakan terjabak pada perang diksi dan narasi. Selain tidak produktif, perilaku komunikasi politik semacam ini sangat tidak mendidik masyarakat dan bisa menjauhkan kita dari komunikasi politik keberadaban, sebagaimana tertuang pada sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Utamanya pada kata, “beradab”. Diksi dan narasi yang muncul seolah berhadap-hadapan antara poros yang satu dengan poros yang lain. Di satu sisi muncul ungkapan dan narasi tentang ekonomi kebodohan, menteri pencetak utang, anggaran negara bocor Rp 500 triliun, negara punah. Semua itu sangat abstrak. Di sisi lain mengemuka pandangan dan ungkapan terkait konsep politik sontoloyo, genderuwo dan propaganda Rusia. Sebutan ini juga masih sulit untuk merumuskan batasannya. Lontaran dari kedua kubu tersebut, dari aspek komunikasi, berpotensi menimbulkan polarisasi “sempit” di tengah masyarakat. Berdasarkan pandangan kedua kubu tersebut, saya berpendapat, pola komunikasi politik semacam ini harus sesegera mungkin kita hentikan. Selain itu, realitas komunikasi politik di atas mengandung dua kerugian sekaligus. Pertama, rakyat dirugikan karena perang diksi dan narasi yang mampu “mengubur” dalam-dalam daya kritis masyarakat terhadap program dari kedua kubu kandidasi. Energi rakyat terkuras kepada perang komunikasi politik yang tidak produktif. Rakyat seolah hanyut dalam arus wacana dari para elitis. Akibatnya, ketika salah satu kandidat memenangkan kontestasi Pilpres 2019, rakyat amat sulit menagih janji politik sebuah rezim yang berkuasa karena sudah terkubur oleh wacana perang diksi dan narasi. Kedua, konsekuensi perang diksi dan narasi berpotensi kuat memanipulasi persepsi dan emosi rakyat dalam menentukan pilihan terhadap salah satu dari dua paslon pilpres. Mereka bisa saja memilih atas pertimbangan emosional, persepsi yang disesatkan, dan berdasarkan suka tidak suka kepada salah satu paslon sebagai akibat dari perang diksi dan narasi yang dilontarkan oleh sebagian aktor politik dari kedua kubu. Kedua faktor di atas tentu sangat tidak baik menumbuhkembangkan kedewasaan demokrasi di negeri ini. Sebab, kedewasaan demokrasi akan terbangun dengan baik, bila para aktor politik menawarkan ide, gagasan dan program yang terukur dengan kemasan pesan komunikasi yang berbasis rasionalitas. Karena itu, kepada rakyat, harus diberikan sajian diksi dan narasi yang berbasis fakta, data, bukti dan argumentasi yang kuat. Perang narasi dan diksi yang terjadi hingga kini, menurut saya, sama sekali jauh dari tujuan kampanye dalam suatu kontestasi politik yang mencerdaskan rakyat dan mendorong rasionalitas menentukan pilihan. Sebab, dalam suatu kampanye politik yang mendidik, sejatinya berlomba-lomba menawarkan visi, misi dan program yang terukur secara kuantitatif serta mampu menciptakan suasana tenang dan damai secara kualitatif. Bukan menimbulkan suasana “panas” di tengah masyarakat. Untuk itu, saya menyarankan kepada kedua kubu paslon pilpres 2019 agar materi dan pesan kampanye berbasis pada kemasan pesan rasional. Pada petahana, sejatinya mengemukakan ke ruang publik semua tahapan proses dan keberhasilan pembangunan yang dilakukan serta program yang belum terrealisasikan yang disertai alasan yang kuat pula. Selanjutnya, kubu petahana, menawarkan visi, misi dan program di semua aspek kehidupan, lima tahun ke depan. Program ini harus terukur, baik dari sumber-sumber pendanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dan disajikan dalam time schedule yang konkrit. Pada kubu penantang, saya menyarankan agar “membongkar” kelemahan setiap tahap pembangunan di semua sektor yang dilakukan oleh petahana selama ini, tetapi tetap berbasis data, fakta, bukti, dan rasionalitas. Sebab, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Pasti ada kelemahan. Tak kalah pentingnya, penantang menyajikan solusi jitu dan terukur pula. Juka perlu, petahana menawarkan visi, misi dan program yang sangat-sangat terukur kepada rakyat, kelak bila mereka berkuasa lima tahun ke depam. Jika hal ini dilakukan oleh kedua kubu, maka terbangun ruang publik yang tidak dicemari oleh perang diksi dan narasi seperti yang terjadi hingga saat ini. Emrus Sihombing Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner

Debat Kampanye Pilpres yang Tematik dan Regulatif

DEBAT  adalah salah satu bagian dari tahapan kampanye  pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak 2019 yang telah diagendakan oleh KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu.Saat ini kita tidak lagi membicarakan defenisi debat melainkan fokus pada materi objektif debat yaitu HUKUM, HAM, KORUPSI dan TERORISME. (Tema debat  tgl. 17 Januari 2019).  Dengan demikian,  karena debat yang dilaksanakan pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, maka proses debat haruslah yang tematik dan regulatif.  Disebut tematik karena ada 4 tema yang ditentukan fokus hari ini yaitu debat terkait (hukum,HAM, Korupsi,Terorisme) dan disebut  Regulatif  agar (4 tema debat tersebut harus dibicarakan dalam konstruksi atau bangunan pemikiran  yang sejalan dengan semangat nilai Pancasila dan norma UUD 1945 ). Jika debat yang dilakukan di luar dari garis tematik dan regulatif, maka akan cenderung terjadi DEBAT KUSIR, sehingga hasil debat kurang optimal dan cenderung bersifat mementingkan arah kepentingan pribadi atau kelompok. Padahal debat pilpres dibiayai APBN dan debat pilpres adalah alat ukur tanggungjawab moral politik calon pemimpin bangsa.

Mengapa hal ini perlu saya ungkapkan, agar kita tidak terjebak dengan dengan debat yang perdebatannya tidak berkualitas. Artinya debat pertama di bulan Januari ini sejatinya dapat menunjukkan Pemilu 2019 yang berkualitas (baik peserta pemilunya maupun kualitas penyelenggaraannya). Ini bukan saja tanggungjawab peserta debat tetapi semua unsur terkait, termasuk Pemandu lintas debat yang mampu bekerja secara profesional dan objektif serta adil dalam intonasi pertanyaan sehingga objektif dan tidak terkesan berat sebelah (fokus tema saja).

Kembali pada judul tulisan ini kenapa saya perlu tekankan tentang pentingnya memahami debat yang tematik dan regulatif, karena beberapa hal :

Pertama, Debat Pilpres dilaksanakan sesuai ketentuan KPU RI yang lembaganya dibuat sesuai perintah konstitusi, sehingga jangan menyamakan debat pilpres dengan debat-debat lainnya yang cenderung berdasar emosional dan subjektif.

Kedua, Debat Pilpres standar konten harus disikapi dalam kepentingan bangsa dan negara, karena hasil pemikiran debat  calon presiden dan calon wakil presiden adalah untuk kemajuan bangsa bukan didasarkan atas motivasi kepentingan temporer kehidupan bangsa.

Ketiga, untuk itulah agar debat bermanfaat dan berkualitas diperlukan perencanaan debat (sehingga sudah tepat KPU RI mempersiapkan pertanyaan debat) agar debat terukur secara kepentingan bangsa dan negara. Demikian juga bahwa debat bukan debat yang tendensius  like or dislike  yang individualisme tetapi fokus tema debat secara objektif.

Keempat, adapun disebut tematik agar debat pilpres ini, para peserta debat  konsentrasi bahwa debat pilpres  pertama hari ini adalah pokok debatnya terkait Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, jangan keluar dari tema-tema tersebut karena tema lain masih ada pada debat berikutnya.

Kelima, agar lintas debat Pilpres berkualitas secara pokok debat, maka para peserta debat pilpres harus mensinkronkan setiap pembicaraan  debat dalam persepektif Ke-Indonesia-an. Mengapa saya sebut demikian, agar dalam debat tetap visi  kebangsaan ditonjolkan , yaitu untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, memajukan bangsa,  mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga sebagai bangsa yang besar kita bisa ikut dalam pergaulan antar bangsa di dunia (sesuai hakekat pembukaan UUD 1945).

Keenam, konkretnya, yang dimaksudkan Regulatif, karena yang bedebat adalah Calon pemimpin nasional, maka semua rujukan debat jangan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan Norma UUD 1945.  sebagai contoh, jika kita bicara tema Hukum dan HAM,  bicaralah hukum  dan HAM dalam pikiran-pikiran sesuai ketentuan UUD 1945 karena HAM dalam persefektif konstitusi jelas dan tegas tersusun maksud dan tujuannya dan kalau mau diperdebatkan. Bicaralah bagaimana implementasinya agar lebih baik andai masing-masing pihak menjadi pelaksananya.

Demikian juga dalam berbicara terkait aspek Korupsi dan Terorisme, para pihak yang berdebat harus paham aturan perundang-undangan terkait tema korupsi dan terorisme. Sehingga ada alat ukurnya, apa yang masih perlu dibenahi dalam implementasi aspek pemberantasan korupsi dan teororisme.  Dari cara bicara yang konstruktif, maka kita akan menemukan debat yang berkualitas secara regulatif (tidak ngarang-ngarang atau debat kusir yang tidak tematik dan tidak regulatif sehingga membuang energi bangsa serta merusak sendi-sendi persatuan bangsa).

Demikianlah beberapa harapan dari hasil Debat Pilpres pada debat hari ini tgl. 17 Januari 2019 yang mengambil tema : hukum, ham, korupsi dan terorisme. Kesimpulannya,bahwa Debat Pilpres cakupannya makro yang  membicarakan TEMA secara konstruktif untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, yang pasti tidak menyimpang dari semangat Pancasila, UUD 1945, dan kepentingan bangsa yang Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI. Selamat berdebat yang tematik dalam konstruksi  regulatif.

Bangun Sitohang
Fungsionaris MPN Pemuda Pancasila bidang Idiologi, Politik dan Pemerintahan

Bangun Sitohang: Pancasila adalah Filsafat Politik NKRI

SEMUA ORANG cenderung mudah mengucapkan NKRI harga mati bahkan dengan bahasa militansi Kami garda terdepan bela Pancasila, bela NKRI.

Semua ucapan tersebut kita acungkan jempol dan apresiasi untuk sebuah pengakuan. Pertanyaan sederhananya, bagaimana konkretnya implementasi ucapan tersebut dalam keseharian hidup bebangsa dan bernegara? Jawabannya cukup sederhana yaitu jalankan sikap kita sebagai WNI dengan konsep nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan filsafat politik NKRI. Melalui nilai-nilai Pancasila kita dapat mengkoreksi langkah-langkah politik khususnya menyangkut akan hak dan kewajiban setiap WNI.

Filsafat politik NKRI sejatinya dimaknai untuk terus mencari kebenaran sikap dan perilaku kita dalam membangun politik yang demokratis menurut semangat Keindonesiaan (jatidiri bangsa) sesuai idiologi Pancasila.

Melalui tulisan ini setidaknya kita memetakan kondisi politik NKRI saat ini terutama menyongsong tahun politik pada Pemilu 2019. Jika kita mengambil potret politik kita saat ini, sepertinya kita terjebak dalam kompetisi kontestasi politik yang terkesan mengabaikan sila Pancasila terkait nilai-nilai keberadaban sebagai sesama anak bangsa.

Contoh konkretnya masih terdapat konten informasi yang bersifat HOAKS, ujaran kebencian, saling klaim paling benar dengan saling menyalahkan, dan membuat pernyataan politik dalam istilah-istilah konfrontatif yang tidak menggambarkan pendidikan politik yang santun. Gambaran Perilaku politik yang demikian konotasinya merusak sendi-sendi nilai Persatuan Indonesia.

Jika kita mau belajar dengan pengalaman sejarah, mengapa sebelum merdeka (1908-1928) kita bisa bersatu, tentu jawabnya karena kita punya tujuan yang sama yaitu MERDEKA. Selanjutnya mengapa pasca merdeka kita terkesan terpecah belah sehingga kita berselisih di tahun 1965? Karena kita berpikirnya tidak sama tujuan saat itu (1945 – 1965), tetapi cenderung berpikirnya terkotak-kotak dengan pandangan kebenaran masing-masing baik itu menurut konteks relijius maupun konteks sosiopolitik (suku dan budaya politik sektarian) dan bahkan lebih konyol lagi menonjolkan sikap kelompok dan merasa paling berjasa dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari sejarah tersebut apa yang kurang dari sikap dan perilaku politik kita terutama dalam konstelasi politik NKRI saat ini?

Sebenarnya kalau kita mau jujur melihat sejarah bangsa, tidak jauh beda (segambar) dengan pasca kemerdekaan, bahwa kita saat ini lebih banyak berpikir sektarian dan mengabaikan nilai persatuan Indonesia bahkan mengarah pengabaian nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan, kesetiakawanan sosial.

Implikasi negatifnya yang bisa kita saksikan dengan situasi tersebut adalah maraknya ujaran kebencian dan penyebaran isu-isu permusuhan antar kelompok bahkan cenderung juga mengabaikan semangat kemajemukan dalam konsep nusantara sehingga perilaku politik kita tidak mencerminkan konsep kebenaran (filsafat) politik NKRI.

Kondisi ini tentu tidak terjadi begitu saja tetapi secara sosiopolitik karena kita tidak merawat proses berbangsa dan bernegara sesuai filsafat Pancasila dan bahkan norma UUD 1945 dalam perubahannya cenderung mengarah pada kepentingan politik temporer dengan filsafat politik di luar nilai-nilai Pancasila, itulah sebabnya kita cenderung membuat perubahan UUD 1945 bukan atas penjiwaan dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam perjanjian luhur Pancasila tetapi ” nilai luar” yang tidak sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia.

Contoh konkret, nilai kerakyatan yang dasarnya adalah dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan bukan dengan bentuk siapa kuat yang menang (VOTING). Contoh ini menggambarkan satu bentuk norma UUD 1945 yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Bisa jadi inilah cikal bakal inkonsistensi moral pancasila.

Di satu sisi kita tabu dengan istilah mayoritas dan minoritas tetapi dalam perilaku politik, kita membuat pengambilan keputusan politik yang menggambarkan siapa suara terbanyak akan jadi pihak yang kuat, padahal kita adalah bangsa dengan konsep sosiopolitiknya yang Bhineka Tunggal Ika, majemuk dalam prinsip gotong royong. Inilah satu dari sekian banyak anomali filsafat politik NKRI yang tidak berpedoman dengan nilai perjanjian luhur Pancasila. (Endi)

Perempuan Paling Terkena

PROSES demoralisasi pada anak usia dini lewat media digital ini memang terbilang tak kentara. Namun dampaknya akan begitu terasa ketika masyarakat melihat cermat perkembangan anak. Melalui berbagai konten visual ataupun audio visual, berbagai pengaruh media digital termasuk yang berisi berbagai hal negatif dan tak layak untuk anak bisa cepat terpapar.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA) Kabupaten Banyumas, Tri Wuryaningsih, mengatakan demoralisasi anak ini juga bisa menjadi pemicu eksploitasi hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Padahal paparan berbagai konten tak pantas ini sering dianggap biasa oleh masyarakat.

”Contohnya lewat peredaran lagu berisi lirik hingga tampilan tak pantas. Meski Komisi Penyiaran telah memberikan teguran, namun di lapangan masih banyak beredar konten lagu yang tak pantas bagi anak dan masyarakat,” katanya.

Dicontohkan Tri Wuryaningsih, di wilayah pedesaan, kerap terdengar dan diputar lagu-lagu yang mengarah pada kecabulan di lokasi hajatan di kampung atau desa. Selain itu, ada pula biduan yang menyanyikannya, padahal di antara penonton banyak anak di bawah umur. .

Terkait hal itulah, dosen Jurusan Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ini mendorong semua pihak harus turun berperan aktif dalam menghadapi permasalahan ini. Terlebih lagi di media digital berbagai tulisan, tayangan, hingga siaran yang ditampilkan sering megeksploitasi tubuh perempuan hingga anak.

”Literasi media bagi anak harus diberikan. Makanya orang tua harus jeli dan cerdas ketika berhadapan dengan teknologi informasi. Apalagi saat ini anak-anak pandai pegang ponsel android dan bisa membuka apapun, makanya sangat rawan terpapar berbagai konten yang tak pantas dan seharusnya diterima mereka,î tegas perempuan yang konsern ke masalah gender, perempuan dan anak ini.

Tri Wuryaningsih juga prihatin karena hingga saat ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banyumas masih cukup tinggi. Pihaknya terus meghimpun dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait jeluar litigasi (hukum) ataupun non litigasi berupa konseling dan mediasi antara pelaku dan keluarga korban.

”Di Banyumas sangat rentan terjadi trafiking, jaringan itu begitu kuat dan melibatkan mafia. Penyebanya, pertama adanya lokalisasi di Baturraden, trennya menyebar hingga wilayah pinggiran karena di sana sudah penuh,” jelas dia. Selain itu, perkembangan hiburan malam di Purwokerto yang terus menggliat juga menjadi salah satufaktor adanya trafiking.

”Perkembangan media dan ketidakpahaman orang tua juga menjadi salah satu penyebabnya,” kata dia. Hal itu diperparah dengan tidak adanya fungsi kontrol dari masyarakat. Masyarakat saat ini dinilai sudah bersifat individualis sehingga tidak memperhatikan masyarakat di sekitarnya. ”Anakanak kita saat ini sangat terancam dari segala sisi,” ujar dia.

Selain itu, faktor ekonomi dinilai turut andil menjadi penyebab berkembangnya kasus trafiking. Untuk memnimalisir potensi-potensi tersebut, menurutnya membutuhkan peran srta dari seluruh elemen masyarakat.

”Untuk mencegah hal itu perlu pencegahan sejak dini, upaya preventif kepada anak-anak dengan penanaman nilai-nilai moral, budi pekerti dan agama sangat penting. Kelemahan-kelemahan itu juga harus ditutup dengan kepedulian seluruh lelemen masyarakat,” katanya.(suaramerdeka.com)

Bangun Sitohang: Makna Hari Pahlawan, Kita Harus Melawan Setiap Penentang Kemerdekaan Indonesia

SETIAP HARI peringatan apapun jenisnya pasti ada kejadian yang perlu diingat, itu makna filosofisnya. Selanjutnya setiap kejadian juga terdapat unsur yang menjadi pemicu (trigger) atas suatu kejadian atau peristiwa.

Kali ini saya ingin mencoba menguraikan makna NILAI JUANG yang terkandung dari Peristiwa Heroik tgl. 10 Nopember 1945 yang dimotori oleh Bung Tomo di Surabaya.

Tulisan ini bukan kesimpulan tetapi saya coba memaknainya dari berbagai literatur sejarah perjuangan bangsa, agar menjadi renungan anak Bangsa.

Perjuangan bung Tomo adalah suatu sikap heroik (nilai juang) atas setiap tantangan yang mengusik kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo merasa terusik dengan tantangan yang sifatnya ingin menentang kemerdekaan NKRI yaitu ketika “negara lain” datang mengatur NKRI sebagai negara berdaulat.

Bung Tomo terpanggil menggerakkan bentuk perlawanan terhadap “sikap-sikap penjajah” yang berupaya mencederai hasil perjuangan menjadi bangsa yang merdeka tgl. 17 Agustus 1945 yang saat itu baru saja jelang bulan ketiga kemerdekaan. Nilai juang Patriotisme Bung Tomo dan Kawan-Kawan saat itu menggambarkan sikap tegas dan konsistensi moral perjuangan yang tidak mau kompromi dengan setiap upaya yang mencederai hasil perjuangan bangsa. Ada sebuah keyakinan Bung Tomo, bahwa jika kita bersatu dan saling bahu membahu apapun tantangan yang kita hadapi, kita pasti bisa memenangkan pertarungan sekalipun nyawa taruhannya.

Sikap heroik ini tercermin dari semboyan perjuangan MERDEKA atau MATI, yang kalau kita terjemahkan dalam makna kebangsaan; hidup matiku untuk Indonesiaku.

Bung Tomo saat itu dalam perjuangannya selalu mengajak semua elemen bangsa (rakyat) dengan segala suku yang bhineka Tunggal Ika. Artinya, bung Tomo memberi cermin nilai kebangsaan bahwa kemerdekaan Indonesia karena Anugerah Tuhan terhadap semua suku bangsa tanpa melihat latarbelakangnya (red: ada di pidato bung Tomo.

Renungan kita terhadap perjuangan heroik yang digerakkan Bung Tomo di surabaya mewariskan nilai juang kepada generasi Indonesia bahwa Kemerdekaan adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia (apapun suku, agamanya), itulah makanya saat ada upaya mengusik kita sebagai satu bangsa yang merdeka, Bung Tomo selalu mengajak segenap elemen bangsa dan ini cermin nasionalisme bahwa perjuangan kemerdekaan perlu kesetiakawanan sosial, loyalitas kebangsaan, nilai pengorbanan, semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dari nilai juang tersebut, tergambar bangsa ini bukanlah perjuangan kelompok ataupun golongan atau kekuatan partai partai tertentu melainkan semuanya adalah karena kebersamaan dalam jiwa Indonesia.

Hal terpenting saat kita memperingati hari pahlawan adalah mari kita gelorakan semangat saling menghargai , saling menghormati dalam bingkai NKRI yang Bhineka Tunggal Ika dengan sikap berbangsa dalam konsepsi nilai Pancasila dan UUD 1945. Tugas kita sebagai pewaris nilai juang tersebut adalah membangun Indonesia yang mampu melindungi setiap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga kita mampu ikut mengatur ketertiban dunia agar tercipta perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Semua cita-cita perjuangan bangsa tersebut menjadi tugas kita sebagai generasi bangsa agar kita bisa mewujudkannya. Caranya mudah, yaitu Membahas masalah kebangsaan pakailah Nilai Pancasila dan UUD 1945, dalam pergaulan ingat kita Bhineka Tunggal Ika dan sikap negarawan bahwa kita sudah merdeka , berdaulat dalam NKRI. Inilah nilai menjadi Orang Indonesia. (Tim redaksi: zul/endi)

Prabowo dan Ratu Adil

*

Dr. Syahganda Nainggolan
Sabang Merauke Circle

Saya dan Ferry Juliantono (Gerindra) terlibat pro kontra soal baju kebesaran Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Ferry berargumentasi bahwa sebaiknya Prabowo mengganti penampipannya dengan memakai baju yang lebih millenial, yang menunjukkan simbol adanya “new Prabowo”, sebaliknya saya tetap berpendapat Prabowo memang karakternya, ucapannya, dan seluruh langkah yang dia perlihatkan di publik sesuai dengan baju kebesaran dia tersebut.

Baju kebesaran Prabowo adalah baju yang mirip digunakan Bung Karno dan Mao Ze Dong (pemimpin recolusi RRC). Model baju dengan bahan tebal dan 4 kantong.

Ferry menilai bahwa baju seperti itu sudah “out of date”, jaman millenial ini rakyat butuh penampilan yang lebih casual, enak dilihat dan mengalir. Sebaliknya, saya melihat bahwa rakyat saat ini butuh melihat pemimpin yang teguh, keras seperti cadas.

Argumen Ferry bersandar pada pemikiran Henrys and Jeremy Heimans, 2018, dalam bukunya
, “New Power: How It’s Changing thr 21st Century and Why You Need To Know”, Sedangkan saya, lebih bersandar pada John Judis, 2016, dalam bukunya,
“the Populist Explosion: How the Great Recession Transformed American and European Politics”.

Dalam buku “New Power”, masyarakat digambarkan ke arah perubahan di mana nilai2 lama seperti kepemimpinan yang sentral, loyalitas pada “brand”, afiliasi berjangka panjang, firmalitas, kompetisi, institusionalisme, ekslusif berubah menjadi informal, “opt-in decision making”, kolaborasi, sharing, transparansi total, desentralisasi, partisipasi dsb. Model lama diilustrasikan misalnya seperti Apple atau Coca Cola, sedang model baru seperti Wikipedia atau AirBnB.

Sebaliknya, Judis dalam the Populist memeprlihatkan perhelatan terbesar di Amerika pada pilpres 2016 adalah pada Bernie Sanders dan Trump. Hillary tidak. Sanders yang tadinya diremehkan, malah menjadi bintang dengan ide idenya yang kokoh tentang nasionalis-sosialisme Amerika. Meskipun akhirnya Hillary yang melaju dari Partai Demokrat, bukan Sanders.

Trump, yang menjadi presiden Amerika, juga seperti Sanders, (dalam hal idea yang extra ordinary) menawarkan gagasan ultra nasionalistik (white supremacist) dan lapangan kerja bagi rakyat. Fenomena Sanders dan Trump adalah fenomena kebangkitan nasionalisme yang bukan “new power”, melainkan “old power”.

*Gagasan Besar Prabowo*

Orang2 besar selalu hidup dengan gagasan besar. Dalam melihat kebesaran Prabowo, tentu saja kita bisa mengamati beberapa pikiran, sikap dan langkahnya beberapa waktu terakhir ini. Diantaranya adalah pertama, Anti Impor. Orang2 banyak yang merasa ganjil, geli atau menyepelekan soal pikiran Prabowo soal tidak lagi mengimpor nantinya. Namun, dibalik statemen Prabowo ini sesungguhnya adalah sebuah sikap hidupnya bahwa bangsa ini hanya bisa menajadi bangsa yang berproduksi (industrial society) jika dan hanya jika penyakit senang impor dari masa sekarang dibumi hanguskan.

Statemen Prabowo ini tidak bertentangan dengan pikiran bapaknya yang salah satu ikut mendirikan jurusan ilmu ekonomi di Universitas Indonesia itu. Justru ini adalah sebuah pesan moral dan sebuah revolusi mental yang urgen segera dilakukan, karena ancaman terbesar bangsa kita adalah penyakit impor (import minded).

Anti impor ini menemukan momentum saat ino karena dua hal yakni a) saatnya Indonesia masuk kembali ke tema Industrialisasi, di mana kita harus memproduksi barang2 konsumsi kita sendiri, semaksimal mungkin. Impor hanya dijadikan alat bantu. b) dalam masa era Trump dan “Brexit”, di mana kaum globalis lama (WTO, IMF dan World Bank) tersudut, dan tema supermasi negara bangsa hadir, Indonesia punya kesempatan mengurus diri sendiri tanpa banyak campur tangan asing.

kedua, “topi Tauhid”. Kemarin Prabowo memamerkan dirinya memakai topi bertuliskan La Ilaha Ilallah. Dengan simbol ini Prabowo menegaskan dirinya terkait dengan sebuah ruh yang terkoneksi dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus terkoneksi dengan sejarah kebangsaan kita yang dibebaskan dari Belanda dengan takbir.

Dengan simbolik ini, Prabowo menunjukkan identitas kepemimpinannya bukan tipe pemimpin yang “mengalir”, melainkan pemimpin yang teguh dengan nilai.

Sekaligus juga menunjukkan tema sosialistik yang sering diusungnya bertemu dengan Islamisme. Sebuah pemikiran besar yang dapat dirujuk pada founding father Soekarno, yang mencari pondasi kebangsaan kita pada Islamisme, Sosialisme dan Nasionalisme.

Ketiga, “tampang Boyolali”. Dalam pidato utuh Prabowo di Boyolali yang jadi kontroversial saat ini, sejatinya Prabowo justru menegaskan kembali keberpihakannya pada rakyat jelata, rakyat desa, dan sekaligus anti pada pembangunan yang kapitalistik saat ini. Prabowo menunjukkan penyakit besar bangsa ini adalah kesenjangan sosial, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Berbeda dengan kasus rasis yang bersamaan waktunya saat ini heboh di USA, ketika presenter terkenal Megyn Kelly of NBC mempersoalkan “wajah hitam” (black face), Prabowo tidak masuk pada tema rasisme. Sebagai pemimpin Prabowo meyakini “equality”, “sharing prosperity”, “sama rata sama rasa”, adalah kunci dan hanya kunci bagi keberlangsungan Indonesia. Jadi tema keadilan sosial dan tema rakyat sejahtera terpatri dalam jiwa Prabowo.

Tentu banyak lagi langkah2 dan simbolik yang bisa dipelajari dari Prabowo secara ilmiah. Yang membutuhkan prngamatan lebih lanjut tentunya. Begitupun 3 hal ini sudah cukup untuk sementara membuktikan arah kepemimpinan nasionalistik- sosialistiknya.

*Ratu Adil*

“Old Power” bukannya “New Power” dalam sisi Prabowo Subianto tentu meresahkan Ferry Juliantono. Namun, situasi krisis bangsa kita yang nyaris terpecah belah dengan ketimpangan sosial yang sudah melampaui angka2 statistik resmi, meyakinkan saya bahwa Prabowo itu adalah Ratu Adil.

Ratu Adil memang menyakitkan bagi demokrasi. Sebab, rakyat akan lebih hormat pada pemimpinnya dan keputusan2nya. Ratu adil adalah sebuah konsep pemimpin sejati yang adil, altruism, dedikasi untuk rakyatnya. Bukan pemimpin untuk memperkaya diri.

Ratu adil memang hanya mungkin terjadi manakala keputusaasaan rakyat (desperate society) sudah maksimum. Fenomena itu saat ini sudah benar2 membayangi bangsa kita. Seperti kehancuran indusri, kemiskinan parah, ketimpangan, jeratan hutang berbiaya tinggi, dlsb.

Sebagai masyarakat yang beradab, tentunya kita harus pula menyambut kemungkinan datangnya Ratu Adil ini dengan kerja keras dan doa.

Pengurus MPN Pemuda Pancasila: Pemilu Damai 2019 Sebagai Wujud Pendidikan Politik

Bangun Sitohang

Konsepsi pendidikan selalu identik dengan konsep kehidupan politik suatu bangsa, oleh karenanya jika suatu bangsa ingin memajukan peradaban bangsanya maka pendidikan politik menjadi kata kunci untuk menentukan arah kemajuan bangsa tersebut. Tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia bahwa nilai-nilai pendidikan politik harus sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 sebagai konsensus berbangsa dan bernegara,  jika tidak melaksanakannya, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jatidirinya dan menjadi bangsa yang tidak berkarakter ke-Indonesia an. Situasi tersebut diibaratkan perahu yang berlayar di laut bebas tanpa arah dan tujuan yang pasti, atau dengan kata lain, kita akan kehilangan jatidiri. Secara sosiopolitik akibat fatal dari penyimpangan moral politik kebangsaan tersebut maka persatuan dan kesatuan bangsa menjadi taruhannya.

Kausalitas pemikiran tersebut merupakan bagian dari hakekat proses pendidikan politik, sebab hakekat politik adalah untuk mencapai tujuan bernegara sesuai semangat konstitusi. Pada bagian lain input – konversi – output pendidikan politik adalah manusia sebagai masyarakat atau bangsa, maka arah perubahan suatu bangsa akan ditentukan oleh proses pendidikan yang dilaksanakan, dan masyarakat yang demokratis sangat ditentukan oleh kemajuan pendidikan (intelektual) masyarakatnya. Oleh karenanya pendidikan politik merupakan alat ukur kemajuan masyarakat.

Pertanyaannya, apakah ada kaitannya antara deklarasi damai pemilu 2019 dengan pendidikan politik? Ya tentu sangat berkait, karena Pemilu Damai adalah bagian dari harapan nilai pendidikan universal sebagaimana dideklarasikan UNESCO sebagai badan pendidikan PBB  yaitu; “learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together”. Artinya kalau kita hanya tau saja tentang Pemilu tanpa mengaktualisakannya di jajaran masing-masing serta menjadikannya sebagai misi dalam hidup bersama sebagai satu bangsa, maka deklarasi damai tersebut hanya menjadi utopis (mimpi politik) saja.

Bagaimana aktualisasi kelanjutan Deklarasi Pemilu Damai?

Deklarasi Pemilu Damai yang telah dilaksanakan oleh Jajaran KPU, Bawaslu, DKPP  dengan peserta Pemilu 2019 (Parpol dan Capres dan Cawapres) pada Bulan September 2019   lalu merupakan bentuk kesadaran bersama sebagai langkah antisipasi untuk mengingatkan setiap WNI bahwa nilai persatuan Indonesia paling terdepan dalam setiap pesta demokrasi. Saya katakan antisipasi karena untuk kata “damai” lazimnya digunakan setelah adanya ketidak sesuaian antar pihak. Namun KPU bijak menyikapi dinamika pemilu yang dalam proses penyelenggaraannya sangat dinamis dan cenderung tarik menarik kepentingan antar calon legislatif dalam kompetisi perebutan suara rakyat/konstituennya, terlebih lagi dalam Pemilu 2019 secara bersamaan juga dengan pemilu presiden dan wakil presiden, yang karena baru pertama kali dilaksanakan serentak sehingga berbeda emosi pelaksanaan dibanding Pemilu sebelumnya yang Cuma pemilu legislatif, sehingga dari persektif pendidikan politik diperlukan bentuk konatif  dalam “deklarasi pemilu damai”. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutan deklarasi Pemilu damai tersebut dapat diimplementasikan para elite parpol peserta pemilu dan Tim Sukses ? sehingga deklarasi tersebut tidak hanya sebagai “slogan politik”.

Untuk itu kiranya agar deklarasi tersebut tidak menjadi bentuk deklarasi semu menjelang pemilu, seharusnya kita mau memahami langkah-langkah bentuk pembelajaran yang menjadi pilar pembelajaran yang digariskan Badan Pendidikan Dunia, UNESCO, yaitu :  “learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together”,. Keempat pilar pembelajaran tersebut memberikan konsep budaya politik demokratis. Jika kita sudah mengetahui (to know) pemilu itu adalah proses politik yang harus kita kawal bersama, maka marilah kita melaksanakannya secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Deklarasi damai janganlah dimaknai hanya sebatas tandatangan secara seremonial untuk memuaskan khalayak ramai atau hanya sebatas program kerja tahapan pemilu, melainkan harus melaksanakannya (to do) atau membuktikannya dalam proses penyelenggaaran pemilu seperti: patuh pada aturan main yang telah digariskan Undang-Undang dan peraturan KPU, misalnya melaksanakan bentuk-bentuk kampanye yang digariskan oleh keputusan KPU, memberikan tauladan atau contoh nyata moral politik sebagai pelaku politik, yakni tidak saling menghujat antar anak bangsa, tidak mengucapkan kata-kata yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi serta tidak menampilkan sikap yang tidak menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai konsep NKRI, dsb. Artinya dalam proses politik yang berlangsung pada Pemilu 2019, semua elemen masyarakat harus benar-benar konsisten antara ucapan dan perbuatan baik sebelum kampanye maupun nanti setelah pengumuman hasil pemilu itu sendiri.

Dengan demikian kita dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu akan tetap eksis dengan nilai-nilai deklarasi damai tersebut sehingga kita benar-benar jadi pelaku politik yang memiliki jatidiri (to be), disinilah  makna keberadaan elite parpol pada acara deklarasi tersebut.  Harapan akhir dari semuanya adalah bagaimana deklarasi damai tersebut tidak saja menjadi bentuk kemenangan bagi partai politik dan jajarannya serta tim sukses melainkan hendaknya hasil akhir dari penyelenggaraan pemilu 2019 adalah menjadikan setiap warga bangsa dapat merasa memiliki hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dalam situasi politik yang aman dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  (living together) dalam konsepsi NKRI.

Harapan dari Deklarasi damai

Penulis berharap bahwa deklarasi Pemilu damai 2019 dapat menjadikan semua para pelaku politik bekerja secara demokratis dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok khususnya dalam mengemas isu-isu kampanye sehingga nilai persatuan bangsa tidak terganggu.

Bagi masyarakat sebagai konstituen partai politik atau sebagai warganegara yang memiliki hak politik pada Pemilu dapat kiranya memberikan hak pilihnya dengan didasarkan oleh pilihan yang tidak karena disuap atau istilah lain money politik  melainkan atas dasar penilaian yang objektif terhadap visi dan misi para calon anggota DPR, DPD dan DPRD dan juga Capres dan Cawapres . Pada sisi penyelenggara, KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai unsur terdepan pada penyelenggaraan Pemilu secara profesional dan berintegritas berkerja sesuai amanat Konstitusi sehingga setiap kebijakan atau sikap yang dikeluarkan bukan didasarkan atas “persepsi atau sentimen” atau like dan dislike tetapi tetap mengedepankan kode etik dan semangat regulasi yang berlaku.  Hal ini perlu dipertegas mengingat pada pengalaman masa lalu, dari konsepsi perilaku organisasi, deklarasi damai berhasil dan berguna, pada muara akhirnya akan sangat ditentukan oleh “wasit pemilu” itu sendiri. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi jika dalam sebuah kompetisi wasit tidak netral, yang pasti penonton akan gemuruh bersorak dan ricuh. Kondisi tersebut tentunya bukan harapan kita.

Kata kunci Pemilu Damai secara sosiopolitik, kita tolak politik uang dan ujaran kebencian dalam kampanye serta menjaga harmonisasi kebangsaan yang Binneka Tunggal Ika dengan tidak membenturkan isu SARA dalam kampanye serta hal utama adalah berpedoman pada semangat Pancasila dan UUD 1945, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun peraturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu.”. inilah pagar Deklarasi Damai yang harus kita pegang bersama. Semoga.

 

Pengurus MPN PP: Sila Persatuan Indonesia adalah Konsep Nilai Perilaku Damai

Hampir setiap proses kehidupan demokrasi di Indonesia khususnya menjelang tahapan Kampanye baik Pilkada maupun Pemilihan Umum, selalu diawali dengan kampanye Damai, dengan pernyataan moral politik untuk menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada slogan siap kalah siap menang, meskipun pada akhirnya kita saksikan sebagian ada yang kalah masih yakin menang dan yang menang kurang memberi kesejukan dengan eforia berlebihan sehingga memancing amarah pihak pendukung yang kurang unggul.

Mengapa kampanye damai diperlukan di awal karena itulah awal dimulainya perlombaan atau kompetisi. Dalam hal mana perlu pemahaman bahwa setiap yang berlomba pasti ada yang terdepan dan yang tertinggal. Jika kita ibaratkan pertandingan bola, pasti wasit sudah memberikan rambu-rambu pertandingan, salah satu penentunya adalah perolehan jumlah goal yang menembus gawang lawan. Misal jika pihak X meraih 4 goal dan Y meraih 5 goal, maka hasil akhirnya ” Y ” yang unggul dalam pertandingan. Meskipun pihak “X” pemainnya hebat-hebat dan profesional tetapi kalau kalah score pertandingan , ya harus kalah dan sanggup mengakui keunggulan pesaing.

0Inilah makna sederhana siap kalah dan siap menang. Ini juga makna dalam demokrasi agar paham menjaga keseimbangan. Apapun ceritanya bahwa berdemokrasi adalah bagian dari proses politik setiap bangsa.

Politik tanpa ada nilai demokrasi maka yang terjadi TIRANI, oleh sebab itu diperlukan pengaturan lintas agregat kepentingan atau hak rakyatnya yaitu melalui Undang-Undang sehingga mengikat setiap orang yang terlibat dalam.proses demokrasi.

Baik Pilkada maupun Pemilu, core bisnisnya adalah Pemilih. Pemilih adalah orang yang berasal dari beragam status sosial dengan tingkat ekonomi yang berbeda bahkan suku dan agama yang berbeda dsb. Semua unsur perbedaan tersebut terangkum dalam Bhineka Tunggal Ika. Konkretnya dibulatkan dalam Sila ke 3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.

Artinya, jika kita sudah paham makna bingkai NKRI, maka perbedaan yang ada di antara anak bangsa akan mudah dieleminir. Lantas mengapa saya menggunakan nilai Persatuan Indonesia ? Dan kaitannya dengan Deklarasi Pemilu damai ? Sederhana saja kita berpikirnya bahwa jika kita telah sepakat menempatkan nilai persatuan Indonesia, maka setiap masalah yang timbul dalam proses demokrasi (kampanye), setidaknya harus kita sadari kepentingan bangsa lebih besar dari kepentingan pribadi atau kelompok pun golongan. Sebab jika kita balik, persatuan Indonesia itu ada karena anak bangsa hidup damai dan dibalik lagi, damai itu akan nemperkuat nilai persatuan Indonesia.

Inilah makna dasar perlunya kita memahami sila ke 3 Pancasila agar tetap damai bangsa ini. Aspek sosiopolitik yang perlu dipahami dari makna kampanye damai adalah konsistensi moral.politik dari partai politik dan calon yang diusulkannya. alasannya, bahwa yang kampanye adalah “orang Indonesia” dan sasaran yang akan dipengaruhi “juga orang Indonesia”. Namun situasi pengaruh dan mempengaruhi tersebut jika salah kelola dapat menciptakan situasi gaduh yang bermuara tidak damai. Ini juga alasan pentingnya deklarasi pemilu damai.

Pertanyaan akhir, siapa yang bertanggungjawab agar ada perilaku damai ? Jawabannya tanggungjawab segenap elemen masyarakat, sebab nilai persatuan Indonesia adalah bagian sila ke 3 Pancasila. Jika kita urut darimana dimulai terciptanya perilaku damai yaitu wasit dalam pemilu ( KPU, BAWASLU dan DKPP) , para peserta pemilu (legislatif dan presiden dan wakil presiden) dan para pemilih (sesuai daftar DPT).

Kesimpulannya, ketiga unsur harus bersinerji dan tetap konsisten dengan moral politik             (antara ucapan dan perbuatan seirama) dan berdiri dengan tegap sesuai aturan. Agar situasi damai, harus saling menghormati dan tidak berujar kebencian dan tidak menyebarkan berita HOAKS, serta tidak membenturkan isu SARA.

Bangun Sitohang, Fungsionaris MPN PP bidang Idiologi, Politik dan Pemerintahan  dan Kandidat Doktor Universitas Negeri Jakarta

Ciri Bangsa Cerdas, Demokrasinya Konstitusional             

Bangun Sitohang
Fungsionaris MPN Pemuda Pancasila

Satu Bangsa lahir karena ada semangat yang sama dari perjuangan mendirikan bangsa dan negara dan diakui oleh bangsa lain (dunia Internasiknal), itulah hal yang sederhana memahami eksistensi bangsa negara.

Setelah kita merdeka dan bersatu dengan kedaulatan,  tentu kita punya semangat yang sama melalui konsensus yang menjadi “Penuntun kebangsaan kita dengan sebutan Bangsa Indonesia” yaitu Pancasila sebagai konsep nilai penuntun moral politik berbangsa dan UUD 1945 sebagai norma perilaku politik kebangsaan kita untuk menjadi penuntun implementasi kebijakan bernegara.

Jika kita sudah merdeka, bersatu dan berdaulat tentu kita punya konsep sosial yang perlu dirasakan setiap generasi yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Secara sederhana hidup ini adalah proses, sehingga adil dan makmur itu adalah visi atau cita-cita yang ingin kita capai. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang adil dan makmur?

Jawabannya ada di pembukaan UUD 1945 yang terkait misi kebangsaan yaitu: melindungi segenap tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dengan 4 (empat) maksud didirikan bangsa dan negara Indonesia, maka kita jadikan misi untuk mencapai adil dan makmur.

Pertanyaan lanjutan, apakah dengan kita punya misi dan visi serta tujuan berbangsa dan bernegara tersebut lantas mudah mencapai adil dan makmur?

Tentu ada proses lanjutan yaitu  kembali ke semangat awal kebangsaan yang juga tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia IV terakhir  , …yang “berkedaulatan rakyat”  dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konkretnya konsep kedaulatan rakyat (demokrasi) berdasar Pancasila.

Kemudian bagaimana tujuan berbangsa dijalankan dengan konsep demokrasi yang berkedaulatan rakyat tersebut ?  Jika Pancasila sebagai nilai moral politik maka UUD 1945 adalah norma hukum sebagai sumber semua produk peraturan perundang-undangan dalam berdemokrasi.

Suatu negara yang berkedaulatan rakyat pasti ada nilai demokrasi , salah satunya adalah melalui Pemilihan Umum.        Menurut Pemikir Demokrasi Robert A Dahl, Demokrasi itu harus konstitusional. Inilah kata kunci berdemokrasi.

Implementasi demokrasi yang konstitusional tersebut dalam kehidupan politik kita saat ini (pasca Putusan MK), maka tanggal 17 April 2019  adalah PEMILU SERENTAK  sebagai hari pemungutan suara untuk memilih anggota  DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dalam.proses penyelenggaraannya  berdasar UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berpikir sederhana, kalau kita berbicara Pemilu ya ikuti aturannya
agar kita konstitusional.

Mengapa saya memandang perlu mengajak kita berdemokrasi yang konstitusional, karena kita yang menjalankan demokrasi adalah sudah sepakat menjadi bangsa yang bersatu, oleh sebab itu jangan lagi berpikir sektarian atau menonjolkan pikiran atau pendapat selain amanat konstitusi atau konsensus berbangsa (Pancasila dan UUD.1945).

Itulah sebabnya para pendiri bangsa Indonesia sudah mengingatkan agar kita menjadi bangsa yang cerdas. Karena bangsa yang cerdas pasti paham aturan, beretika dan manusia yang beradab.

Bangsa yang berdemokrasi yang konstitusional pastilah menunjung rasa persatuan agar tetap menjadi bangsa yang teratur, baik tutur kata maupun perilakunya sehingga menjadi bangsa yang bermartabat.

Bangsa yang cerdas tidak mudah terhasut isu yang mengadu domba serta terpengaruh berita HOAKS. Karena hidup ini adalah proses dan agar semakin cerdas,  maka teruslah belajar menjadi Orang Indonesia.