Ini Dia Pesan Kaban Kesbangpol DKI untuk Pelajar Jakarta 

CISARUA – KETERLIBATAN kaum muda dalam membangun DKI Jakarta muda dalam segala aspeknya akan menentukan arah dan kemajuan ibukota. Dengan energinya yang luar biasa kaum muda khususnya pelajar diharapkan menjadi agen perubahan bagi kemajuan dirinya dan lingkungannya.

Peran Pelajar zaman now yang disorot oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  (Bakesbangpol) DKI Jakarta ini mengemuka dalam pertemuan Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Hotel  Grand Prioritas sejak hari Selasa-kamis, 3-6 Juli 2018.</div>

Berbicara dengan bahasa anak zaman now yang penuh humor dan komunikatif dihadapan 120 pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) asal Jakarta, Kepala Kesbangpol  DKI Jakarta, H. Darwis Muhammad  Aji, SH, M.Si membahas soal peran politik pelajar pada pesta demokrasi 2019, pesan dan harapan orangtua kepada anaknya, dan  cita–cita mereka.

Menurut Darwis, sebagai pemilih pemula para pelajar tidak boleh acuh dan cuek atas nasib negaranya. Dia mengingatkan tahun politik 2019 dimana akan ada pemilihan anggota legislatif berupa anggota DPRD Provinsi  dan kabupaten, DPR RI, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakilnya.

Siapapun yang anda pilih, kata Darwis, pastikan anda kenal track record-nya atau rekam jejaknya. Jangan pilih pemimpin yang populis seperti artis karena mereka tidak punya keterikatan secara emosional  dengan partai. Pilihlah kader-kader politik yang terkenal baik dan bagus rekam jejaknya.

“Pemilihan umum itu untuk memilih pemimpin kita 5 tahun mendatang.  Salah mmemilih pemimpin akan mengakibatkan negeri ini menjadi kacau,” paparnya.

Menurut Darwis, para pelajar harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baik untuk mencela ilmu. Jauhilah  teman yang tidak baik apalagi teman yang mengajak kepada tawuran dan narkoba.

Agar cita-cita anda tercapai, jangan lupa berdoa dan selalu taat kepada orang tua dan Tuhan. Darwis mencontohkan, teman-teman di jamannya yang selalu sholat berjamaah 5 waktu di mesjid kini menjadi orang yang sukses.

“Menteri Agraria, Sofyan Jalil ketika masih pelajar dikenal rajin beribadah,” gugahnya.

Terkait kiat untuk menghindari narkoba, Darwis menyarankan agar para pelajar ini ikut aktif di organisasi kepemudaan seperti karang taruna, OSIS, Pramuka dan organisasi keagamaan.

“Dengan menyibukkan di organisasi kepemudaan kalian tak akan ada waktu untuk ikut pergaulan bebas yang di dalamnya banyak pengaruh narkoba,” paparnya.

Sementara itu, Kasubdit Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing, Hazliani, SH mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman generasi muda untuk pencegahan dan penanggukangan peredaran narkoba bagi kalangan pelajar DKI Jakarta.

Agar pemahaman mereka komprehensif, Kesbangpol DKI  Jakarta menghadirkan pembicara yaitu dari Direktorat Intelkam Polda Metro jaya., Kanit Dwi Jatmiko yang membahas “”Peraturan dan Kasus Hukum Penyalahgunaan Narkoba terhadap Pelaku Remaja di Indonesia,” BNN Provinsi DKI Jakarta dengan materi “Bahaya narkoba dana Masalah Peredaran Narkoba di kalangan Remaja,”  Ine Indriani, M.Psi., Psikolog.yang membahas soal “Pengembangan dan Pemberdayaan Kualitas Diri untuk Pemula,” Anggota DPRD DKI Jakarta, Guntur,  dan motivator Peran DPRD dalam Pengunaan dan rehabilitasi Narkoba, Guntur SE, MM,  dan motivator Robby Habibi yang membahas soal Membangun SDM yang Berkualitas. (zul)

PP Pelopor Ormas Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

JAKARTA – Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan meluas di kalangan organisasi kemasayarakat (ormas). Anggota Pemuda Pancasila (PP), wilayah DKI Jakarta yang menjadi pelopornya, yakni berbondong-bondong mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.  Hal ini menjadi lembar sejarah baru untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.

Itu terjadi setelah MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) PP DKI Jakarta dan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta menandatangani kerja berkas kerja sama pada (12/2). Gayung bersambut, kerja sama dilanjutnya di tingkat MPC (Majelis Pimpinan Cabang) PP dan Kantor-Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-DKI Jakarta.
Penandatangan kerja sama berlangsung di Gedung Menara Jamsostek (22/3) dalam kegiatan yang bertema ”MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta Melindungi Seluruh Anggota Pemuda Pancasila Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.”
Hadir dari BPJS Ketenagakerjaan antaralain Direktur Kepesertaan, dan Hal E. Ilyas Lubis, Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta Achmad Hafiz, serta para Kepala Kantor Cabang (Kakacab) se-DKI Jakarta. Sementara dari PP hadir Ketua Umum Japto S. Soerjosoemarno, Ketua MPW DKI Jakarta Thariq Mahmud, serta para ketua MPC se DKI Jakarta.
”Jaminan sosial adalah perwujudan dari sila ke-5 Pancasila. Dengan berkolaborasi, menjadi peserta, dan ikut bersosialsasi program BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemuda Pancasila sudah melaksanakan sebagian besar sila ke-5 Pancasila,” ujar Direktur Kepesertaan dan Hal BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis yang disambut tepuk tangan personel PP.
Ilyas berharap dari DKI jakarta, kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan akan berlanjut untuk seluruh personel PP se-Indonesia.
Tidak hanya itu, setelah bergabung menjadi peserta, Ilyas berharap kepada anggota PP turut berperan dalam memperluas program amanat dari negara ini. ”Siapapun pekerja harus wajib punya jamsos, entah itu pekerja formal maupun informal. Karena ini adalah baian dari negara menjamin kesejahteraan warganya,” ucap Ilyas.
Sementara itu Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan, Achmad Hafiz mengakui, PP merupakan kepesertaan pertama BPJS Ketenagakerjaan dari kelompok ormas. Hal ini menjadi bagian dari sejarah program jaminan sosial ketenagakerjaan yang patut diapresiasi. ”Perlu diketahui inisiatif pertama untuk mengikuti program perlindungan ini dari MPW PP DKI Jakarta, yaitu Pak Thariq dan kawan-kawan,” ujar Hafiz.
Menurutnya, pihaknya menyambut bagi gagasan tersebut sebagai bentuk kesadaran dari sebuah ormas besar. Tentu langkah ini menurut Hafiz patut ditiru oleh seluruh komunitas di Indonesia. Dikatakan, dalam langkah awal personel PP DKI terdaftar dalam kepesertaan kategori informal bukan penerimah upah.
Baik mendatar dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) atau sebagian melengkapi dengan program Jaminan Hari Tua (JHT). PP sebagai wadah juga bisa mendaftarkan pengurusnya ke dalam kepesertaan formal bahkan dengan empat program sekaligus, yakni JKK, JKM, JHT, dan Jaminan Pensiun (JP).
”Nota kesepahaman ini merupakan salah satu wujud kepedulian Pemuda Pancasila untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya, dan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya memberikan perlindungan bagi setiap pekerja,” cetusnya.
Ketua MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta H. Thariq Mahmud mengatakan, kerja sama ini merupakan sebuah ikhtiar bersama dalam upaya sosialisasi, dan edukasi mengenai program-program BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan PP. ”Kami memang akan mendukung penuh, semua program pemerintah, karena itu merupakan bagian dari komitmen Ormas PP untuk menyukseskan, dan menjadi bagian dari program kami,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Eksternal MPW PP DKI Jakarta Mutho Kuncoro menambahkan, tujuan kerja sama tersebut agar para anggota PP DKI Jakarta terlindungi manfaat jaminan sosial. Sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja, atau bahkan meninggal, akan mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. ”Anggota yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan secara rutin akan membayar premi Rp 16.800 / bulan saya rasa tidak berat bagi seluruh anggota PP,” pungkasnya (Humas MPW PP DKI)

Perguruan Tinggi Harus Antisipasi Era Revolusi Industri 4.0

PALEMBANG – Perguruan tinggi di Indonesia harus mengantisipasi semakin pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi dalam era revolusi industri 4.0. Kurikulum dan metode pendidikan pun harus menyesuaikan dengan iklim bisnis dan industri yang semakin kompetitif dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.

Demikian dikatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri saat menjadi keynote speaker dalam acara Seminar Nasional dan Rakernas Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat (9/2/2018).

Dalam seminar Nasional yang bertema : “Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0” ini hadir pula Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Menurut Hanif, perubahan yang terjadi dalam era revolusi industri juga berpengaruh pada karakter pekerjaan sehingga keterampilan yang diperlukan juga berubah.

“Tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana mempersiapkan dan memetakan angkatan kerja dari lulusan pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0,” ujar Hanif.

Dijelaskannya, dunia kerja di era revolusi industri 4.0. merupakan integrasi pemanfaatan internet dengan lini produksi di dunia industri yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi.

Karakteristik revolusi industri 4.0 ini meliputi digitalisasi, optimalisasi dan kustomisasi produksi, otomasi dan adapsi, human machine interaction, value added services and businesses, automatic data exchange and communication, dan penggunaan teknologi internet.
“Pola industri baru ini membawa dampak terciptanya jabatan dan keterampilan kerja baru dan hilangnya beberapa jabatan. Industri yang akan banyak berkembang pada revolusi industry baru ini,” jelas Hanif.

Tantangan tersebut, lanjut Hanif, harus dapat diantisipasi melalui transformasi pasar kerja Indonesia dengan mempertimbangkan perubahan iklim bisnis dan industri, perubahan jabatan dan kebutuhan ketrampilan.
“Salah satu faktor yang penting adalah ketrampilan dan kompetensi yang harus tetap secara konsisten perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pasar kerja yang semakin berkembang pesat,” imbuh Hanif.

Oleh karena itu, Hanif menambahkan dunia pendidikan dan dunia Industri harus dapat mengembangkan Industrial transformation strategy dengan mempertimbangkan perkembangan sektor ketenagakerjaan karena transformasi industri akan berhasil dengan adanya tenaga kerja yang kompeten.

Berbicara masalah peningkatan kualitas SDM Indonesia, Hanif menjelaskan ada 3 hal yang yang perlu diperhatikan semua pihak.

Yang pertama adalah kualitas SDM. Yaitu bagaimana memastikan agar kualitas dari SDM kita ini sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sesuai dengan industri yang berbasis teknologi digital.

Yang kedua, kata Hanif adalah masalah kuantitas yaitu jumlahnya pekerja atau SDM yang berkualitas dan kompeten serta sesuai kebutuhan industri Yang ketiga lokasi yaitu masih kurang meratanya sebaran SDM yang berkualitas terutama di daerah-daerah.
“Terkait dengan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, saya ingin menekankan pentingnya masifikasi pelatihan kerja dan setifikasi profesi yang sedang dilakukan pemerintah melalui pelatihan kerja di BLK dan program pemagangan,” pungkas Hanif (Azr)