Nicke Widyawati Srikandi Kedua yang Sukses Pimpin Pertamina

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno resmi mengangkat Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Sebelumnya, Nicke menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BUMN tersebut menggantikan Elia Massa Manik.

“Ibu Nicke Widyawati sudah resmi diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina,” ujar VP Communication Pertamina Adiatma Sarjito saat dihubungi, Rabu (29/8/2019).

Nicke adalah Srikandi yang kali kedua menjabat sebagai Direktur Pertamina. Sebelumnya jabatan itu pernah dipegang oleh Karen Agustiawan. Tentu jabatan itu tidak dipegang orang sembarang, terlebih di tangan seorang Srikandi muda. Nicke memang sudah malang melintang dalam dunia minyak dan energi.

Sepak terjang Nicke di Pertamina dimulai sejak November 2017 lalu. Ketika itu, perempuan kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 25 Desember 1967 ini ditarik menjadi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus merangkap Plt. Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina.

Menteri BUMN Rini Soemarno saat itu mengatakan, Nicke adalah sosok yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja SDM Pertamina. “Bu Nicke itu yang Pertamina perlukan,” kata Rini, di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Merangkum dari berbagai sumber, nama Nicke mulai mencuat sejak 2013. Ketika itu, ia memenangkan Anugerah Perempuan Indonesia 2013 dari Kementerian BUMN, dan penghargaan Women’s Work of Female Grace 2013 Indonesia dari Indonesia Asia Institute.

Perempuan jebolan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, mengawali kariernya di dunia perbankan. Pada 1988, ia mendapat tawaran kerja di Bank Duta cabang Bandung. Setelah menyelesaikan kuliah pada 1991, ia meninggalkan dunia perbankan dan beralih ke dunia konstruksi.

Nicke masuk ke PT Rekayasa Industri (Rekin) pada 1991. Di tempat baru, Nicke banyak bertugas di lapangan, salah satunya menggarap proyek Pupuk Sriwijaya 1B di Palembang, Sumatra Selatan. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Direktur Utama PT Mega Eltra–perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan dan peralatan teknik.

Dari Mega Eltra, karier Nicke yang merupakan Master Hukum Bisnis dari Universitas Padjajaran berpindah ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di PLN, ia pernah berkarier sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN. Nicke merupakan perempuan pertama yang dipercaya menjadi direktur di PLN.

Sumber: http://www.obsessionnews.com/berita-utama/nicke-widyawati-srikandi-kedua-yang-sukses-pimpin-pertamina/

Menteri Yohana Dorong Perempuan Aktif Berpolitik

MALANG – MINIMNYA anggota legislatif perempuan menjadi sorotan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA). Hal ini sampaikan dalam kuliah tamu bertajuk ‘Peran Perempuan dalam Kiprah Politik Nasional’ di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (2/8/2018).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan secara peraturan perundang-undangan keterwakilan perempuan belum sepenuhnya terpenuhi.

“Di DPR RI saja misalkan, baru 17 persen perempuan menjadi anggota legislatif. Padahal sesuai undang – undang harusnya ada 30 persen,” terang Yohana.

Tak hanya di jajaran legislatif DPR RI, di tingkat DPRD Provinsi keterwakilan perempuan hanya di angka 16 persen, sementara di DPRD kabupaten dan kota berkisar di angka 14 persen.

Menurutnya, keterbatasan dana menjadi salah satu faktor minimnya para perempuan maju ke ranah politik menjadi calon anggota legislatif (Caleg).

“Banyak juga yang menganggap tidak punya peluang sehingga enggan tertarik ke politik. Ada juga yang tidak diperbolehkan suami karena hanya membuang biaya saja,” ungkapnya.

Maka dari itu, Yohana mendorong para mahasiswi terutama dari kader – kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk tak takut terjun ke dunia politik untuk mewakili suara para perempuan dan anak.

“Saya ingin kalian (mahasiwa) jadi penggerak supaya merubah stigma perempuan yang kalah dari laki-laki,” pungkasnya. (Okezone.com/ Foto: Ist)

Bagaimana Mendongkrak Keterwakilan Perempuan di DPR?

MEMASUKI awal 2018, diskusi mengenai pemilihan umum (pemilu) Indonesia yang digelar tahun depan mulai mengemuka. Selain isu calon presiden, tak kalah penting adalah calon-calon legislator yang akan menjadi representasi rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterwakilan perempuan dalam lembaga tersebut.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan. Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Angka keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Saat pemilu pertama kali digelar pada 1955, jumlah kursi perempuan hanya 5,06%, dan angka ini terus bertambah secara bertahap hingga mencapai 11,4% pada 1997 (KPU 2014).

Selepas rezim Orde Baru, berbagai reformasi hukum terkait dengan pemilu legislatif mengenalkan sistem kuota gender yang bertujuan membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk terpilih.

Kuota gender belum efektif

Namun, melihat pengalaman tiga siklus pemilu yakni 2004, 2009, dan 2014, kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen di daftar calon tetap (DCT) belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan.

Keterwakilan perempuan di DPR penting. Reuters/Beawiharta

Pada 2004, perempuan hanya berhasil menguasai 11,24% kursi di DPR. Pada pemilu lima tahun kemudian jumlahnya naik menjadi 18,21%. Sementara pada 2014 keterwakilan perempuan justru menipis menjadi 17%.

Secara umum, jumlah calon legislatif (caleg) perempuan dari tujuh partai yang bersaing di tiga pemilu legislatif terus meningkat. Namun mengapa jumlah perempuan yang terpilih tidak bisa meningkat secara maksimal?

Caleg perempuan nomor urut 1

Dalam bukunya yang mengulas rekruitmen politik Pippa Norris dan Ronald Inglehart menawarkan tiga tingkat analisis: faktor sistematik, faktor partai, dan individu calon legislatif.

Undang-Undang Pemilu, sistem partai, dan sistem hukum di sebuah negara termasuk dalam kategori faktor sistematik. Sementara faktor partai politik meliputi ideologi dan aturan internal partai dalam mencalonkan perempuan sebagai anggota legislatif.

Faktor terakhir terkait dengan aspek motivasi dan sumber daya individu orang yang akan menjadi caleg.

Dalam tulisan ini, analisis saya akan fokus pada faktor partai politik dalam menominasikan caleg perempuan. Hal yang bisa diukur adalah tren penempatan caleg perempuan di nomor urut 1 dan tingkat keterpilihan caleg perempuan yang berada di nomor urut teratas.

Analisis statistik dari data hasil pemilu menunjukkan, mayoritas caleg yang berhasil melenggang ke Senayan adalah mereka yang dinominasikan pada nomor urut satu.

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa nomor urut sangat menentukan keterpilihan seorang caleg. Meski demikian, patut pula dicermati bahwa peluang untuk terpilih nomor urut 4 dan seterusnya ternyata meningkat 10 kali lipat dari 1,6% pada 2004 menjadi 16,4% pada pemilu 2014.

Sementara itu, keterpilihan caleg nomor 1 terus menurun dari 73,6% pada 2004 menjadi 62,1% pada 2014. Sebagian faktor penjelas dari tren ini adalah mulai diberlakukannya sistem pemilu yang terbuka (open-list) pada pemilu 2014. Dalam sistem ini, kalah-menangnya caleg semata ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Sistem pemilihan yang semacam ini memberikan peluang untuk caleg di nomor urut besar bisa terpilih, dan trennya terus naik.

Cara partai menominasikan caleg perempuan

Analisa terhadap tujuh partai politik yang mengikuti tiga pemilu legislatif menunjukkan bahwa tiap-tiap partai memiliki pola yang berbeda saat menominasikan caleg perempuan.

Grafik di bawah ini menunjukkan dua partai berbasis Islam; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempatkan caleg perempuan di nomor urut satu dengan tren yang berlawan arah.

PPP secara stabil dan signifikan terus menambah porsi caleg perempuan nomor urut satu, bahkan rasionya merupakan yang tertinggi di antara semua partai. Sedangkan PKS menempatkan semakin sedikit perempuan di nomor urut 1.

Pada pemilu 2014, PPP menempatkan perempuan sebagai caleg nomor satu di 22 daerah pemilihan (dapil), sementara PKS hanya mengisi satu daerah pemilihan dengan perempuan sebagai caleg teratas.

Partai-partai lain, kecuali Golkar, menunjukkan peningkatan alokasi caleg perempuan di nomor urut 1. Peningkatan paling tajam terjadi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kenaikannya mencapai nyaris 600 % dibandingkan pemilu 2009.

Dalam pemilu 2014, terlihat jelas bahwa 90 persen caleg perempuan yang terpilih dari PPP adalah mereka yang menempati nomor urut 1. Dengan kata lain, banyak pemilih PPP mendukung caleg perempuan yang ditempatkan di posisi teratas. Sementara di partai lain, seperti Golkar dan Demokrat, mayoritas perempuan yang terpilih justru bukan duduk di nomor urut 1, sebagian bahkan ada yang melaju dengan nomor urut 7, 8, dan 9.

Grafik berikut memetakan tingkat kesuksesan caleg perempuan dengan nomor satu dalam pemilu 2009 dan 2014. Terlihat bahwa pada pemilu 2009, Partai Demokrat, PDI-P, dan PKS berhasil mengirimkan 100 persen caleg perempuan nomor urut 1 ke DPR.

Sementara di pemilu berikutnya, “success rate” ini anjlok untuk semua partai kecuali Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu faktor penjelasnya terletak pada aspek sistem pemilu terbuka, yang memungkinkan semua caleg bisa terpilih tanpa peduli posisi nomor urut. Aspek lain ditentukan oleh berkurangnya perempuan ditempatkan di posisi teratas, terjadi di PKS yang hanya punya satu dapil dengan caleg perempuan sebagai pemimpin daftar calon tetap (DCT).

Selanjutnya apa?

Berkaca dari pengalaman tiga kali pemilu legislatif, apakah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan DPR? Satu hal yang tetap relevan adalah mengupayakan agar caleg perempuan semakin banyak ditempatkan di nomor urut teratas, meskipun memang dengan sistem terbuka siapa saja dan di nomor mana saja bisa terpilih.

Di sisi lain, beberapa politikus dan aktivis perempuan mulai mendesak agar partai politik memainkan peranan yang lebih gencar dalam kaderisasi agar perempuan yang maju dalam pemilihan legislatif adalah mereka yang benar-benar memiliki sumber daya serta kemampuan politik yang serius.

Sebuah survei oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES) pada 2010 mengindikasikan bahwa pemilih meminati caleg perempuan yang memiliki beberapa kualitas unggulan. Kualitas yang paling dicari oleh pemilih adalah kecerdasan (35%), bersih dari korupsi (26%), dan pengalaman di dunia politik (20%). Hal ini menunjukkan bahwa untuk berhasil mendulang suara, caleg perempuan perlu mengasah nilai tambahnya mulai dari kemampuan intelektual, praktik politik yang bersih, dan mengumpulkan “jam terbang” sebagai politikus.

Pada akhirnya, memperbanyak jumlah caleg perempuan memang penting untuk menjamin peluang keterpilihan di pemilu. Lebih ideal lagi bila partai serius menempatkan perempuan sebagai kandidat teratas di banyak dapil. Namun jauh lebih penting sekarang adalah meningkatkan kualitas caleg agar jumlah perempuan menjadi wakil rakyat di DPR menjadi lebih banyak. (Theconversation.com).

Panwaslu Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif untuk Kelompok Perempuan

BEKASI BARAT – Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi melangsungkan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada kelompok perempuan di Hotel Ammarosa, Bekasi Barat, Rabu (9/5/2018).Kelompok perempuan disasar sebagai bagian program yang telah dicanangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat.”Bahwa Bawaslu secara simultan di 27 kabupaten dan kota mengadakan agenda seperti ini,” ungkap Ketua Bawaslu Jawa Barat, Herminus Koto.Menurut Herminus, perempuan punya peran strategis dalam pengawasan pemilu. Terlebih karena partisipan pemilih perempuan Kota Bekasi dalam DPT sebanyak 720.664 jiwa lebih besar ketimbang DPT laki-laki sebanyak 713.687 jiwa.

Selain menyasar kelompok perempuan dalam sosialisasi, pihaknya juga menyasar kelompok-kelompok lainnya. Di antaranya kelompok mahasiswa, kelompok disabilitas, kelompok pramuka, kelompok santri, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Herminus menjelaskan, tahapan demi tahapan Pilkada memang membutuhkan partisipasi tinggi dalam pengawasan. Masyarakat berbagai latar diikutsertakan agar kinerja Panwaslu tiap daerahnya dapat terbantu.

“Dalam pemilihan kepala daerah tentu partisipasi aktif dari masyarakat di setiap tahapan jadi penting, selain perannya untuk memberikan hak pilih,” kata Herminus.

Herminus meminta, para kelompok perempuan lintas organisasi ini dapat bekerja sama dengan Panwaslu. Dia mengatakan, Panwaslu telah mempunyai fasilitas ruangan untuk dimanfaatkan masyarakat.

“Pertama kita punya pojok pengawasan bisa digunakan untuk berdiskusi, saling sharing ide atau melaksanakan program kerja terkait kepemiluan. Di tingkat Panwascam kita juga sudah membuka forum warga,” tandas Herminus. (ayobekasi.net)