DPR Kurang Antusias Bahas Indikasi Monopoli Permenaker 291 Tahun 2018

JAKARTA – RAPAT Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) pada Senin (14/01/2019) berlangsung datar-datar saja. Rapat yang dihadiri 8 dari 10 Fraksi ini membahas beberapa  agenda aktual tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri seperti pertemuan Menaker RI dengan Menaker Taiwan terkait permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan dan Dampak Pilot Project Penempatan PMI Paska Keluarnya Permenaker  nomor 291 tahun 2018 tentang Penempatan PMI  melalui Satu Kanal

“DPR  sepertinya  kurang antusias membahas adanya monopoli dalam implementasi Permenaker  nomor 291 tahun 2018 tentang Penempatan PMI  melalui Satu Kanal,” ujar  mantan Staf Khusus Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, Benhard Nababan ditemui usai mengikuti RDP di Gedung DPR RI.

Menurut Benhard, dirinya bersama teman-teman dari Migran Care, Yayasan Memajukan TKI, dan aktivis Gerakan Pembaruan Islam Indonesia (GPII) sengaja menyempatkan datang ke RDP DPR RI ini guna melihat sejauhmana sikap anggota dewan terhadap Permenaker nomor 291. Benhard dan teman akivis PMI berharap Komisi IX berani membongkar adanya agenda monopoli dalam pembuatan Permenaker nomor 291 ini.

“Sayangnya, DPR kurang antusias membahas soal indikasi monopoli di dalamnya,” ujar Benhard.

Senada dengan Benhard, Ketua Divisi Advokasi Kebijakan Migran Care, Siti Badriah menduga adanya aroma kepentingan politik dalam Permenaker 291 ini. Ini disebabkan karena keluarnya Permen ini sangat terburu-buru yaitu pada masa  dewan sedang Reses dan keluarnya di tahun politik pula. Padahal kalau mau jujur, yang lebih dulu keluar adalah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dan bukannya Permenaker 291.

“Jadi, deal-deal politik sepertinya kental dari terbitnya Permenaker 291 ini,” imbuh Siti.

Tudingan sejumlah NGO ini sepertinya ada benarnya. Hal ini terlihat dari dialog dalam RDP yang terkesan ‘greget.’

Sejumlah permasalahan yang menjadi tema bahasan utama yaitu soal kesiapan Balai Latihan Kerja di daerah dalam mengantisipasi keluarnya Permenaker 291 Tahun 2018 dan adanya PHK massal dari industri Tol industri makanan dan industri pertanian.

Soal indikasi monopoli dalam Permenaker 291, kata Benhard, hanya ada 1 anggota dewan yang mempermasalahkan. Masalah itupun di jawab Sekjen Kemenaker Khairul Anwar dengan mengatakan bahwa tidak ada unsur monopoli dalam Permenaker Nomor 291.

“Pelaku penempatan PMI itu adalah masih PPTKIS dan pengawasanya pemerintah,” ujar Khairul.

Mendengar jawaban Sekjen Kemenaker, tidak satupun anggota dewan yang mempermasalahkannya. “Komisinya IX DPR ri sepertinya sudah setuju dengan Permenaker 291 dan tidak mempermasalahan adanya kritikan dari kami,” pungkas Benhard. (Zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *