Formigran Minta Kapolri Penjarakan P3MI Kirim PMI Ilegal

Formigran Minta Kapolri Penjarakan P3MI Kirim PMI Ilegal

71
0

JAKARTA –  KOORDINATOR Federasi Organisasi Migran (Formigran) Indonesia, Jamaludin Suryahadikusumah meminta Kapolri Tito Karnavian untuk menindak tegas Perusahan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) yang menempatkan PMI sejak pemerintah menutup pengiriman PMI ke Timur Tengah pada tahun 2011.

Pasalnya, tidak sedikit P3MI yang memakai bisnis usahanya travel umrah memberangkatkan P3MI melalui visa jiarah. Modus ini dipermudah karena P3MI ini memiliki akses online untuk mendapatkan visa melalui aplikasi Enjaz ke kedutaan Arab Saudi di Jakarta.

“Efek jera perlu dikenakan kepada Perusahaan PMI Hitam yang memang sudah ditutup oleh pemerintah tetapi masih nekad menempatkan TKI ke Arab  Saudi dan negara Timur Tengah lainnya,” tegas Jamal di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Menurut Jamal, ­­sejak Menteri Muhaimin hingga Hanif Dhahiri sudah banyak perusahaan hitam yang dicabut izinnya termasuk PT Putra  Hidayah milik Amin Balubaid.

Perusahaan milik Amin, kata Jamal, itu dicabut izinnya lantaran terbukti menempatkan P3MI ke Arab Saudi.

Sejalan dengan tingginya minat warga untuk bekerja ke Arab Saudi masih tinggi. Karena itu, setelah pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk melakukan pembenahan terkait kerjasama penempatan P3MI, akhirnya kedua negara sepakat mengadakan kerjasama penempatan melalui Sistem Satu Kanal.

Kebijakan penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor rumah tangga ke Timur Tengah ini kemudian tertuang dalam Permenaker No. 291 Tahun 2018 tentang Penempatan TKI Sistem Satu Kanal terus berjalan sesuai rencana.  Di tengah proses itu, Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (Himsataki) yang mengingatkan Pemerintah agar tidak membiarkan adanya praktek monopoli dalam pemberian izin P3MI.

Sekjen Himsataki, Amin Balubaid sebelumnya menuding pemerintah tebang pilih dalam sistem baru itu. Tidak puas dengan protesnya itu, Amin kemudian

meminta Presiden Jokowi untuk memberhentikan Manajer Hanif dan Dirjen Binapenta karena telah mengeluarkan SK 58 P3MI yang mendapat izin dalam Sistem Satu Kanal tersebut.

Menanggai manuver Amin, Jamal menjelaskan pihaknya akan mendesak Menaker agar tidak hanya memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin tetapi juga  memproses Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar menimbulkan efek jera kepada P3MI yang nakal.

“Permenaker 291/2018 dan Kepmen 291 an SK Dirjen itu harus dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan penempatan TKI dari tindak perdagangan orang (Trafficking),” tuturnya.

Sebaliknya, jika ada yang menyoal ­­­­­­kebijakan itu memunculkan adanya dugaaan monopoli silahkan saja menempuh jalur hukum. Masyarakat pada saat yang sama juga bisa menuntut agar pemerintah melakukan proses hukum terhadap perusahaan yang telah melakukan penempatan TKI secara nonposedural selama era moratorium.

“Kita ingin perusahaan hitam itu tidak hanya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izinnya tetapi juga diproses kejahatan trafficking-nya. Pemerintah tidak boleh kalah dengan Mafia TKI,” ujar Jamal, mantan Anggota Satgas TKI Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY.

Sebelumnya,  seperti diberitakan media yang mengaku sebagai Sekjen Himsataki Amin Balubaid di Jakarta, Minggu lalu mengingatkan Kementerian Tenaga Kerja pada UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya penempatan ke Arab Saudi.

Amin Balubaid mengatakan jika Kemnaker tidak berlaku adil kepada dunia usaha, khususnya perusahaan jasa penempatan tenaga kerja Indonesia, maka pihaknya akan menggunakan semua jalur untuk mendapatkan perlakuan sama sebagai perusahaan swasta berbadan hukum.

“Kami akan menggunakan semua jalur yang dimungkinkan oleh peraturan perundangan, baik formal dan informal, agar mendapatkan perlakuan yang sama, adil dan transparan dalam berusaha sesuai dengan aturan yang berlaku, ” kata Balubaid didampingi pengurus lainnya Hani Bajamal, dan Ketua Dewan Pertimbangan Himsataki , Yunus Yamani. (z)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY