oleh

Habibie dan Kisah Kelahiran Komnas Perempuan

-Liputan-36 views

Jakarta, Srikandipp.com – Tahun 1998 tentu membekas bagi seorang BJ Habibie. Citranya sebagai ahli pesawat seketika berubah menjadi Presiden ke-3 Republik Indonesia saat Soeharto lengser.

Apalagi kepemimpinan yang dilimpahkan kepadanya pun terjadi di tengah-tengah situasi krisis dan konflik skala nasional. Panggung yang teramat panas untuk ditempati.

Tahun 1998 juga membekas bagi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Di tengah-tengah situasi krisis itulah lembaga ini lahir. Salah satunya karena peran Habibie.

Saya teringat pada suatu masa di 2017, saat berlangsung Peringatan Mei 1998 di TPU Pondok Ranggon, tempat kuburan massal korban Mei 98. Peringatan tersebut diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, Pemda DKI Jakarta, Komunitas Korban serta berbagai LSM lainnya, serta dihadiri oleh Presiden Ketiga BJ Habibie dan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

Kala itu Pak Habibie bercerita tentang situasi 1998 serta bagaimana ia didorong untuk membentuk Komnas Perempuan.

Ia tidak menduga bahwa kepemimpinan bangsa akan jatuh ke tangannya di tengah-tengah situasi krisis.

“Tidak mudah memimpin dalam situasi krisis. Kita harus cepat membaca situasi dan mengambil keputusan, dan ketika mengambil keputusan, kita tidak boleh sembarangan. Tidak boleh dengan cara-cara kekerasan,” demikian ia bercerita kepada kami.

Pada waktu itu Pak Habibie baru saja datang dan duduk di sofa bersama Bu Saparinah Sadli dan Syamsiah Ahmad, saksi-saksi sejarah berdirinya Komnas Perempuan.
Saya sempat bertanya padanya, bagaimana rasanya menjadi presiden di tengah krisis dan masa transisi?

“Tidak mudah karena dalam situasi krisis dan masa transisi, banyak terjadi konflik, keinginan berpisah dari Indonesia. Saya sebagai presiden harus berperan untuk mendengarkan suara rakyat, merendahkan hati di hadapan rakyat, karena suasana masih panas dan sensitif. Pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mendengarkan rakyatnya, sehingga kita tahu apa yang perlu kita putuskan,” kata Habibie.

Ketika ditanyai soal kerusuhan Mei 1998 dan kekerasan seksual dalam peristiwa tersebut, Pak Habibie menunduk. Dia berusaha mengingat tentang apa yang terjadi.

“Saya memutuskan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, yang terdiri dari unsur pemerintah, dengan melibatkan masyarakat sipil, supaya pencarian fakta ini dapat dilaksanakan secara obyektif,” ujarnya.

Pak Habibie juga bercerita bahwa dia didesak oleh kelompok masyarakat perempuan anti-kekerasan terkait penuntasan kasus kekerasan seksual pada masa itu.

Sambil menunjuk ibu Saparinah Sadli yang sedang duduk di sampingnya, ia berkata: “Perempuan-perempuan pemberani inilah yang membuat saya bisa mengambil keputusan, untuk menerbitkan peraturan presiden tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, terkait kekerasan seksual yang terjadi pada saat situasi kerusuhan Mei 98.”

***

Hari ini, 24 Oktober, menandai 44 hari meninggalnya Presiden Ketiga BJ Habibie, sekaligus bulan lahirnya Komnas Perempuan.

Lembaga ini lahir dari keberanian BJ Habibie di situasi krisis. Ia membuka diri dengan mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan Terhadap Perempuan, Radhika Coomaraswamy, untuk menggali informasi mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk tragedi kemanusiaan yang terjadi di Aceh, Papua dan Timor Leste.

B.J Habibie mengeluarkan kebijakan-kebijakan reformis dengan sangat sigap, serta mencabut kebijakan yang menghambat demokrasi, seperti mengembalikan kebebasan pers, membebaskan tahanan politik Orde Baru, serta melakukan dialog awal masalah Papua.

Pak Habibie adalah contoh teladan yang membuat pijakan awal prinsip-prinsip demokrasi di negara Republik Indonesia. Beliau tanpa ragu berani bersaksi dan menyatakan bahwa benar terjadi pemerkosaan pada tragedi 1998. Ia juga menyatakan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para korban, baik kepada masyarakat miskin kota, serta orang Indonesia-Tionghoa yang mengalami penjarahan-penjarahan dan perkosaan.

Pernyataan maaf tersebut disampaikan dengan setulus-tulusnya di tengah suasana duka di tahun 1998, meskipun sempat diinterupsi oleh Jendral Sintong Panjaitan agar didiskusikan di dalam kabinet terlebih dahulu.

Mengutip tulisan Wahyu Susilo, interupsi tersebut ditanggapi dengan tegas oleh Habibie dengan berkata “Can’t I have my own opinion?”

Setidaknya hal itu menggambarkan keresahannya terhadap situasi tragedi kemanusiaan pada waktu itu.

Presiden ke-3 Republik Indonesia ini adalah salah satu presiden yang patut diteladani, yang mendengarkan suara rakyat, dan mengenal prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pidato Peringatan Tragedi Mei 98 tahun 2017 lalu, Habibie menyatakan, bangsa ini tidak bisa dipimpin oleh atas nama ras atau agama tertentu. Bangsa ini perlu dipimpin oleh tokoh yang mewakili semua orang, baik ras, agama, suku dan jenis kelamin, karena hanya dengan itulah bangsa ini bersatu dan damai. (cnnindonesia.com)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed