Ini Bantahan Dirjen Dukcapil Soal Isu NIK dan KK-nya Dibajak

Ini Bantahan Dirjen Dukcapil Soal Isu NIK dan KK-nya Dibajak

79
0

JAKARTA – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakrulloh membantah pemberitaan sebuah media online yang memberitakan NIK dan KK miliknya dipakai orang lain untuk registrasi kartu seluler. Kata Zudan, NIK dan KK miliknya tidak pernah dibajak orang lain.

“NIK saya tidak dipakai orang lain kok,” kata Zudan di Jakarta, Jumat (9/3).

Zudan juga sudah mengecek data monitoring di kantornya. Dan tak ada bukti, NIK serta nomor KK-nya dipakai orang lain untuk registrasi kartu prabayar. Zudan pun meminta, agar media yang menulis tentang NIK dan KK miliknya dibajak orang lain meluruskan berita tersebut.

“Rekan pers  yang menulis itu tolong diluruskan ya,” katanya.

Bantahan Zudan itu sendiri bermula dari pemberitaan sebuah media online yang menyebutkan NIK dan nomor KK Dirjen Kependudukan itu dipakai orang lain atau disalahgunakan pihak lain. Pemberitaan tersebut, seperti yang dimuat dalam berita berasal dari pernyataan Zudan. Tapi kemudian Zudan membantahnya.

Menurut Zudan, wartawan yang mewawancarainya salah menangkap pernyataannya. Ketika itu, wartawan yang mewawancarainya menanyakan tentang contoh penyalahgunaan NIK dan KK seseorang oleh orang lain. Dirinya pun kemudian memberi ilustrasi.

“Wartawan minta contoh. Nah saya contohkan. Saya contohkan NIK dan KK saya dipakai orang lain. Ini contoh yang bisa terjadi sebagai bentuk penyalahgunaan. Tapi ini hanya misal, bukan realitasnya NIK dan KK saya yang dipakai. Kalau NIK dan KK orang lain yang dipakai ada contohnya. Tapi tidak etis bila saya buka,” katanya.

Sebelumnya, Zudan juga menyebarkan siaran pers untuk menanggapai berita di media sosial yang simpang siur dan salah. Dalam keterangan tertulisnya, Zudan merasa perlu meluruskan itu. Kata dia, data Kependudukan sesuai Pasal 58 ayat (4) UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk)  dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakkan hukum dan pencegahan kriminal melalui cara hak akses. Menurutnya ini perlu diketahui masyarakat luas agar tidak salah persepsi.

“Secara teknis pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-elektronik,” katanya. (Zul/Ist)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY