Jika Tahu Aturan, # 2019 Pemilu Serentak Pilpres dan Pemilu Legislatif, Istilah...

Jika Tahu Aturan, # 2019 Pemilu Serentak Pilpres dan Pemilu Legislatif, Istilah # 2019 Lainnya Diduga Imajinasi Saja

64
0

TEMA di atas saya coba uraikan secara objektif dalam kerangka membangun demokrasi yang berkualitas dengan mengambil pemikiran demokrasi dari persepektif Robert A Dahl. Namun pemikirannya sesuai semangat kebangsaan Indonesia. Jika kita pernah buka dan membacanya secara seksama bahwa dalam pembukaan UUD 1945 tertuang pernyataan bahwa…”kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu UUD.” Makna kata ini mengingatkan kita bahwa biasakan cara berpikir kita sebagai satu bangsa yang merdeka bicaranya haruslah sesuai aturan bukan suka-suka perasaan atau imajinasi saja.

Dengan demikian kita akan tertib hukum. Jangan juga bicara hukum tetapi menyalahi hukum positip. Yang ingin saya katakan bahwa dalam agenda politik tahun 2019 (istilah #2019) harusnya dihubungkan dengan PEMILU SERENTAK PILPRES DAN PILEG. Hal ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya munculnya istilah #2019 dengan slogan lainnya jika dikaitkan dengan agenda politik tahun 2019 menurut saya diduga hanya imajinasi WNI dan bisa saja karena rendahnya kadar pemahaman atas makna demokrasi.

Dalam perspektif demokrasi menurut Robert A Dahl dalam bukunya On Democracy, kita harus mencegah tingginya kepentingan individu ( protecting the individual interest) agar tercipta equality (keseimbangan). Dengan kata lain untuk bisa mencegah ego politik individu maka rakyat harus cerdas.

Soal ini sebenarnya sudah diingatkan pendiri bangsa dalam tujuan bernegara bahwa kita perlu mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan memberikan pendidikan politik agar rakyat tahu akan hak dan kewajibannya, sehingga tercipta upaya peningkatan kapasitas intelektual bangsa dan pembodohan dalam berdemokrasi dapat dihindari.

Berpikir Demokratis oleh Robert A Dahl juga ditekankan pentingnya CONTROL OF AGENDA (pengawasan agenda) sehingga tidak menyimpang dari semangat dasar dalam demokrasi. Rakyat harus diinfokan yang benar kapan pesta demokrasi atau pelaksanaan Pemilu dan mekanisme partisipasi politik. Misalnya Janganlah kita kampanye pemilu jika belum saatnya, ini sudah melanggar agenda politik dan juga saat olahraga ya olahragalah jangan demo-demo politik (ini anomali politik) yang melanggar etika politik. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 Pemilu Serentak Pilpres dan Pileg. Sehingga control agendanya jelas ada dasar hukumnya dan jangan dibuat istilah-istilah lain (red: #2019) dengan istilah tambahan agenda lainnya.

Cara berpikir merdeka sebagai anak bangsa seperti ini inkonstitusional, disinilah makna kontrol agenda demokrasi yang dimaksudkan Robert A Dahl. Pertayaannya kemudian, apa yang salah dengan maraknya penggunaan istilah #2019? Secara tahun politik tidak ada yang salah, tetapi jika dikaitkan dengan agenda demokrasi tahun 2019, harus diinformasikan ke Rakyat secara benar dan jangan ekspolitasi hak politik rakyat hanya karena ambisu individu. Karena yang benar adalah #2019 Pemilu Serentak Pilpres dan Pileg. Di luar agenda itu jika dikaitkan dengan agenda demokrasi seperti merebaknya istilah #2019 GANTI PRESIDEN (Tidak sesuai agenda yang konstitusional) atau bisa diduga hanya imajinasi kepentingan individu seperti asumsi teori Robert A Dahl perlu ada protecting the individual interest dan juga menurutnya dalam berdemokrasi itu harus konstitusional.

Bangun Sitohang

Fungsionaris MPN Pemuda Pancasila & Ketua Kajian Nilai Menjadi Orang Indonesia (KANIMOI)).

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY