SPP.com – Oligarki ekonomi adalah musuh kita semua. Karena bukan hanya merubah sistem Indonesia, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat menjadi dari rakyat oleh partai politik untuk oligarki, juga berpotensi untuk menghancurkan bangsa ini.
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa kekuasaan bangsa saat ini telah tersandera oleh oligarki ekonomi.
“Persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah atau Presiden hari ini. Tetapi adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka, yaitu oligarki ekonomi,” kata LaNyalla dalam Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, ditulis Sabtu (11/6/2022).
LaNyalla menyatakan Oligarki Ekonomi sangat rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri dan semakin membesar serta menyatu dengan Oligarki Politik.
“Selama Oligarki Ekonomi ini diberi ruang, apalagi untuk masuk ke dalam kekuasaan, sama saja dengan kita memberikan kepada Sosok Sangkala atau Buto yang rakus untuk berkuasa,” kata Senator asal Jawa Timur itu.
Menurutnya, tidak masalah seseorang menjadi kaya raya. Asalkan jangan sampai mengatur dan mengendalikan kebijakan negara untuk kepentingan sendiri.
“Silakan menjadi kaya raya, tetapi jangan gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok kalian. Silakan untuk kaya raya, tetapi jangan hanya empat orang di republik ini, tetapi kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat. Ini keterlaluan. Dan keterlaluan itu adalah ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang dibiarkan, membuat Tuhan murka,” ucap Ketua DPD RI ini.
Dengan tegas alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan ketidakadilan yang terjadi oleh Oligarki Ekonomi dan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakadilan tersebut harus diselesaikan secara fundamental.
“Tidak bisa masalah ini diatasi dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Harus dari hulunya, bukan di hilir,” ujarnya.
Sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla menyampaikan jika ia sudah keliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota. Serta bertemu langsung dengan stakeholder di daerah, mulai dari pejabat pemerintahan daerah, akademisi dan kalangan kampus, pesantren dan agamawan, hingga kerajaan dan kesultanan nusantara.
“Saya mendengar dan melihat langsung apa yang mereka rasakan dan alami di daerah. Persoalan yang dihadapi dan dirasakan sama yaitu ketidakadilan dan kemiskinan, yang menjadi masalah fundamental di bangsa ini,” katanya.
Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan konsolidasi elemen civil society mutlak diperlukan sebagai bagian dari kesadaran sebagai bangsa, bahwa Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik adalah musuh utama kedaulatan rakyat.
“Maka jalan keluar fundamental yang harus kita lakukan adalah akhiri rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu,” pungkasnya.
