PAN Pesimis Revisi UU Pilkada Disahkan

PAN Pesimis Revisi UU Pilkada Disahkan

108
0

Jakarta – ‎Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto merasa pesimis revisi Undang-Undang Pilkada bisa berjalan dengan mulus. Ia yakin, revisi UU tersebut akan kandas di jalan sebab, di Komisi II DPR masih terjadi perdebatan antar fraksi.

‎”Bola panasnya ada pada Pemerintah, percuma kalau DPR menyetujui tetapi Pemerintah tidak,” kata Yandri di komplek parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2015).

Yandri yang juga menjadi anggota Komisi II mengatakan, bisa jadi UU Pilkada akan tetap direvisi namun bukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PBB) bisa dijadikan contoh tentang perlunya payung hukum yang baru.

“Tetap direvisi karena sewaktu-waktu ada peristiwa seperti ini perlu ada payung hukumnya, namun tidak dalam waktu dekat ini,” katanya.

Menurut Yandri, ‎bila DPR tetap memaksakan untuk melakukan revisi UU Pilkada dalam waktu dekat ini akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. “Makanya kalau sekarang juga pasti dikaitkan dengan kepentingan parpol tertentu, ini ada yang menunggangi untuk terus dilakukan revisi,” tandasnya

Seperti diketahui, revisi UU Pilkada diwacanakan setelah ada konflik di internal Partai Golkar dan PPP. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa syarat bagi partai yang berkonflik bila ingin mengikuti Pilkada harus mengacu pada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau kedua kubu islah.

Namun jika harus menunggu memiliki kekuatan hukum tetap waktunya dianggap terlalu lama, karena pendaftaran Pilkada akan dibuka pada bulan Juli 2015. Untuk itu, Komisi II DPR memberi rekomendasi ke KPU agar menyertakan putusan sementara sebagai syarat tambahan.

KPU menolak dengan alasan tidak ada aturannya dalam UU, hingga akhirnya DPR mewacanakan untuk merevisi UU Pilkada untuk menciptakan payung hukum yang baru bagi KPU.

Sumber kompas.com (25/5/2015).

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY