Perempuan Bakal Caleg DPRD Jateng 40,6%

Perempuan Bakal Caleg DPRD Jateng 40,6%

39
0

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng menerima pendaftaran 1.374 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk Pileg DPRD Jateng 2019. Delapan parpol mendaftar dengan kuota maksimal, masingmasing 120 bakal caleg.

Parpol dengan jumlah bakal caleg paling sedikit adalah PKPI, dua orang. Delapan parpol yang memaksimalkan kuota tersebut adalah partai pemilik kursi di DPRD periode 2014-2019, yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PAN, dan Demokrat. Satu parpol pemilik kursi yang mendaftarkan di bawah kuota maksimal adalah PKS dengan 110 bakal caleg.

Parpol lainnya, Garuda 19 orang bakal caleg, Berkarya 95, Perindo 67, PSI 33, Hanura 39, PBB 49, dan PKPI dua orang. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Jateng, 1.374 bakal caleg yang terdaftar terdiri atas 816 (59,3%) laki-laki dan 558 (40,6%) perempuan. Persentase perempuan bakal caleg dari 16 parpol memenuhi syarat, lebih dari 30%.

”Selanjutnya kami akan memverifikasi berkas persyaratan,” kata Ketua KPU Jateng Joko Purnomo, Kamis (19/7). Jika dilihat dari persebaran bakal caleg di 13 daerah pemilihan (dapil), paling banyak di dapil XII (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes) yakni 133 orang yang memperebutkan 12 kursi.

Paling sedikit di dapil IV(Rembang dan Pati) 78 bakal caleg yang memperebutkan enam kursi. Seusai verifikasi dan penyampaian hasil kepada parpol, lanjut Joko, masa perbaikan berkas digelar pada 22-31 Juli.

Kemudian dilanjutkan verifikasi hasil perbaikan pada 1-7 Agustus dan pengumuman daftar calon sementara (DCS) pada 12-14 Agustus 2018. ”Selanjutnya kami tunggu masukan dan tanggapan masyarakat sampai 21 Agustus.

Pengumuman DCT (daftar calon tetap) 21-23 September 2018,” kata Joko. Kepala Bidang dan Kaderisasi PKPI Jateng Bagus Haryanto mengatakan, partainya memang hanya mendaftarkan dua bakal caleg DPRD Jateng.

Penyebabnya, persiapan terganggu gugatan PKPI di PTUN terkait keikutsertaan partai itu dalam pemilu. Meski akhirnya memenangi gugatan, waktu yang tersedia terlalu singkat untuk melakukan komunikasi dengan para bakal caleg. ”Alasan lain, ada pergantian ketua sehingga waktu untuk koordinasi mepet,” ujar Bagus. (suaramerdeka.com)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY