oleh

PP Pelopor Ormas Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

JAKARTA – Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan meluas di kalangan organisasi kemasayarakat (ormas). Anggota Pemuda Pancasila (PP), wilayah DKI Jakarta yang menjadi pelopornya, yakni berbondong-bondong mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.  Hal ini menjadi lembar sejarah baru untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.

Itu terjadi setelah MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) PP DKI Jakarta dan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta menandatangani kerja berkas kerja sama pada (12/2). Gayung bersambut, kerja sama dilanjutnya di tingkat MPC (Majelis Pimpinan Cabang) PP dan Kantor-Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-DKI Jakarta.
Penandatangan kerja sama berlangsung di Gedung Menara Jamsostek (22/3) dalam kegiatan yang bertema ”MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta Melindungi Seluruh Anggota Pemuda Pancasila Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.”
Hadir dari BPJS Ketenagakerjaan antaralain Direktur Kepesertaan, dan Hal E. Ilyas Lubis, Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta Achmad Hafiz, serta para Kepala Kantor Cabang (Kakacab) se-DKI Jakarta. Sementara dari PP hadir Ketua Umum Japto S. Soerjosoemarno, Ketua MPW DKI Jakarta Thariq Mahmud, serta para ketua MPC se DKI Jakarta.
”Jaminan sosial adalah perwujudan dari sila ke-5 Pancasila. Dengan berkolaborasi, menjadi peserta, dan ikut bersosialsasi program BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemuda Pancasila sudah melaksanakan sebagian besar sila ke-5 Pancasila,” ujar Direktur Kepesertaan dan Hal BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis yang disambut tepuk tangan personel PP.
Ilyas berharap dari DKI jakarta, kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan akan berlanjut untuk seluruh personel PP se-Indonesia.
Tidak hanya itu, setelah bergabung menjadi peserta, Ilyas berharap kepada anggota PP turut berperan dalam memperluas program amanat dari negara ini. ”Siapapun pekerja harus wajib punya jamsos, entah itu pekerja formal maupun informal. Karena ini adalah baian dari negara menjamin kesejahteraan warganya,” ucap Ilyas.
Sementara itu Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan, Achmad Hafiz mengakui, PP merupakan kepesertaan pertama BPJS Ketenagakerjaan dari kelompok ormas. Hal ini menjadi bagian dari sejarah program jaminan sosial ketenagakerjaan yang patut diapresiasi. ”Perlu diketahui inisiatif pertama untuk mengikuti program perlindungan ini dari MPW PP DKI Jakarta, yaitu Pak Thariq dan kawan-kawan,” ujar Hafiz.
Menurutnya, pihaknya menyambut bagi gagasan tersebut sebagai bentuk kesadaran dari sebuah ormas besar. Tentu langkah ini menurut Hafiz patut ditiru oleh seluruh komunitas di Indonesia. Dikatakan, dalam langkah awal personel PP DKI terdaftar dalam kepesertaan kategori informal bukan penerimah upah.
Baik mendatar dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) atau sebagian melengkapi dengan program Jaminan Hari Tua (JHT). PP sebagai wadah juga bisa mendaftarkan pengurusnya ke dalam kepesertaan formal bahkan dengan empat program sekaligus, yakni JKK, JKM, JHT, dan Jaminan Pensiun (JP).
”Nota kesepahaman ini merupakan salah satu wujud kepedulian Pemuda Pancasila untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya, dan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya memberikan perlindungan bagi setiap pekerja,” cetusnya.
Ketua MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta H. Thariq Mahmud mengatakan, kerja sama ini merupakan sebuah ikhtiar bersama dalam upaya sosialisasi, dan edukasi mengenai program-program BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan PP. ”Kami memang akan mendukung penuh, semua program pemerintah, karena itu merupakan bagian dari komitmen Ormas PP untuk menyukseskan, dan menjadi bagian dari program kami,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Eksternal MPW PP DKI Jakarta Mutho Kuncoro menambahkan, tujuan kerja sama tersebut agar para anggota PP DKI Jakarta terlindungi manfaat jaminan sosial. Sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja, atau bahkan meninggal, akan mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. ”Anggota yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan secara rutin akan membayar premi Rp 16.800 / bulan saya rasa tidak berat bagi seluruh anggota PP,” pungkasnya (Humas MPW PP DKI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed