Stop Politisasi Banjir, Pakar ITB Minta Menteri PUPR Tanggjungjawab

Stop Politisasi Banjir, Pakar ITB Minta Menteri PUPR Tanggjungjawab

87
0

JAKARTA – PAKAR Arsitektur Perkotaan ITB Dr. Jehansyah Siregar meminta elit politik untuk menyetop ‘Politisasi’ Banjir di Jakarta.  Masalah banjir Jakarta adalah masalah nasional yang harus dipimpin langsung oleh pemerintah nasional.

“Kita minta agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  bertanggungjawab untuk mencari solusi datangnya banjir tiap tahun di Jakarta,” ujar Jehansyah di Jakarta, Jumat )3/5/2019).

Berbicara tunggal dalam Diskusi Interaktif Lembaga Kajian Sabang-Meurauke Circle yang dimoderatori oleh aktivis Mahasiswa ITB Tahun 1980-an Dr. Syahgana Nainggolan,  Jehansyah mengatakan Masalah banjir Jakarta adalah masalah lintas provinsi karena disebabkan adanya beberapa DAS yang melintasi beberapa provinsi. Selain itu, di dalam RTRWN kawasan ini sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Berarti kawasan Jabodetabek sudah termasuk yurisdiksi nasional, yang berada di atas yurisdiksi daerah per daerah.

“Kompleksitas yang sangat tinggi dari tata bangunan air seperti waduk, pintu air, kanal dan sebagainya, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Ditjen SDA Kementerian PU. Adanya masalah penyempitan dan pendangkalan DAS dan waduk tidak dapat dibiarkan hanya karena sumber penyebab-nya bukan soal SDA. Masalah permukiman kumuh masih tanggung-jawab Kementerian PU, yaitu PU-Cipta Karya,” imbuhnya.

Jehan menjelaskan, Banjir yang datang rutin tiap  tahunnya tanggungjawabnya ada pada Menteri PUPR. Hal ini disebabkan karena kementrian ini sifatnya lintas provinsi  jadi di Jakarta pun Pak Menteri harus bertanggungjawab. Adapun pak Anies, sebagai Gubernur DKI sifatnya hanya membantu.

Dia mencontohkan, jika ada relokasi warga dari wilayah banjir ke wilayah baru, maka tugas Pak Anies adalah memberikan database kependudukan.

Jehan menambahkan, penyebab utama dari banjir di Jakarta adalah karena masalah penataan ruang yang tidak  jelas. Dari segi penataan ruang, semua produk rencana tata ruang di Jakarta, mulai Rencana Induk hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, adalah produk-produk gagal karena sangat lemah dalam prakteknya.

Sebelum maupun sesudah rencana-rencana tersebut ditetapkan, selalu “masuk angin” karena telah dipenuhi kepentingan bisnis properti dan tidak disusun berlandaskan akar masalah dan tujuan pembangunan Jakarta secara objektif untuk kepentingan publik.

Pembangunan waduh di Jabar, dan pembongkaran lahan-lahan rawa di beberapa perumahan elit di Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, dan daerah lainnya yang kini jadi jalan dan lahan parkitan harus berani dibongkar oleh Pak Anies.

Kondisi lahan rawa, yang di Australia dikenal dengan istilah Wetland conservation based settlement development hingga kini sudah banyak berubah menjadi lahan-lahan semen dan parkiran. Padahal, lahan rawa ini bagus untuk menampung resapan air.

“Kita dorong Pak Anies agar membongkar lahan-lahan yang telah menutup lahan rawa di beberapa perumahan elit Jakarta ini,” tegasnya.

Terkait kepadatan penduduk Jakarta sudah mencapai sekitar 10 juta jiwa,  Jehan mengatakan seharusnya ada sistem penampungan air yang 20 kali kapasitas yang telah dibangun Belanda. Yang ada saat ini sistem pengairan yang telah dibangun kemudian sangat jauh dari memadai untuk mengantisipasi terjangan air bah dari wilayah hulu di Bogor dan Cianjur.

“Inilah PR besar yang harus segera diselesaikan Pemerintah RI melalui semua sektor dan semua tingkatan pemerintahan,” pungkas Jehan. (Zul)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY