Tingkatkan Partisipasi Politik Warga Bogor, Kemendagri Gelar Pendidikan Politik

Tingkatkan Partisipasi Politik Warga Bogor, Kemendagri Gelar Pendidikan Politik

82
0

BOGOR –  Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat khususnya pemilihan Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor dan Walikota Bogor, saat ini akan memasuki tahapan penetapan Pasangan calon tanggal 12 Februari 2018 dan tanggal 15 Februari 2018 memasuki masa kampanye paslon.

Guna mensukseskan pelaksanaan pilkada serantak 2018 dan pemilu 2019 di Prov Jawa Barat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, Kementerian Dalam Negeri penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Politik dengan tema “Sukses Agenda Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Hotel Pramesthi, 1 Februari 2018, Bogor.

Dalam sambutannya Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Didi Sudiyana mengatakan bahwa Indonesia sebagai Negara Demokrasi mensyaratkan dalam konstitusi secara fundamental mengakui dan menjamin kedaulatan hakikatnya adalah milik Rakyat.

Sebagai Bangsa yang majemuk dan pluralisme Indonesia harus dikelola secara baik sehingga kemajemukan dan pluralisme tersebut menjadi kekuatan bersama membangun bangsa, negara dan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Didi menjelaskan, bahwa peran serta masyarakat dalam konteks pemilu sangat strategik. Mengingat bahwa masyarakat merupakan bagian dari elemen bangsa sekaligus pelopor konsensus nasional untuk membangun sistem pemerintahan dan politik yang demokratis.

“Kami mengharapkan kualitas pemilu berdampak positif terhadap kualitas pemimpin bangsa,” papar Didi.

Ditambahkannya, tantangan kita sekarang adalah memberikan pendidikan politik bagi rakyat pemilih agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai warga negara dalam pemilu. Untuk itu dibutuhkan adanya partisipasi politik dari semua komponen masyarakat.

Pada kesempatan itu, Direktur Politik Dalam Negeri, DR. Bahtiar, M.Si kegiatan Pendidikan Politik  mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam mengikuti Pemilukada tahun 2018 dan Pemilu Serentak tahun 2019.

Dengan mengetahui hak dan kewajiban ini diharapkan masyarakat akan bisa berpartisipasi secara sadar, memilihi sesuai keyakinannnya dan ikut mengawasi secara aktif jalannya pesta demokrasi.

Lanjut Bahtiar mengatakan bahwa demokrasi menjadi indikator dalam perkembangan politik suatu negara. Suatu negara memilih demokrasi karena sistem ini diyakini akan meningkatkan kebebasan berpolitik melalui kesadaran untuk meningkatkan kebebasan berpolitik tanpa ada tekanan dari pihak manapun melalui kesadaran untuk melaksanakan penyelenggaraan pergantian pimpinan.

Sementara itu, Kasubdit Pendidikan Etika dan Politik Dirpoldagri, Cahyo Ariawan menambahkan, guna mensukseskan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2018 dan pemilihan presiden pada 2019, Kementerian Dalam Negeri terus aktif sosialisasi terkait UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Kami ingin masyarakat serta para penyelenggara pemilu dan Pemilukada memahami isi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” papar Cahyo ketika menerangkan dengan komprehensif isi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Kegiatan Pendidikan Politik ini dihadiri 150 orang peserta terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pemilih Muda, LSM, dan Masyarakat Umum.

“Kemendagri akan terus memberikan dukungan kepada pihak KPU, Bawaslu dan DKPP agar semua tahapan pemilu berjalan lancar. Dukungan itu termasuk  upaya mensosialisasikan pelaksanaan pesta demokrasi ini juga terus digencarkan agar masyarakat paham dan bisa ikut berpartisipasi aktif dalam memilih calon pemimpinnya sesuai keyakinannya,” pungkas dia. (Zul

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY